Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kredit Produktif Belum Jalan Baik, Bank NTB Syariah Didorong Bangun Outlet di Pastra

33

FOTO. Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi (tengah) saat memimpin rapat tertutup dengan jajaran direksi PT Bank NTB Syariah di kantor DPRD setempat (FOTO. RUL/DS)).

MATARAM, DS – Struktur pembiayaan Bank NTB Syariah yang masih didominasi segmen konsumtif dengan porsi lebih dari 90% merupakan kalangan aparatur sipil negara (ASN), menuai catatan kritis komisi III DPRD NTB Bidang Keuangan dan Perbankan.

Pasalnya, pergerakan pertumbuhan yang memokuskan pada kalangan ASN, menunjukkan kredit produktif di tubuh bank yang sahamnya dimiliki 10 Pemda kabupaten/kota di NTB itu belum berjalan dengan baik.

Padahal, masyarakat khususnya para pedagang, peternak, petani dan UMKM sangat membutuhkan sentuhan modal dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini.

“Tadi, kami minta jajaran direksi PT Bank NTB Syariah untuk mulai mencoba memperlebar kredit produktifnya, dari kalangan ASN ke sektor riil. Ini penting, karena bank daerah sejenis yakni, Bank Bali sudah mulai menggarap sektor pertanian, peternakan. Termasuk pedagang dan UMKM,” kata Ketua Komisi III DPRD NTB Sambirang Ahmadi usai memimpin rapat tertutup dengan jajaran direksi PT Bank NTB Syariah di kantor DPRD setempat, Senin (19/4).

Menurut politisi PKS itu, pihaknya sengaja mengundang jajaran direksi PT Bank NTB Syariah kali ini, lantaran progres Bank NTB Syariah masuk dalam bahan LKPJ Kepala Daerah Tahun 2020.

Oleh karena itu, pihaknya berkepentingan agar kredit produktif lebih banyak mengarah ke sektor riil. Dengan demikian, market share yang mayoritas adalah ASN, kedepan akan bisa berkurang.

“Minimal seimbang lah. Jadi, karena Bank NTB Syariah adalah bank daerah, tentu rakyat kecil mulai, petani, peternak, pedagang, dan UMKM harus disentuh oleh kredit bank NTB. Jika itu bisa dilakukan, maka keseimbangan neraca keuangan perbankan akan bisa berjalan dan tumbuh dengan baik,” jelas Sambirang.

Dalam kesempatan itu, ia menyatakan semua anggota Komisi III DPRD setempat meminta juga agar perbaikan sistem digitalisasi di tubuh Bank NTB Syariah harus dilakukan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dimaksudkan agar Bank NTB Syariah bisa lebih kompetitif kedepannya.

“Kita tidak ingin kebiasan manja dan bangga dengan market share adalah ASN terus digaungkan oleh manageman PT. Bank NTB Syariah saat ini. Maka, perubahan dengan menyasar koorporasi, masyarakat berpenghasilan rendah (petani dan peternak) harus mulai dilakukan secepatnya,” tegas Sambirang.

Terkait makin maraknya keberadaan bank subuh atau yang dikenal rentenir di semua Pastra (pasar tradisional) di NTB saat ini. Ia meminta para direksi PT Bank NTB Syariah untuk bisa masuk ke dalam pasar tradisional. Salah satunya dengan pendirian outlet di seluruh pasar tradisional tersebut.

“Biasanya dengan kita berada langsung di satu lokasi, maka rakyat akan dimudahkan. Nah disinilah,fungsi Bank NTB Syariah jika ingin memangkas bank Subuh, maka ya harus hadir di pasar itu. Inilah maksud size kredit ke sektor riil itu,” tandas Sambirang Ahmadi. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.