Berbagi Berita Merangkai Cerita

KPU NTB Hanya Fasilitasi Iklan 18 Anggota DPD NTB

0 28

MATARAM, DS – Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan memfasilitasi iklan kampanye peserta pemilu di media massa baik media cetak, televisi, maupun radio. Menurut Peraturan KPU (PKPU) Nomor 28 Tahun 2018, KPU wajib memfasilitasi iklan kampanye untuk peserta pemilu sebanyak 10 titik per hari setiap platform media.

Namun, karena keterbatasan dana, KPU hanya akan memfasilitasi 3 titik iklan kampanye. Atas kebijakan ini, KPU mempersilakan peserta pemilu melakukan iklan kampanye secara mandiri, maksimal 10 titik per hari di setiap platform media. Artinya, peserta pemilu diperbolehkan iklan kampanye sebanyak 13 titik di 3 platform media setiap harinya, 3 titik difasilitasi KPU dan 10 titik lainnya iklan kampanye secara mandiri.

“KPU berkewajiban memfasilitasi iklan kampanye melalui media massa, tetapi karena keterbatasan anggaran KPU, maka KPU hanya mampu memfasilitasi 3 spot untuk fasilitas iklan kampanye,” ujar Komisioner KPU NTB Agus Hilman disela-sela rapat koordinasi (Rakor) Sosialisasi Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Massa di kantor KPU NTB di Mataram, Jumat (22/3).

“Kami mempersilakan kepada peserta pemilu untuk beriklan di media massa secara mandiri dengan batasan tertentu. Tadi gagasannya adalah paling banyak 10 spot,” sambungnya.

Wahyu mengatakan, KPU memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh media untuk memuat iklan kampanye.Tetapi, media yang akan menayangkan iklan kampanye yang difasilitasi KPU nantinya dipilih melalui proses lelang.

Fasilitasi iklan kampanye dilakukan 21 hari jelang masa tenang, yaitu 24 Maret-13 April 2019. Aturan mengenai hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 274 tentang Pemilu. Selain UU tersebut, aturan mengenai iklan kampanye juga diatur dalam PKPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 24.

Peserta pemilu yang akan difasilitasi iklan kampanye oleh KPU NTB hanya terfokus pada calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal dapil NTB. Sementara, untuk para caleg dan pasangan Capres dan Cawapres akan dilakukan oleh KPU RI.

“Tapi, dari total sebanyak 27 orang anggota DPD RI asal NTB  yg menyerahkan dokumen dan meteri iklan mereka sampai tenggat waktu yang ditentukan hanya sekitar 18 orang anggota DPD saja,” kata Hilman. “Yang pasti, kami hanya bersifat menayangkan materinya. Sementara, untuk konten kita serahkan pada penyelenggara pemilu,” sambungnya.

Ia merincikan, rincian spot durasi iklannya. Yakni, televisi sebanyak 10 spot dengan durasi tayang 30 detik setiap harinya. Sementara, di radio berjumlah 10 spot dengan waktu penanyangan 60 detik. Khusus, media cetak durasinya berukuran 810 mili meter (mm) atau setara dengan satu halaman warna.

“Kalau yang media darling alias online, ketentuannya satu baner. Selanjutnya, kalau media sosial harus satu spot dengan waktu penanyangannya 3 detik setiap harinya,” jelas Agus Hilman.

Sementara itu, Komisioner Bawaslu NTB Suhardi Pram mengingatkan pada peserta pemilu di NTB, bahwasanya masa 21 hari jelang masa tenang, yaitu 24 Maret-13 April 2019 merupakan masa kritis bagi para caleg. “Kami akan terus melakukan monitoring dan pengawasan, kendati ada fasilitasi iklan dan boleh para caleg beriklan mandiri. Sebab, sudah ada ketentuannya,” kata Suhardi.

Terpisah, Ketua KPID NTB, Yusron Saudi, menambahkan, fasilitasi iklan kampanye yang akan dilakukan selama 21 hari oleh KPU agar bisa menumbuhkan rasa keadilan. Sebab, pesta demokrasi itu harus bisa dirasakan manfaatnya oleh semua stake holdernya. Yakni, awak media.

“Kita paham anggaran itu terbatas. Tapi, pengaturan agar semua bisa merasakan penting dilakukan, sehingga makna pesta demokrasi itu bisa juga dirasakan oleh semua media tanpa ada pengecualiannya,” tandas Yusron. RUL.

Leave A Reply