Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kritik Jokowi, Ketua DPRD Harap Insan Pers Suguhkan Berita Objektif

21

MATARAM, DS – Banyak harapan baik untuk pers kedepan.Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda mengaku, sangat ingin melihat insan pers yang bisa mencerdaskan masyarakat.

“Harapan dengan HPN, pers bisa selalu memberikan berita objektif, sehingga masyarakat dapat pencerahan yang baik,” ujar Isvie kepada wartawan, Selasa (9/2).

Dalam kesempatan tersebut, Isvie juga mengingatkan semua pihak, khususnya Presiden RI Joko Widodo tentang janjinya pada HPN tahun 2016 kepada seluruh masyarakat NTB dan Indonesia. Saat itu, Jokowi menjanjikan akan membangun jalan bypass dari Lembar Kecamatan Lombok Barat ke Kayangan di Lombok Timur.

Jalan bypass tersebut sangat penting bagi masyarakat NTB. Namun, sudah 5 tahun janji tersebut diucapkan, tak kunjung juga terealisasi hingga saat ini. “Kita ingatkan Presiden punya janji di NTB,” ucap Isvie.

Adanya jalan bypass Lembar-Kayangan dinilai sangat penting karena memperhitungkan tingkat kejenuhan arus dari Lembar-Kayangan dan juga sebaliknya. Mengingat, hal itu membuat biaya yang dibutuhkan untuk perjalanan tersebut menjadi lebih tinggi.

Selain itu, jarak tempuh yang cukup lama saat ini antar kabupaten di pulau Lombok. Padatnya arus lalu lintas membuat pengguna jalan cukup lama menempuh perjalanan. Apabila ada bypass, orang yang akan datang dan pergi bisa mendapatkan banyak kemudahan. “Sampai hari ini belum terlaksana proyek bypass Lembar-Kayangan. Mungkin karena kondisi Indonesia dalam pandemi, keuangan negara tergerus atasi pandemi. Sehingga kesulitan negara realisasikan proyek besar seperti bypass,” jelas Isvie.

Tahun 2018 lalu, penyusunan Feasibility Study (FS) sudah mulai dilakukan. FS yang disusun, akan menentukan banyak hal. Terutama jalur pembangunan jalan bypass Lembar-Kayangan. Jalan bisa saja dibangun dari Lembar menyusuri wilayah Selatan sampai tembus ke Kayangan, atau dibangun melalui wilayah Utara.

Hal yang paling memungkinkan, pembangunan jalan dilakukan melintasi wilayah utara Pulau Lombok. Pasalnya, apabila bypass dibangun menelusuri wilayah selatan, maka akan lebih banyak biaya pembebasan lahan yang dibutuhkan.

Belakangan, FS kembali disusun ulang dengan proyek lainnya di wilayah Indonesia Timur. “Tentu kita berharap apa yang dijanjikan Presiden bisa terealisasi,” ucap Isvie.

Panjang bypass dari Lembar-Kayangan mencapai 103 kilometer. Total anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp 5 triliun untuk konstruksinya. Meskipun mahal, namun manfaatnya akan sangat besar bagi masyarakat NTB.

Isvie yang juga politisi Golkar, tidak memaksa proyek tersebut terealisasi tahun ini. Namun, sangat diharapkan bisa secepatnya terealisasi. “Kapan akan direalisasikan? Yang tahu Presiden bagaimana kondisi Indonesia. Jadi semoga secepatnya. Kalau sudah selesai masalah bencana ini, jalan bypass Lembar-Kayangan bisa dijadikan prioritas utama,” harap Isvie.

Ketua komisi IV DPRD Provinsi NTB, H Achmad Puaddi FT yang membidangi infrastruktur, juga mengingatkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB atas pentingnya pembangunan jalan bypass Lembar-Kayangan. “Harus diperjuangkan agar jalan bypass Lembar-Kayangan terwujud. Kita komisi IV siap bantu, Gubernur dan jajarannya harus perjuangkan,” ujarnya.

Fuaddi sendiri belum mengerti apa penyebab proyek jalan bypass Lembar-Kayangan tersebut belum juga terealisasi. Pemprov juga hingga saat ini belum ada penjelasan rinci. 

Menurutnya, tidak ada yang keliru jika perhatian Pemprov lebih fokus pada proyek lain. Misalnya rencana pembangunan jembatan Pulau Lombok ke Pulau Sumbawa. “Bagus rencana bangun jembatan dari Kayangan ke Tano itu. Kita kasi isapan jempol. Tapi jangan juga lupakan bypass Lembar-Kayangan,” ucapnya.

Proyek bypass tersebut merupakan program pemerintah pusat. Pemerintah daerah harus bisa mengawal dan menjemput. “Sebenarnya, bypass Lembar-Kayangan ini juga sudah masuk jadi program prioritas daerah gak? Itu yang penting, masuk prioritas daerah juga,” ujarnya.

Anggota DPRD Provinsi NTB, H Ruslan Turmuzi mendesak Gubernur NTB untuk segera membentuk Tim Percepatan pembangunan jalan bypass Lembar-Kayangan. Pasalnya, selama ini tidak ada keseriusan untuk merealisasikan proyek tersebut. 

Menurut Ruslan, Pemprov seharusnya aktif menjemput bola. Apalagi proyek bypass Lembar-Kayangan, dijanjikan langsung oleh Presiden RI Joko Widodo di harapan ribuan pejabat tinggi dan masyarakat NTB. “Janji Presiden itu sebuah keputusan, kan lucu kalau tidak direalisasikan. Masalahnya kita tidak serius kawal,” ungkapnya.

Oleh karena itu, adanya tim percepatan sangat dibutuhkan. Tim tersebut bisa terdiri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Bappeda dan juga Dinas Perhubungan. “Harus ada upaya percepatan,” tegas Ruslan. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.