BSK Samawa

KSU Rinjani Jawab Tantangan Pemprov NTB, Sebut 23.195 Anggota Itu Nyata

FOTO. Ketua KSU Rinjani Sri Sudarjo saat menunjukkan bukti-bukti data anggotanya yang sudah teregister oleh Kementrian Koperasi. (rul)

MATARAM, DS – Koperasi Serba Usaha (KSU) Rinjani siap menerima tantangan Pemprov NTB yang telah melaporkannya ke Polda NTB pada Senin (25/1)

Mereka memastikan akan melakukan perlawanan. Pasalnya, KSU Rinjani mengklaim tidak pernah melakukan pencemaran nama baik Pemprov, apalagi merugikan institusi hingga nama Gubernur NTB.

Sebab, data KSU sebanyak 23.195 orang anggota adalah benar adanya, atau bukan fiktif seperti yang diungkapkan Dinas Koperasi dan UMKM dengan menyebut anggotanya hanya berjumlah 20 orang.

“Yang ada itu yang mencemarkan nama baik kami itu, justru Pak Gubernur, Sekda, Dinas Peternakan dan jajaran Pemprov NTB atas tuduhan sampah selama ini,” tegas Ketua KSU Rinjani, Sri Sudarjo pada wartawan di kantornya, Selasa (25/1).

Menurut dia, sedari awal pihaknya tidak pernah menyebutkan program bantuan tiga ekor sapi dengan nilai Rp 100 juta untuk masing-masing peternak merupakan bantuan Pemprov NTB. Apalagi, angkanya senilai Rp 2 triliun.

Sebab, hal tersebut diketahui KSU Rinjani, merupakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dikucurkan Presiden Jokowi untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Khususnya, para peternak di semua Wilayah Indonesia.

“Kami ingin luruskan pernyataan Pak Sekda itu bahwa kami enggak pernah katakan bantuan tiga ekor sapi dengan nilai Rp 100 juta untuk masing-masing peternak adalah bantuan Pemprov,” ungkap Sudarjo.

Didampingi puluhan anggota KSU Rinjani dari berbagai wilayah di NTB, ia menuding Pemprov NTB terkesan membolak-balikkan fakta terkait adanya program tersebut. Pasalnya, sebanyak 23.195 orang anggotanya merupakan pendukung Presiden Jokowi-Ma’ruf saat Pilpres lalu.

“Dengan tidak mengakui adanya program PEN untuk bantuan stimulus berupa tiga ekor sapi dengan nilai Rp 100 juta untuk masing-masing peternak. Itu artinya, jajaran Pemprov dibawah komando Pak Gubernur yang notabenenya adalah kader PKS, berupaya menggagalkan program darurat ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang diluncurkan Presiden pada rakyat kecil,” ujar Sudarjo menjelaskan.

Ia menyatakan, dengan kondisi ekonomi Indonesia, yang kini mengalami kedaruratan. Tentunya, program tiga ekor sapi dengan nilai Rp 100 juta untuk masing-masing peternak, sangat membantu masyarakat yang kini terhimpit kondisi ekonomi mereka.

Apalagi, lanjut Sudarjo, tugas Pemprov melalui OPD terkait adalah mentriger ekonomi rakyat dalam kondisi darurat saat ini. Salah satunya, mendongkrak kesejahteraan peternak NTB.

“Di situ, seharusnya koperasi dan UKM yang harus dibantu difasilitasi bermitra pada perbankan BUMN guna mengakses dana PEN tersebut. Makanya, aneh kami yang sudah membentuk KSU Rinjani untuk mengimplementasikan program Pak Presiden, malah dibilang mengada-ada. Ingat, kami enggak mengakses dana bansos Pemprov tapi, kami ingin memperoleh dana stimulus program pak Jokowi itu, tapi kok kesannya dihalang-halangi,” jelas dia.

Sudarjo kian meradang, menyusul dirinya dianggap melakukan praktik penipuan lantaran telah melakukan pungutan bodong pada anggotanya selama ini. Padahal, pungutan tersebut merupakan iuran wajib anggota yang sudah disepakati bersama

“Praktik penipuan apa yang sudah kami lakukan. Kami tanya, apakah dana PEN itu uang nenek moyang pak Gubernur. Dan apa yang sudah kami rugikan selama ini. Kan pungutan itu adalah uang anggota kami. Apa salah yang kita lakukan, kok tiba-tiba kami dilaporkan melakukan tindakan penipuan,” selorohnya.

Sudarjo mengatakan, KSU Rinjani didirikan pada tahun 2012, telah melakukan sejumlah aktifitas riil dalam rangka pembinaan pada peternak di semua Wilayah NTB. RUL.

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.