Berbagi Berita Merangkai Cerita

KPU NTB Diingatkan Ancaman Pilkada Diera Pandemi

17

FOTO. Ketua KPU NTB Periode 2014-2019, HL. Aksar Anshori (dua kanan) didampingi Akademisi UIN Mataram Agus MSi saat menjadi narasumber pada Rakor pembahasan rancangan strategis KPU setempat, kemarin. (FOT

MATARAM, DS – KPU Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi (Rakor) pembahasan rancangan strategis (Renstra) KPU setempat tahun 2020-2024, Jumat (27/11).

Rapat yang dibuka Anggota KPU NTB Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM Agus Hilman mewakili Ketua KPU itu, menghadirkan dua orang narasumber yang juga mantan komisioner KPU NTB, yakni HL. Aksar Anshori dan Agus MSi yang mendampingi Komisioner KPU NTB Divisi Perencanaaan, Data, dan Informasi H. Syamsuddin.

Aksar mengatakan, secara garis besar acuan renstra yang dimiliki oleh KPU NTB sesuai petunjuk KPU RI, sejatinya tidak ada persoalan.  Hanya saja ia menyarankan agar penyusunan renstra KPU NTB juga perlu membuat satu teroboson program unggulan yang tidak bertentangan dengan renstra KPU RI.

Sekretaris PWNU NTB menyebutkan salah satu program yang perlu didorong oleh KPU NTB. Yakni, bagaimana hasil pemilu berbasis data yang sudah dibukukan.

“Jika buku pemilu itu dibuat saya yakin itu enggak dimiliki oleh KPU lainnya di Indonesia. Maka, buku pemilu yang sudah ada agar bisa dilengkapi dengan data perolehan suara caleg saat zaman orba dan pemilu sebelumnya,” kata Aksar.

Ketua KPU NTB Periode 2014-2019 itu menyatakan, dalam periodenya pihaknya sudah mampu membukukan hasil 11 pemilu terakhir. Yakni, sejak Pemilu tahun 1955 hingga periode lalu. Hanya saja, data iti belum dilengkapi jumlah perolehan suara caleg, dan partainya.

“Jika KPU periode ini bisa mengumpulkan data pemilu zaman orba khususnya nama-nama peserta pemilu dan calegnya. Bagi saya, itu program yang baik untul dilanjutkan. Sehingga, jika ada mahasiawa atau siswa yang ingin tahu tentang sejarah kepemiluan di NTB akan mudah memperoleh literasinya,” jelas Aksar.

Terpisah, Akademisi UIN Mataram Agus MSi menyoroti tantangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dan pemilu kedepannya. Adalah, penyelenggaraan pilkada dan pemilu dengan langsung, umum, bebas rahasia jujur dan adil.

“Untuk mewujudkan tantangan ini tidak mudah karena tidak bisa penyelenggara sendirian mewujudkan ini. Maka, kolaborasi, bekerja sama melibatkan berbagai macam, termasuk para peserta pilkada, parpol dan pemerintah harus benar-benar mulai aktif dilakukan,” kata Agus.

Mantan Komisioner KPU NTB mengakui, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu juga menurun. Hal ini, dipicu lambannya penyelenggara merespons isu-isu negatif yang menerpa mereka.

“Kalau KPU Provinsi saya bisa jamin integritasnya. Tapi KPU jenjang kebawah, mulai KPU kabupaten/kota hingga mereka yang masuk lembaga adhoc (PPK dan PPS) saya juga masih ragu karena banyak laporan dugaan pelanggaran tapi lambat direspon,” tegas Agus.

Menurut dia, tantangan selanjutnya adalah Pilkada 2020 yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19. Dimana, dalam pelaksanaan pilkada tahun ini masyarakat harus mematuhi protokol kesehatan Covid-19.

Selain itu, pragmatisme dan rasionalitas pemilih di era pandemi ini juga menjadi tantangan tersendiri.

“Hasil survei sudah jelas jika 60-70 persen masyarakat akan memilih karena uang. Maka,  itu jadi tantangan para penyelenggara Pilkada, pemerintah, partai politik pasangan calon, masyarakat.  Ini semua adalah bagaimana kita punya komitmen punya niat yang kuat untuk memastikan kesiapan menyelenggarakan pilkada dalam situasi covid-19” jelas Agus.

“Saya sudah tanya ke ahli kesehatan dan lingkungan soal kapan pandemi Covid-19 ini berakhir. Umumnya mereka tidak tahu kapan juga selesainya. Maka, ini tantangan juga,” samb

Ia menambahkan, tantangan lainnya adalah terkait politisasi sara yang bakal tetap muncul dalam ajang kepemiluan, mulai Pemilu dan Pilkada.

“Politisasi Sara itu muaranya ke idiolagi masyarakat. Ini paling murah biayanya karena tinggal upload konten saja di medsos. Jadi, penyelenggara harus mulai memikirkan agar bagaiaman isu-isu ini harus bisa mulai dipetakan karena akan terus mengancam kepemiluan kita,” tandas Agus. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.