Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

KNPI: MoU kan Produk Retail Sebelum Terbitkan Izin Retail Modern

44
Habiburrahman

SELONG, DS – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Lombok Timur, Muhammad Habiburrohman angkat bicara terkait perluasan izin ritail modern di Lombok Timur.

Pria yang karib dipanggil Habib tersebut, sangat menyayangkan perluasan izin ritail modern seperti yang termaktub dalam surat yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Lombok Timur, dengan nomer 24/303/PM/06/2020. Dinilainya, penerbitan izin tersebut hanya mementingkan retribusi semata, tanpa ada niatan untuk menggeliatkan perekonomian masyarakat lokal.

“Terkait dengan perluasan yang diterbitkan oleh DPMPTSP Lotim, sangat kami disayangkan. Sebab sampai saat ini, izin ini hanya untuk kepentingan retribusi daerah, dan tidak menggeliatkan level perekonomian lokal,” ujar Habib.

Hal ini tampak dari belum terakomodirnya produk lokal sebagai barang dagangan di Indomaret dan Alfamart. Seharusnya, ada nota kesepahaman (MoU) terlebih dahulu, sebelum pemerintah daerah memberikan perluasan izin untuk Indomaret dan Alfamart.

“Harusnya, pada konteks perluasan izin, sebelum dikeluarkan izin, MoU dibikin juga oleh Pemda mengenai serapan produk lokal UMKM. Terutama produk bahan mentah, dan olahan jadi yang terpajang di etalase mereka,” tandasnya.

Habib tak membantah keberadaan ritail modern sebagai sebuah keniscayaan ditengah midernisasi saat ini. Ketersediaan barang, serta sistem pembayaran, mendorong publik ke arah digitalisasi market.

Namun, kebijakan tersebut harus sejalan menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah. hm

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.