Kritisi Kondisi Pendidikan Komisi V DPRD NTB Kritisi agar Dana Pengiriman Siswa ke LN Dialihkan ke Peningkatan Bahasa Asing Siswa SMA dan SMK

FOTO. H. Bohari Muslim. (FOTO. RUL/DS).//

MATARAM, DS – Komisi V DPRD NTB yang membidangi Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) DPRD setempat, menemukan masih ada persoalan wajib yang diamanatkan dalam UU Nomor 23 tahun 2014, belum dilaksanakan oleh jajaran Pemprov NTB.

Pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) NTB Gubernur tahun 2020, Komisi V DPRD menemukan pengelolaan pendidikan SMA dan SMK, masih banyak yang belum mencapai target yang diharapkan.

Temuan itu diantaranya, rasio guru dan murid SLB di wilayah NTB belum ideal. Selanjutnya, angka drop out yang masih terjadi meski trennya terlihat menurun.

Anggota Komisi V DPRD NTB, H. Bohari Muslim, menilai tidak optimalnya pencapaian segala urusan wajib sesuai amanat UU tersebut, dipicu tidak fokusnya Pemprov melalui OPD terkait merincikan urusan wajib yang menjadi kewenangannya.

Parahnya, program beasiswa ke luar negeri (LN) yang menjadi unggulan Pemprov dibawah kepemimpinan Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah, tidak efektif memecahkan masalah publik selama ini.

“Kalau mau jujur, permasalahan publik di bidang pendidikan adalah terbatasnya kemampuan bahasa asing siswa SMA dan SMK yang menyebabkan ketidak mampuan lulusan berkompetisi di tingkat global,” tegas Bohari Muslim pada wartawan, Rabu (5/5).

Menurut politisi Nasdem itu, seharusnya program peningkatan kemampuan bahasa asing ini yang difokuskan untuk diberikan bea siswanya pada siswa SMA dan SMK di NTB, ketimbang Pemprov sibuk membiayai lulusan SMA ke luar negeri

Hal itu dirasa mendesak. Sebab, kata dia, permintaan pasar untuk bekerja pada institusi berstandar internasional dengan kemampuan bahasa asing sangat dibutuhkan pasar lokal saat ini.

“Kan NTB akan menjadi tuan rumah MotoGP Mandalika di tahun 2022. Ini belum termasuk pemenuhan karyawan di KEK Mandalika yang mewajibkan kemampuan bahasa asing. Maka, inilah yang harus diperioritaskan oleh Pemda NTB,” kata Bohari.

Ia menyarankan, lantaran pasar tenaga asal NTB sangat terbuka lebar untuk bekerja di wilayah setempat, sebaiknya program beasiswa luar negeri dialihkan untuk menjadi program penguatan bahasa asing siswa SMA dan SMK di NTB.

“Kalau kita menyarankan, implementasinya cukup melalui penguatan fungsi rumah bahasa atau berbasis sekolah SMA dan SMK sesuai kewenangan Pemprov NTB yang sudah diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014,” tandas Bohari Muslim. RUL

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.