Berbagi Berita Merangkai Cerita

KPK Ingatkan Gubernur NTB Tak Gunakan Bansos untuk Menangkan Paslon di Pilkada 2020

204

MATARAM, DS – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengingatkan para kepala daerah untuk tidak menyelewengkan dana bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan pilkada. Kali ini, imbauan ini juga ditujukan kepada Pemprov NTB di bawah kepemimpinan Gubernur Zulkiflimansyah.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan, pihaknya terus memantau dana bansos untuk menanggulangi pandemi virus Corona atau Covid-19. Dia menyebut, KPK tidak segan menjerat kepala daerah petahana jika masih berani menggunakan dana bansos untuk Pilkada Serentak 2020.

“Kami ingatkan bahwa hal itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan APBD, kalau sampai bansos itu ditempeli atribut-atribut dari calon petahana, itu yang kami ingatkan,” kata Alex dalam keterangan tertulisnya, Senin (9/11).

Ia tak menampik, jika KPK sudah menemukan kepala daerah patahana yang menggunakan dana bansos untuk Pilkada. Alex memastikan, tim lembaga antirasuah terus memantau para kepala daerah petahana dengan menggandeng Bawaslu dan KPU.

“Untuk menyalurkan bansos tetapi ditebengi calon-calon dari petahana. Ada beberapa kejadian kan, seperti yang diketahui, kan, ada yang ditempeli identitas dari kepala daerah dan petahana, dan itu juga salah satu bentuk penyimpangannya,” tegas Alex.

“Hal itu yang kami ingatkan secara terus menerus kepada calon kepala daerah yang dari petahana supaya tidak menggunakan anggaran daerah APBD dalam hal ini bansos, untuk pencegahan, semacam itu,” sambungnya.

*Bisa Merata

Sebelumnya, Sekjen Fitra NTB Ramli Ernanda, mengaku, jika total bansos di NTB dari pemerintah pusat, daerah, dan desa sebanyak 1.475.462 bantuan. Sementara jumlah Rumah Tangga di NTB sebanyak 1.407.554 KK.

Logikanya dengan jumlah bansos sebesar itu, warga di NTB bisa dapat bantuan semua semua disebar merata. Bahkan berpotensi lebih sekitar 70 ribu bantuan. Bahkan bila dibanding dengan data versi media total 1.644.989, jumlah selisihnya lebih besar lagi.

Namun harus diingat, bansos tidak disebar secara merata. Tetapi diberikan pada warga yang masuk dalam kualifikasi layak diberi bantuan “Kalau masing-masing 2 orang dapat satu jenis bantuan akan ada sisa sekitar 200 ribu lebih,” kata Ramli.

Faktanya semua bantuan sosial itu tersalur. Sehingga Ramli yakin ada sekitar 200 ribu lebih KK terima bantuan ganda. “Kami yakini ini diterima oleh sekelompok keluarga yang sama,” ungkapnya.

Tidak hanya potensi ganda yang sangat besar. Bansos dari pemerintah pusat dan daerah juga dikalim salah sasaran saekitar 400 ribu KK.

Cara melihatnya kata Ramli dengan mengeluarkan 3 Desil KK yang masuk kategori pengeluaran tertinggi atau kaya. “Ada sekitar 30 persen Rumah Tangga di NTB,” terangnya.

Dari perhitungan sederhana itu muncul angka sekitar 400 ribu lebih KK salah sasaran. “Kelompok keluarga pengeluaran tertinggi seharusnya tidak mungkin dapat bantuan,” ucapnya.

Dengan potensi salah sasaran dan ganda yang sangat besar ini, maka potensi Jaring Pengaman Sosial (JPS) Pemprov NTB salah pun besar. Karena itu, pemprov diminta segera mengungkap data ke publik untuk sama-sama dikoreksi.

Hal ini untuk menghindari JPS terus jadi polemik di tengah masyarakat. “Akan terus ada masalah kedepannya,” tandas Ramli. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.