Berbagi Berita Merangkai Cerita

KPU Loteng Diduga Diintervensi Bupati-Wabup, Rachmat Ancam Laporkan ke Presiden

0 26

MATARAM, DS – Kerusuhan yang terjadi di eks gedung DPRD Lombok Tengah, yang merupakan lokasi pleno rekapitulasi perhitungan suara KPU Lombok Tengah pada Rabu malam (8/5), menuai reaksi sejumlah pihak. Salah satunya, H. Rachmat Hidayat.

Anggota DPR RI dapil NTB itu menilai, tidak seharusnya aksi massa tersebut terjadi jika sedari awal tidak ada persoalan yang menjadi pemicunya. Hal itu, lantaran Rachmat mengenal betul karakter masyarakat Lombok Tengah yang sangat manut dan taat pada para pemimpinnya.

“Wajarlah, kalau saya berkesimpulan, khusus kejadian di Loteng yang paling bertanggung jawab adalah para pemimpin daerahnya, yakni bupati dan wakil bupatinya,” ujar Racmat menjawab wartawan, Sabtu (11/5).

Ketua DPD PDIP NTB itu menyayangkan sikap kepala daerah di Lombok Tengah yang notabenenya merupakan pimpinan partai politik yang tidak sama sekali melakukan upaya preventif berupa sosialisasi dan edukasi terkait pendidikan pemilih agar
rakyat di wilayahnya bisa tenang.

Padahal, praktik untuk membuat rakyat tenang telah dicontohkan oleh Kapolres Lombok Timur yang telah mengambil peran sedari awal untuk melakukan inisiatif mengumpulkan seluruh kepala desa di Lotim agar mereka bertanggung jawab menjaga keamanan kampungnya.

Bahkan, pertemuan itu dihadiri langsung Bupati, Dandim, Kejaksaan serta unsur Forkopinda lainnya di wilayah Lombok Timur. Hasilnya, predikat Lotim yang masuk daerah kerawanan tertinggi di NTB dan tensi suhu politiknya lebih tinggi bila dibandingkan Loteng terpantau aman dan lancar dari mulai pencoblosan hingga perhitungan suara yang dilakukan secara berjenjang dari TPS, PPK hingga pleno KPU di kabupaten.

“Tidak ada gejolak apapun hingga pascapemilu. Itu artinya, Kapolresnya hebat, jauh-jauh harus sudah melakukan identifikasi persoalan kerawanan pemilu di wilayahnya. Intinya, strategi koordinasi yang utama antara aparat kepolisian, TNI dan muspidanya. Sehingga, kerawanan di level apapun bisa dipecahkan,” jelas Rachmat.
Ia mengherankan, koordinasi antara unsur muspida dibawah koordinasi bupati, wakil bupati hingga saluran ke bawahnya. Mulai camat, kepala desa hingga kepala dusunnya di wilayah Lombok Tengah sama sekali tidak dilakukan.

Akibatnya, kinerja KPU yang harusnya menjadi administratur kepemiluan, justru berubah fungsi menjadi hakim. “Kuat dugaan saya, biang keladi kisruh keributan di Loteng ya, tidak lain, karena pengadil lapangannya yang bertugas seharusnya menyelesaikan bola dari para pemain yang lagi berseteru malah ikut-ikutan bermain. Saya tidak setuju rakyat yang disalahkan,” tegas Rachmat lantang.

Ia mencontohkan, saat pleno rekapitulasi di PPK Pujut, sangat aneh jika masyarakat yang ingin mengetahui proses perhitungan justru dihalang-halangi. Bahkan, dipersulit akses data dan informasi terkait perolehan hasil suara calegnya.
“Apa enggak namanya brengsek itu oknum camat dan PPK yang bertugas di kecamatan Pujut. Mereka harus dimintai pertanggungjawaban atas kelakuannya itu, apalagi dari informasi yang kami peroleh di lapangan menyebutkan jika sangat aneh data pleno rekapitulasi model form DA1 dari rekap PPK, justru berbeda dengan data suara semua saksi parpol. Itupun model DA1, terpantau ada hasil peroleh suara yang sudah dicoret-coret,” ungkap Rachmat.

Oleh karena itu, Ia menyatakan bahwa masyarakat tidak bisa dipersalahkan atas adanya insiden tersebut. Mengingat, kabarnya coret-coretan yang ada di form itu tidak lain untuk mengakomodir kepentingan parpol yang dipimpin oleh bupati dan wakil bupati Lombok Tengah.

“Kuat dugaan jika KPU Loteng diintervensi kian jelas terlihat. Padahal, tugas bupati dan wakil bupati itu mestinya memberikan pembelajaran politik kepada rakyatnya, jangan pas begini polisi dan rakyat mau diadu serta dipersalahkan, enggak bisa kayak gitu dong. Pokoknya, jika kepemimpinan di daerah hanya fokus untuk membesarkan partainya masing-masing, ya beginilah akibatnya. Yakni, segala cara dan upaya dilakukan untuk memuluskan keinginan mereka akan dilakukan,” jelas Rachmat.

Ia mendukung langkah tegas Kapolda NTB Brigjen Pol Nana Sudjana yang tidak mentoliler aksi kebrutalan di wilayah hukum khususnya di wilayah Loteng. Mengingat, Loteng itu telah masuk menjadi mercusuar oleh Pemerintah Pusat dengan mulai dibangunnya kawasan Mandalika Resort sebagai ikon pembangunan pariwisata unggulan di NTB.

“Wajarlah, tindakan tegas dilakukan pak kapolda. Karena jika begini terus sikap pemimpin daerahnya, maka saya enggak yakin program tourism akan masuk dan berjalan baik di wilayah Lombok Tengah,” ucap Rachmat seraya mengaku telah melaporkan kondisi terkini di Wilayah Lombok Tengah pada Presiden Joko Widodo. Langkah itu adalah bagian dari kegeraman Rachmat terkait gagalnya pendidikan politik yang dilakukan jajaran Pemkab Loteng.

Selain itu, pelaporan pada orang nomor satu juga didasarkan banyaknya tuan guru dan ulama kharismatik yang menjadi panutan masyarakat juga jarang diajak bicara oleh Pemkab Loteng untuk meredakan masyarakatnya. Padahal, seharusnya momentum bulan suci Ramadhan dipergunakan untuk memperkuat tali silaturahmi. Termasuk, para tokoh adat di wilayah Selatan Lombok Tengah dari laporan yang diperolehnya juga minim diajak berdiskusi oleh bupati dan wakil bupatinya selama memerintah di Gumi Tatas Tuhu Trasna itu.

“Jika kondisi kayak begini kita pertahankan tanpa ada sikap apapun, dampaknya orang akan ngeri datang ke Lombok Tengah. Saya sudah banyak terima laporan akan sikap diam bupati dan wakil bupati yang cenderung fokus pada hasrat dan kepentingan politiknya saja. Kesimpulan saya, wajar jika Loteng ini banyak kasusnya, ya karena model pemimpinnya kayak begini. Sehingga, Presiden perlu tahu langsung informasi apa adanya itu,” tandas Rachmat.

“Secepatnya, pak Kapolda turun dan panggil bupati dan wakil bupatinya. Bila perlu camat, PPK dan oknum KPU yang berani memainkan suara itu agar ditangkap saja,” tambahnya seraya mengatensi kesigapan aparat kepolisian dan TNI selama ini. RUL.

Leave A Reply