Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kudeta Ketua DPD Gerindra Gagal

0 6

MATARAM, DS – Langkah sejumlah kader dan fungsionaris DPC Partai Gerindra di NTB melengserkan kepengurusan H. Wilgo Zaenar dari Ketua DPD Gerindra, dipastikan tak kesampaian. Anggota DPR RI dapil NTB malah kembali memperoleh mandat dari pihak DPP Gerindra untuk melanjutkan kepengurusannya.

Selain itu, Wilgo juga diminta kembali merapatkan barisan partai setelah sebelumnya kepengurusan Gerindra NTB dibawah kepemimpinannya, sempat terbelah.

“DPP Gerindra, tidak ingin melihat DPD Gerindra NTB terlalu lama larut dalam perpecahan. Apalagi, partai memiliki agenda yang cukup padat dalam waktu dekat,” ungkap Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Sarifuddin, SH menjawab wartawan yang menghubunginya melalui telpon selulernya, Selasa (18/4).

Wakil Bupati KLU itu mengaku, salah satu agenda prioritas yang segera harus dikerjakan oleh DPD Gerindra NTB diantaranya penyiapkan verifikasi partai dalam mengikuti pemilu tahun 2019.

“Kami akan fokus untuk melakukan konsolidasi internal, untuk menggerakkan mesin partai, dalam rangka menyambut agenda pemilu 2019. Semua DPC harus segera mempersiapkan verifikasi partai dan mendirikan kantor,” ujar Sarifuddin.

Menurutnya, DPD Gerindra NTB dibawah kepemimpinan Wilgo Zaenar tidak akan melakukan perombakan kepengurusan ditingkat DPC lantaran agenda vital nasional yang harus pula disukseskan oleh semua jajaran pengurus dan kader di semua tingkatan.

Senada dengan Sarifuddin tersebut, Wakil Ketua DPD Gerindra NTB, Mori Hanafi, M.Comm, mengaku, pasca pengukuhan kembali kepengurusan DPD Gerindra NTB, maka tidak ada lagi konflik internal. Semua kader partai harus berada dalam semangat rekonsiliasi. “Sehingga, diharapkan agar semua kader, jangan bermanuver lagi kedepannya,” kata dia.

Terkait rekomendasi dukungan DPP Partai Gerindra pada Walikota Mataram H. Ahyar Abduh sebagai Bacagub beberapa waktu lalu. Sarifuddin, menegaskan, langkah Ahyar Abduh untuk mendapatkan dukungan dari partai Gerindra itu, sudah jelas tidak melewati mekanisme partai yang telah ditentukan. Oleh sebab itu, jika Ahyar ingin mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, maka Ahyar harus mendaftar.

“Kita akan lakukan penjaringan sesuai aturan main partai. Maka semua bakal calon harus mendaftar, tidak ada yang dianak emaskan. Oleh karena itu terkait dengan klaim dukungan ke Ahyar itu, tidak ada bahasa pembatalan, sebab itu bukan surat rekomendasi dukungan,” tegas mantan anggota DPRD NTB ini.

“Kalau memang Ahyar yang terbaik, kenapa tidak, akan didukung oleh Gerindra, tetapi lewat mekanisme partai,” tambah Mori.

Lantas bagaimana nasib para anggota fraksi partai Gerindra DPRD NTB, dan tujuh Ketua DPC yang hadir di acara penyerahan surat rekomendasi partai gerindra ke Ahyar Abduh, beberapa waktu lalu ? Sarifuddin menjawab hal itu akan tetap dibahas oleh partai.

“Soal itu akan kita rapatkan terlebih dahulu, apakah kehadiran mereka itu ada unsur kesengajaan, atau memang benar-benar tidak tahu. Yang jelas akan adan reward dan punishmant lah. Karena itu oknum,” ujar Sarifuddin.

Masih seputar isu pilkada, Sarifuddin meminta pada pengurs DPC yang akan ikut menggelar pilkada serentak 2018, untuk melaksanakan penjaringan bakal calion Bupati/Wali Kota, yang akan mulai dilaksanakan selesai perhelatan pilkada DKI Jakarta.fahrul

Leave A Reply