A place where you need to follow for what happening in world cup

KPU Sebut Riskan Pemilu Digelar 15 Mei 2024

12

FOTO. Agus Hilman. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Penetapan tanggal pelaksanaan pemilu 2024 sampai saat ini masih tarik ulur antara dua opsi, yakni opsi pertama pemilu dilaksanakan tanggal 21 Februari 2024 yang diusulkan KPU dengan opsi kedua pemilu diundurkan ke tanggal 15 Mei 2024 yang diusulkan oleh pemerintah.

Sedianya tanggal pelaksanaan pemilu 2024 tersebut diputuskan pada Rabu (6/10) dalam keputusan bersama antara DPR RI, Mendagri, KPU dan Bawaslu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Akan tetapi RDP tersebut diputuskan untuk ditunda.

Anggota KPU Provinsi NTB, Agus Hilman yang dikonfirmasi terkait dengan dua opsi tanggal pelaksanaan pemilu tersebut menyampaikan bahwa pihaknya masih tetap lebih cendrung pada usulannya yakni Pemilu 2024 tetap dilaksanakan tanggal 21 Februari.

“Ada banyak pertimbangan kenapa KPU mengusulkan Pemilu dilaksanakan tanggal 21 Februari itu. Terutama dari sisi tahapan,” ujar Hilman pafa wartawan, Jumat (8/10).

Salah satu pertimbangan utama KPU mengusulkan Pemilu dilaksanakan tanggal 21 Februari supaya menghindari benturan tahapan dengan pelaksanaan Pilkada serentak 2024 yang akan dilaksanakan pada bulan November mendatang. “Jadi itu salah satu pertimbangannya,” ucap Hilman.

Sementara untuk usulan dari pemerintah Pemilu dilaksanakan tanggal 15 Mei dinilai KPU terlalu sangat riskan. Diperkirakan akan terjadi bentrokan tahapan pemilu dengan tahapan Pilkada. Sehingga hal ini tentu akan memperberat beban kerja dari penyelenggara pemilu sendiri.

“Riskannya itu beberapa tahapan krusial Pemilu dengan pilkada akan menjadi berbenturan. Karena jaraknya terlalu dekat sekali,” tegas

Hilman menjelaskan dalam usulan tanggal 21 Februari itu, KPU sudah memperhitungkan dari semua sisi, termasuk waktu jika terjadi gugatan hasil pemilu. Kemudian potensi Pilpres digelar dalam dua kali putaran.

“Sementara untuk pengusungan calon di Pilkada inikan menggunakan hasil pemilu legislatif 2024. Bagaimana mau melaksanakan pilkada kalau ada sangketa hasil pemilu,” kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI, H. M. Syamsul Lutfhi membenarkan perihal rencana pelaksanaan Pemilu 2024 tersebut ditarik mundur dari tanggal 21 Februari menjadi tanggal 15 Mei.

“Usulan pemerintah bahwa tanggal 15 Mei itu ada tanggal yang moderat untuk kita laksanakan Pemilu. Kita di DPR tentu akan menyikapi (usulan) itu dengan berbagai pertimbangan-pertimbangan,” ujar Lutfhi.

Menurut anggota DPR RI dari partai Nasdem dapil NTB II itu. Salah satu pertimbangan pihaknya di Komisi II terkait waktu pelaksanaan pemilu supaya Pemilu 2024 bisa berlangsung dengan efisien dan efektif.

“Artinya rentang waktu antara Pemilu dengan pelantikan Presiden dan pilkada itu tidak terlalu jauh. Insyaallah soal waktu Pemilu ini akan disepakati usulan pemerintah tersebut dalam rapat tanggal 6 Oktober (hari ini),” tandasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas