Berbagi Berita Merangkai Cerita

Komisi I Sebut Mutasi Pemprov NTB Tak Indahkan Perencanaan ASN

0 29

MATARAM, DS – Wakil Ketua Komisi I DPRD NTB bidang Hukum dan Pemerintahan H. Abdul Hafidz menilai proses mutasi terhadap sebanyak 375 orang pejabat eselon tiga dan empat yang dilakukan Wagub Sitti Rohmi pada Jumat (7/2) lalu, dinilai syarat kepentingan. Dari ratusan pejabat yang dimutasi tersebut terdapat sejumlah pejabat yang masa pensiunnya sebagai ASN tinggal antara satu dan dua bulan. Selain itu, jabatan yang lowong khususnya eselon II, malah tidak ada yang dilakukan pengisian.

“Wajar, kalau kami sebut mutasi ratusan pejabat Pemprov itu syarat kepentingan. Karena kelihatan yang ada itu, perencanaan SDM sama sekali diabaikan,” ujar Hafidz menjawab wartawan, Senin (10/2).

Ia memaparkan dari catatan nama-nama ratusan pejabat yang dimutasi tersebut, ada ketidakcermatan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Baperjakat mengecek sejumlah nama pejabat yang baru menempati posisi di OPD, dipindah kembali. Padahal, proses mutasi pejabat itu lebih pada upaya menyegarkan jajaran birokrasi guna mengejar target program yang sudah ditetapkan dalam RPJMD.

“Bagaimana kita bisa mengejar target RPJMD jika proses mutasi pejabat Pemprov kayak gini. Ingat mutasi itu bukan soal kepentingan bagi-bagi kekuasaan. Tapi, lihatlah kebutuhan dan kompetensi seseorang ASN itu pada jabatan yang mereka sandang,” kata Hafidz.

Lantaran banyak keganjilan pada proses mutasi yang sudah delapan kali dilakukan oleh Gubernur Zulkieflimansyah dan Wagub Sitti Rohmi Djalilah tersebut, pihaknya akan merencanakan memanggil kepala BKD dan Ketua Baperjakat untuk didengar keterangan mereka terkait proses dan pemetaan pejabat lingkup pemprov NTB selama ini.

Mengingat, ada informasi yang berhembus diluaran jika mutasi kali ini tidak diketahui oleh Sekda HL Gita Aryadi. Bahkan, di lingkup Pemprov NTB telah muncul banyak faksi di internal pemprov pasca ditetapkannya Sekda definitif NTB beberapa waktu lalu itu.

“Jika faksi-faksi pejabat ini masih ada pascakompetesi Sekda selesai, itu artinya pengelolaan birokrasi di internal pemprov NTB tidak berjalan. Wajar jika kita panggil BKD dan Kepala Baperjakat dalam waktu dekat ini, sehingga hasilnya akan bisa kita konsultasikan kepada Gubernur dan Wagub selaku penanggung jawab ASN dilingkup pemprov NTB secepatnya,” tandas Abdul Hafidz. RUL.

Leave A Reply