Berbagi Berita Merangkai Cerita

KKP Klaim Permen Tangkap Lobster Lindungi Nelayan Lombok Nelayan Membantah

0 9

MATARAM, DS – Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56 Tahun 2016 tentang larangan penangkapan dan pengeluaran lobster, kepiting, dan rajungan dari wilayah NKRI, merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjaga kelestarian sumber daya alam kelautan dan perikanan. Namun, nelayan punya pandangan lain.

Regulasi itu salah satunya mengatur larangan penangkapan lobster bertelur dan ukuran berat atau sama dengan 200 gram atau lebar karapas kurang atau sama dengan 8 cm. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Slamet Soebjakto, menegaskan, Permen tersebut bukan didasarkan pada niatan mematikan usaha masyarakat. Pihaknya justru ingin menyelamatkan kepentingan yang lebih besar, yakni bagaimana menyelamatkan sumber daya lobster agar nilai ekonominya bisa dinikmati secara jangka panjang.

“Pulau Lombok merupakan aset terbesar sumber daya lobster di dunia. Jadi, sangat penting menjaga kelestarian lobster untuk masa yang akan datang, khususnya di Pulau Lombok,” tegas Slamet saat bertemu Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin di ruang kerja Wakil Gubernur NTB di Jalan Pejanggik, Mataram, NTB, Rabu (12/7).
Sebelum pemberlakukan Permen tersebut, setidaknya ada sekitar 4 juta ekor benih lobster ke luar dari NTB setiap tahunnya seperti ke Vietnam. Nah, kata Slamet, ekspor benih lobster justru menguntungkan negara lain, sedangkan Indonesia tidak mendapatkan nilai tambah.

“Sedangkan data dari BKIPM Mataram, dalam rentang 2014 total benih lobster yang keluar dari NTB tercatat sebesar 5,6 juta ekor dengan nilai mencapai Rp 130 miliar,” ujarnya. Selain itu, pada 2015 sedikitnya 1,9 juta ekor penyelundupan benih lobster berhasil digagalkan dengan perkiraan nilai ekonomi mencapai Rp 98,3 miliar.
Slamet tak memungkiri kebijakan ini akan menimbulkan dampak yang akan memengaruhi ekonomi masyarakat yang terkena imbas. Untuk itu, pemerintah telah menyiapkan antisipasi dengan memberikan kompensasi dukungan untuk kegiatan usaha pembudidayaan ikan dengan alokasi anggaran senilai Rp 50 miliar.

Kompensasi ini berupa dukungan sarana budidaya ikan untuk 2.246 RTP eks penangkap benih lobster masing-masing di Kabupaten Lombok Tengah (873 RTP), Lombok Timur (1.074), dan Lombok Barat (229).
Slamet merinci dukungan sarana budidaya diberikan dalam 2.246 paket senilai Rp 20 juta sampai Rp 22 juta per paket untuk masing-masing jenis usaha budidaya seperti rumput laut, ikan, udang, lele, nila, hingga perahu.
“Saat ini sudah dilakukan pelatihan teknis budidaya di semua lokasi. Setelah ini, bantuan sarana dan prasarana budidaya akan segera didistribusikan dalam waktu dekat,” tandas Slamet.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin tidak menampik jika kebijakan ini memiliki dampak besar bagi perekonomian warga NTB yang sudah sekian lama bergelut di bidang tangkap benih lobster.

“Saya dulu pernah katakan, kebijakan ini memberikan kontribusi terhadap naiknya angka kemiskinan karena banyak yang kehilangan pekerjaan,” ucap Amin.

Namun, Amin menegaskan, Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tentu sudah memikirkan matang terkait kebijakan dan solusi ke depannya. “Karena bagaimanapun juga ini kan untuk kelestarian sumber daya alam kita ke depan,” kata Amin.

Amin menilai, langkah KKP yang akan memberikan sejumlah bantuan baik secara material maupun dalam bentuk bimbingan budidaya kemungkinan menjadi jalan keluar terbaik mengatasi polemik ini. Terkait besaran bantuan, Amin mengatakan hal tersebut masih dirasa kurang mengingat besarnya kebutuhan dan banyaknya nelayan yang terdampak atas kebijakan tersebut.

“Saya ingin bu Menteri support ini tidak hanya Rp 50 miliar tapi ratusan miliar untuk sarana dan prasarana. Saya sepakat program jalan terus, nanti kita bersurat ke bu Menteri agar ditambah lagi (bantuan) ini masih kurang,” lanjut Amin.

Terkait adanya penolakan oleh sejumlah nelayan terkait bantuan, Amin meminta kepala dinas kelautan dan perikanan di setiap kabupaten/kota di NTB untuk melakukan investigasi langsung kebenarannya.

“Kalau memang ada yang menolak, ya kita ajak dengan pendekatan yang baik dan buka selalu ruang diskusi,” kata Amin menegaskan.

Sebelumnya, sejumlah nelayan penangkap benih lobster dari sejumlah desa di Lombok menolak pemberian bantuan pembudidayaan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Perwakilan Nelayan dari Desa Ekas, Lombok Timur, Abdul Kasim, mengatakan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 56/PERMEN-KP/2016 tentang pelarangan penangkapan dan/atau pengeluaran lobster, kepiting dan rajungan dari wilayah negara Republik Indonesia sebagai peraturan yang tidak masuk akal dan merugikan para nelayan yang selama ini menangkap benih lobster.

“Dari kebijakan ini nelayan merasa tertindas, tidak adil bagi kita, karena lobster ini dari segi ekonomi sungguh sangat baik dan beri peningkatan bagi perekonomian masyarakat,” ujar Kasim di Mataram, Jumat (7/7) seraya menambahkan, penangkapan benih lobster bukan berarti merusak lingkungan atau membuat punah lobster, karena benih lobster tersebut jika tidak ditangkap pun akan mati dimakan ikan.

Kasim berharap pemerintah kembali mengkaji ulang kebijakan tersebut dan mengembalikannya seperti semula. Terkait pemberian bantuan untuk beralih pada sektor budidaya, Kasim menolak lantaran hasil yang didapat tidak sepadan dengan saat menangkap benih lobster.

Ketua Gerbang Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gerakan Kebangkitan Petani dan Nelayan Indonesia (Gerbang Tani) NTB, Viken Madrid, mengaku telah mengumpulkan tanda tangan dan KTP warga yang menolak pemberian bantuan budidaya tersebut dari satu desa.

Viken memprediksi dukungan penolakan pemberian bantuan budidaya bisa bertambah dari desa lain yang juga merasa keberatan. “Hampir seluruh nelayan Lombok menolak kebijakan tersebut dan dalam waktu dekat kami akan kumpulkan ribuan KTP dan tanda tangan yang akan kami serahkan ke Jakarta,” tandas Viken.fahrul

Leave A Reply