A place where you need to follow for what happening in world cup

Komisi I : Tak Ada Aturan Pengendara Mobil Wajib Pakai Masker, Aparat Satpol PP NTB agar Pakai Otak

33.745

FOTO. Ketua Komisi I DPRD NTB Syrajuddin (kanan) didampingi Rayhan Anwar saat memberikan keterangan ke wartawan. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS – Komisi I DPRD NTB bidang Hukum dan Pemerintahan menyesalkan langkah tidak mengenakkan yang dilakukan aparat Satpol PP yang merampas kartu tanda penduduk (KTP) milik Dekan Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani (UGR), Basri Mulyani saat razia protokol kesehatan Covid-19 di Jalan Sandubaya, Bertais, Kota Mataram pada Senin (22/3) lalu.

Ketua Komisi I DPRD NTB, Syrajuddin mengatakan, tindakan razia protokol kesehatan Covid-19 harus dilakukan persuasif. Sebab, sanksi yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular yang mulai berlaku 14 September 2020 lalu, hanya bersifat administrasi.

“Jadi, enggak benar jika aturan penegakan disiplin protokol kesehatan ini dilakukan berlebihan, apalagi sampai melakukan perampasan KTP masyarakat,” tegasnya pada wartawan di kantor DPRD NTB, Senin (29/3).

Ia mengatakan, dengan mulai kendornya kedisiplinan masyarakat menggunakan masker saat ini, hal itu merupakan wujud sosialisasi terhadap pelaksanaan Perda tersebut justru sangat tidak maksimal dilakukan oleh aparat Pemprov NTB.

Menurut Syrajuddin, langkah persuasif yang dikehendaki adalah agar saat razia penegakan disiplin protokol kesehatan yang dilakukan aparat Satpol PP mengedepenkan sikap yang humanis.

Minimal, lanjut dia, ada teguran dan sosialisasi secara masif terlebih dahulu baru selanjutnya ada sanksi yang diberikan.

“Jika sosialisasi tidak maksimal lantas ada sanksi berupa denda ke masyarakat, ini jelas tindakan yang keliru dalam memaknai Perda tersebut,” kata Syrajuddin.

Terkait pelaporan yang dilakukan korban, yakni
Dekan Fakultas Hukum UGR Basri Mulyani ke Ombudsman Perwakilan NTB atas ulah Satpol PP NTB itu. Politisi PPP itu mendukung langkah tersebut mengingat pemberlakukan Perda itu harus memiliki fungsi yang pasti, berkeadilan dan ada kemanfaatannya.

Selain itu, dalam setiap penindakan apapun, penerapan standar operasional prosedur (SOP) harus jelas dilakukan. Pasalnya, Perda itu adalah salah satu produk hukum yang pada praktiknya, masyarakat selaku obyek juga harus tahu dengan detail aturan pelaksanannya.

Apalagi, lanjut Syirajuddin, dirinya tidak menghendaki razia masker yang dilakukan aparat Pol PP hanya fokus mengejar PAD. Padahal, semangat utama dari pemberlakukan Perda ini adalah bagaimana masyarakat memiliki kepekaan terhadap penyebaran Covid-19.

“Kami dukung upaya pak Basri itu. Dengan sikap ini maka pelaksanaan Perda itu akan bisa terbuka untuk diuji bersama, serta tidak ada lagi yang harus ditutup-tutupi,” jelasnya.

“Intinya, semua bahan terkait kinerja aparat Satpol PP NTB di lapangan, terkait razia masker akan jadi bahan evaluasi kami saat RDP bersama jajaran Satpol PP dalam waktu dekat ini” sambung Syarujuddin.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD NTB yang juga Ketua Pansus Penanggulangan Penyakit menular DPRD NTB, Rayhan Anwar mengatakan tidak diperkenankan aparat Satpol PP menyetop seseorang didalam kendaraan yanh tidak menggunakan masker. Sedangkan razia penegakan disiplin protokol kesehatan boleh dilakukan di sejumlah tempat dan fasilitas umum yang berpotensi penularan virus Corona.

“Kalau masyarakat di dalam mobilnya, lantas distop oleh Satpol PP saat razia, itu masuk katagori tindakan yang enggak benar,” tegas Rayhan.

Politisi NasDem itu menyatakan, di DKI Jakarta yang sudah menerapkan Perda itu, penegakan disiplin Prokes Covid-19 justru di fokuskan di tempat fasilitas umum. Di antaranya, pusat perbelanjaan atau mall dan pasar-pasar tradisional.

“Aparat Satpol NTB harus juga pakai otak, masak orang di dalam mobilnya sendiri tapi di razia. Tolong pakai akal lah, jangan membabi buta begitu caranya. Sekali lagi, jangan semena-mena mentang-mentang aparat saat razia di jalanan kayak gitu,” kata Rayhan lantang.

Ia menduga, tindakan aparat Satpol PP NTB yang menindak pengendara kendaraan roda empat, justru oknum itu adalah seorang tenaga honorer yang tidak membaca aturan Perda secara utuh.

“Sudah jelas di Perda diatur, bahwa Di mobil tidak boleh dirazia. Mobil itu ruang privat karena jika pengendara menggunakan masker maka jelas akan menggangu kesehatan. Saya ini, pembuat naskah Perda, jadi saya hapal betul jika tidak ada aturan razia pengguna di dalam mobil wajib di razia karena enggak menggunakan masker,” jelas Rayhan.

Ia mendesak aparat Satpol PP yang telah menahan KTP Basri Mulyani itu untuk meminta maaf ke publik atas sikapnya menahan identitas yang bersangkutan. Mengingat, tugas aparat pemerintah adalah melayani rakyatnya dengan baik.

“Tindakan menahan KTP itu salah. Tolong Satpol PP belajar pakai akal, dan jangan pakai kekerasan kayak begtu. Pastinya penyitaan KTP itu endak benar,” tandas Rayhan Anwar. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas