Berbagi Berita Merangkai Cerita

KPK Minta Pilkada jadi Ajang Adu Ide, Bukan Jual Beli Suara

12

JAKARTA – Sejak dibuka 4 – 6 September 2020, proses pendaftaran calon kepala daerah yang akan bertarung dalam perhelatan pilkada serentak 2020 di berbagai daerah di Indonesia sudah nampak  semarak. Ketua KPK RI, Firli Bahuri, meminta ajang pilkada menjadi ajang adu ide, program serta gagasan untuk pembangunan daerah dan kemajuan rakyat.

“Bukan bujuk rayu, janji manis apalagi jual beli suara untuk dapat melenggang ke tampuk kekuasaan,” kata Firli. Ia mengingatkan (terutama) calon petahana atau dari unsur aparatur pemerintah tidak menggunakan anggaran negara dalam pesta demokrasi itu.

“Jangan pernah berfikir bahwa KPK akan kesulitan untuk memantau pergerakan khususnya potensi tindak pidana korupsi dalam perhelatan pilkada serentak di 270 daerah,” katanya seraya merinci pilkada berlangsung di 9 provinsi (224 kabupaten dan 37 kota).

KPK  sudah membangun sistem khusus untuk melakukan pemantauan serta menerapkan  konsep three prongs approaches dalam mengawal pilkada bersih. Selain itu, KPK memiliki ‘mata rakyat’, yaitu anak-anak bangsa yang memiliki integritas dan menjaga nilai-nilai kejujuran. “Mereka tidak takut; berani lantang berteriak, meneriakkan kebenaran diantara bisikan kejahatan korupsi,” katanya.

Menurutnya, banyak yang membenci korupsi namun tidak sedikit yang hanya diam sehingga (korupsi) kejahatan atas kemanusiaan tersebut bisa terjadi. Dengan kata lain, kata dia, yang menumbuhkan kejahatan korupsi seringkali adalah ketidakpedulian itu sendiri.

“Antusias dan peran aktif ‘mata rakyat’ dapat dilihat dari tingginya angka laporan dugaan tindak pidana korupis dalam kanal Pengaduan Masyarakat KPK sehingga dapat kita cegah bila belum terjadi dan pasti kita tindak jika (korupsi) telah dilakukan,” paparnya.

Bersama KPU, Bawaslu dan Kemendagri, lanjut Firli, KPK akan menyambangi calon kepala daerah untuk meminta mereka menandatangani pakta integritas sebagai upaya pencegahan korupsi.

“KPK berupaya penuh agar pilkada serentak 2020 tidak membidani kelahiran koruptor-koruptor baru seperti yang terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya, dimana tak lama setelah dilantik kepala daerah terpilih berstatus tersangka kasus korupsi,” kata Firli mengingatkan.

Firli menghimbau seluruh calon kepala daerah termasuk tim sukses dan partai politik pengusung mengedepankan sportifitas anti korupsi. “Dengan semangat sportifitas anti korupsi, Insya Allah pilkada serentak 2020 dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah dan berintegritas sehingga dapat mewujudkan semua cita-cita dan harapan founding fathers kita, dimana negara ini dapat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,” paparnya.#[–]

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.