Menu

Mode Gelap

Politik · 7 Nov 2018 16:32 WITA ·

Konflik Antar Pengurus Terus Terjadi DPRD NTB Wacanakan Moratorium Dana Hibah ke BPPD NTB


					Johan Rosihan ST Perbesar

Johan Rosihan ST

 

MATARAM, DS – Kisruh kepengurusan di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB antara kubu Ketua Fauzan Zakaria yang kini maju sebagai calon legislatif (Caleg) Partai Nasdem dan pengurus inti lainnya membuat lembaga DPRD ikut bersikap. DPRD NTB berencana  memoratorium dana hibah yang diterima oleh BPPD selama ini. Mengingat, kisruh ini terus terjadi sehingga berdampak terhadap program pemulihan pariwisata NTB pascagempa saat ini.

Ketua Fraksi PKS DPRD NTB, H. Johan Rosihan ST, mengakui wacana itu dimunculkan pihaknya lantaran pernyataan Ketua KPU NTB yang menyebutkan jika lembaga ini tidak wajib dibiayai oleh APBD, sehingga pencalonan Fauzan Zakaria bisa lolos dalam Pileg. Padahal, Bawaslu NTB telah meminta Fauzan untuk mundur dari jabatannya.

“Kami akan menggalang kekuatan di DPRD agar saat pembahasan pra anggaran, lembaga ini (BPPD) tidak dapat lagi dana dari APBD,” ujarnya menjawab wartawan melalui pesan Whatsappnya, Selasa (6/11).

Johan mengaku, prihatin terkait terus terjadinya konflik di tubuh BPPD NTB tersebut. Oleh karena itu, cara efektif untuk meredakan kepentingan antara kedua kubu, pilihannya adalah tidak memberikan dana pada lembaga itu.

“Bagaimana, program pemulihan pariwisata kita bisa jalan, jika antar pengurusnya terus terjadi konflik. Malulah seharusnya, semoga Komisi II DPRD NTB selaku leading sektornya bisa menyikapi dan mencermati dinamika yang terjadi di kepengurusan BPPD, selanjutnya dana yang mereka peroleh dari APBD bisa dipindahkan ke program lainnya yang lebih bermanfaat,” jelas Johan.

Terpisah, Ketua DPD Asosiasi Agen Perjalanan dan Wisata Indonesia (ASITA) NTB Dewantoro Umbu Joka berharap kisruh kepengurusan di Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB diakhiri, karena dikhawatirkan akan berdampak terhadap pariwisata di provinsi itu.

“Semestinya tidak boleh ada kisruh, karena BPPD ini lembaga yang membangun citra pariwisata,” kata dia.

Menurut Dewantoro, sebagai salah satu lembaga yang membangun pencitraan pariwisata NTB di mata dunia, tidak boleh mengalami kekisruhan yang berkepanjangan, karena akan mengganggu tugas pokok dan fungsi BPPD dalam membangun pencitraan pariwisata dan upaya peningkatan pendapatan sektor pariwisata bagi daerah.

Karena itu, pemerintah daerah mestinya memberikan perannya dalam menjembatani ruang komunikasi di antara kedua kubu ini untuk menemukan jalan keluar yang terbaik. “Kalau jalan keluar, pasti ada jalan keluarnya,” ujarnya.

Untuk itu, pihaknya berharap peran BPPD NTB dalam membangun citra pariwisata NTB di mata dunia ke depannya bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Tentunya, sesuai dengan tupoksi yakni bagaimana membangun citra NTB yang baik guna peningkatan minat kunjungan wisatawan ke NTB.

“Kalau pemerintah daerah ingin melihat pariwisata NTB menjadi baik pascagempa bumi, maka fokus saja benahi kepengurusan BPPD NTB, kita ingin yang duduk disana itu adalah mereka yang fokus membenahi pariwisata dan bukan ada kepentingan politik apapun,” tandas Dewantoro Umbu Joka. RUL

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 0 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Soal Pelayanan Mudik 2022, Puan Maharani Apresiasi Kerja Pemerintah dan TNI-Polri

17 Mei 2022 - 17:11 WITA

Isu Caleg Impor, Mik Sudi : Masyarakat Sudah Cerdas Pilih Wakil Terbukti Kerjanya

17 Mei 2022 - 07:03 WITA

Puan: Waisak Momentum Refleksikan Pentingnya Saling Membantu dan Menjaga Kerukunan

16 Mei 2022 - 17:47 WITA

Penuhi Kriteria Pemimpin, Masinton : Mbak Puan Ditempa Sejarah dan Waktu Sejak Remaja

16 Mei 2022 - 17:44 WITA

PDIP NTB ubah mindset Memakmurkan Masjid dengan Menanam Pohon Buah Produktif

12 Mei 2022 - 16:14 WITA

Masuk Lima Gubernur Berpotensi Maju Pilpres 2024, Miliki Kendaraan PKS, Pangi : Peluang Zulkiefimansyah Terbuka Lebar

10 Mei 2022 - 16:55 WITA

Trending di Politik