Berbagi Berita Merangkai Cerita

KLU Raih WTP Keenam Kali dari BPK

13

KLU, DS-Kabupaten Lombok Utara (KLU) kembali meraih penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan NTB atas sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2019, Selasa (2/6).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP BPK) Lombok Utara diterima secara virtual tersebet, Bupati Dr. H. Najmul Akhyar bersama Ketua DPRD Lombok Utara, Nasrudin mengaku bangga. Pasalnya ditengah kondisi musibah yang dialami selama tiga tahun terkhir, Lombok Utara mendapat apresiasi dari BPK atas pengelolaan keuangan yang sehat.

Dikatakannya bupati, WTP yang ke nam secara berturut-turut diraih berkat kerjasama semua masyarakat bersama pemerintah. Dimana, apreasiasi WTP itu merupakan sesuatu yang diikhtiarkan oleh semua daerah di Indonesia.

“Kita di Lombok Utara alhamdulillah meraihnya selama enam kali berturut-turut,”ucapnya.

Menurutnya, ditengah rasa syukur atas predikat itu tentunya juga sekaligus menjadi sebuah tantangan. Dimana pemda harus mempertahankannya. Meski terdapat juga beberapa catatan yang harus diperbaiki meski tidak berat menurut BPK.

“Mekanisme yang kita bangun dengan semua OPD tetap mengedepankan pronsip kehati-hatian. Demikian juga peran DPRD yang besar sangat kami apreasiasi dalam anugrah WTP ini,” katanya. “Pimpinan daerah berterima kasih terhadap semua OPD, stakeholders perusahaan, masyarakat dan segenap komponen yang berpartisipasi serta berkontribusi bagi peraihan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2020 yang diterima Pemda KLU oleh BPK Perwakilan NTB,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Lombok Utara, Nasrudin menyampaikan raihan WTP untuk yang ke nam kali ini patut disyukuri. Meski, kondisi musibah beruntun yang dialami Lombok Utara tidak mengurangi semangat pemerintah untuk tetap bekerja dan hasilnya sangat memuaskan.

“Pemeriksaan sempat tertunda lantaran kondisi covid-19. Meski demikian hasilnya patut kita syukuri,” ucapnya.

Selanjutnya, Inspektur Lombok Utara, H. Zulfadli menyampaikan ada beberapa indikator yang menjadi penilaian BPK sehingga memberikan penilaian WTP kepada Lombok Utara.

Kata dia, selama pandemi Covid-19 BPK sebagian besarnya melakukan kegiataan pemeriksaan melalui virtual. Meski dalam pemeriksaan menemui banyak kendala namun bisa diselesaikan.

“Kreteria pemeriksaan pertama dengan dilakukan Sistem Penilaian Interen (SPI) kerjasama dengan semua OPD menyangkut pengelolaan adminitrasi keuangannya,”jelasnya.

“Kemudian tentang kepatuhan pimpinan tertinggi hingga pejabat dibawahnya dinyatakan patuh terhadap per Undang-undangan,” sambungnya.

Meski meraih kembali WTP namun terdapat beberapa catatan dari BPK yang harus diperbaiki selama 60 hari sesuai batas waktu yang diberikan.

“Kami yakin kurang dari 60 hari catatan BPK itu bisa kami selesaikan. Lebih rinci catatan yang diberikan itu menyangkut pembangunan seperti volume pekerjaan namun catatan kepatuhan itu hanya di persoalan adminitrasi pada aset daerah,”tandasnya. Man

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.