Menu

Mode Gelap

Hukum · 9 Apr 2018 18:18 WITA ·

Kisruh BPPD NTB, Pakar Hukum : Angkat Fauzan  Sekda NTB Langgar Aturan


					Prof Zainal Asikin Perbesar

Prof Zainal Asikin

MATARAM, DS –Langkah Sekda NTB, Dr. Rosiady Sayuti, menunjuk TGH Fauzan Zakaria sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) dengan alasan mampu mengusai bahasa Arab, melanggar Undang-undang Nomor 10/2009 tentang Kepariwisataan. Pasalnya, dalam pasal 45 pada UU Nomor 10/2009 telah diatur  bahwa unsur penentu kebijakan BPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 berjumlah sembilan orang anggota, terdiri atas wakil asosiasi kepariwisataan 4 orang, wakil asosiasi profesi 2 orang, wakil asosiasi penerbangan 1 orang dan pakar/akademisi 2 orang.

“Nanti mereka inilah yang akan menentukan siapa yang menjadi Ketua BPPD, bukan ditunjuk oleh Sekda seperti yang terjadi sekarang ini,” ujar Guru besar ilmu hukum Universitas Mataram Prof Zainal Asikin menjawab wartawan, Sabtu (7/4).

Alasan Ketua BPPD NTB harus bisa berbahasa Arab, menurutnya, dirasa tidak tepat. Sebab ada aturannya yang tertuang pada pasal 45 bahwa yang menunjuk adalah asosiasi bukan pemerintah.

Oleh karena itu, siapapun termasuk pemerintah sangat tidak diperkenankan melakukan intervensi terhadap mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah tugasnya hanya mengeluarkan surat keputusan (SK). Ini saya lihat, ada intervensi dan campur tangan pemerintah terkait penujukan Kepala BPPD NTB saat ini,” tegas Asikin.

Ia perlu meluruskan hal ini. Sebabnya, jika ada surat keputusan terkait kepengurusan BPPD yang diterbitkan oleh gubernur namun tanpa mengindahkan aturan yang sudah baku maka kebijakan tersebut jelas melanggar dan menabrak undang-undang.

“Kalau Sekda NTB paham akan aturan, yang pastinya tidak mungkin aturan baku itu dilanggar,” kata Asikin.

Asikin menduga ada unsur politis dalam penunjukan pengurus BPPD, bukan menjalankan unsur norma. Oleh karenanya, ia menyarankan kepada asosiasi kepariwisataan jika keberatan atas keputusan Sekda NTB tersebut,  bisa menggugatnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) karena ada pelanggaran.

“Ketika proses penunjukan itu dinilai tidak memiliki dasar kuat, itulah yang menimbulkan kisruh, karena masing-masing organisasi/asosiasi tidak terwakili,” ujar ungkapnya.

Asikin menambahkan,jika  kepengurusan BPPD NTB dibawah Fauzan Zakaria jika tetap dipaksakan, akan berimplikasi hukum mengingat sesuatu yang melanggar hukum jelas tidak sah.

“Artinya berbahaya, karena di dalamnya banyak menyangkut kebijakan, termasuk gaji yang diterima oleh pengurus, apalagi penunjukkanya karena alasan kemampuan hanya bisa bahasa Arab,” tandas Zainal Asikin . RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 8 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Gubernur Ajak Bupati Bima Bantu Mahasiswa yang Diamankan Polda NTB

20 Mei 2022 - 07:35 WITA

Perdagangan Orang Harus Dicegah Seluruh Pihak

18 Mei 2022 - 06:02 WITA

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Trending di Hukum