Berbagi Berita Merangkai Cerita

Khawatir Berbenturan, Pergub tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme Belum Mencapai Titik Temu

46

Rapat pembahasan Pergub tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme

Mataram,DS- Pergub tentang Perlindungan Anak dari Radikalisme dan Tindak Pidana Terorisme belum mencapai titik temu menyusul rapat terkait hal tersebut di Ruang Biro Hukum Setda NTB, Kamis (26/8) lalu. Kepala Biro Hukum Setda NTB, Ruslan Abdul Gani, SH,  menilai adanya aturan hukum serupa dikhawatirkan membuat penanganannya berbenturan.

Rapat itu sendiri selain dihadiri DP3AP2KB NTB, juga dihadiri  tim perumus Pergub. Hadir pula dari Dinas Sosial NTB, Ketua Lembaga Perlindungan Anal (LPA) NTB, pakar hukum Unram, dan unsur lain. Pada rapat tersebut, Ruslan meminta pendapat dari pakar hukum seperti Dr.H.Kaharuddin dan pakar hukum lainnya. Sedangkan pihan tim perumus memberi berbagai argumen tentang diperlukannya aturan hukum tersebut.

Tim dari DP3AP2KB NTB, Dede Suhartini, menguraikan latarbelakang Pergub tersebut. Ia mengatakan NTB menjadi zona merah ketiga terorisme, dari laki laki bergeser ke (ibu) perempuan dan kemudian bergeser ke anak laki laki dan anak perempuan. Hal ini memerlukan penanganan khusus.

Bahkan utusan Dinsos NTB memaparkan keterlibatan pihaknya dalam menyikapi persoalan terorisme ini sangat sempit karena ruang geraknya dibatasi sempitnya ruang koordinasi dengan lembaga lain yang memiliki aturan main. Karena itulah pihaknya tidak bisa terlibat menangani anak-anak yang terdampak terorisme mengingat terjadinya kemacetan koordinasi ketika hendak memberikan bansos.

Salah seorang tim perumus, Ruli Ardiyansah, menuturkan bahwa Pergub tersebut berangkat dari Perda  Nomor 8 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak. Hanya saja,  tidak ada yang khusus dalam konteks radikalisme dalam Perda itu sehingga pihaknya kemudian mencoba melihat regulasi dan menemukan PP 77 tahun 2019. Di sana, diatur rinci strategi Pusat hingga daerah terkait pedoman penanganan. Akhirnya dirumuskan draf Pergub itu.

PP Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak pidana terorisme dan Perlindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, kata Ruli, menjadi acuan yang cukup kuat. “Dalam PP juga ada guide line walau tidak ditunjukkan untuk anak namun jika direformulasi bisa mengatur khusus anak,” cetusnya seraya menambahkan muncul lagi Perpres nomor 7 tahun 2021 dengan penegasan membentuk Rencana Aksi dan Sekretariat Bersama.

Ruli mengatakan terorisme itu extra ordinary atau bukan tindak pidana biasa sehingga penanganannya dilakukan secara khusus. Regulasi yang sudah ada sementara ini dinilainya kurang kuat dan sejumlah institusi jalan sendiri sendiri. Sementara itu, Kemenkumham pun mendorong rencana Pergub untuk menjadi contoh bagi daerah lain.

Namun, pakar hukum Unram, Dr.Kaharuddin, menilai sudah ada Perda yang mengatur hal itu walau tak spesifik mengatur radikalisme dan terorisme. Jika mau menggunakan Perda yang sudah ada, kata dia, tinggal dilakukan revisi. Kalau mendesak Pergub terkait hal ini, ia mempertanyakan sifat kemendesakan seperti apa.

Menurut Kaharuddin, kekurangan Perda tidak boleh ditutup Pergub. “Menutupi kekurangan Perda harus dengan perubahan,” ujarnya. Bagi Kaharuddin, hal yang penting adalah menyempurnakan Perda. “Sifatnya Pergub ada delegasi karena kepentingan Pemda,” ujarnya. Sedangkan materi draf Pergub yang dibuat dinilainya hanya kompilasi walau tidak sama. “Tapi kalau tidak sama bisa mereduksi yang lain,” cetusnya.

Dalam pertemuan itu mengemuka pula bahwa materi draf Pergub banyak diambil dari Perpres 7 tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme 2020-2024. Sehingga dinilai yang lebih pantas adalah membentuk Rencana Aksi dibandingkan menerbitkan Pergub.

“Pergub sebetulnya pelaksana dari Perda atau pelaksanaan UU. Kalau dibilang mendesak sangat subyektif. sangat mungkin kalau Perda diubah. Jangan sampai Pergub berbenturan dengan aturan yang sudah berjalan. “Memang di Perda tidak rinci namun bisa juga dilaksanakan. Untuk itu sebaiknya bentuk tim untuk susun rencana aksi,” katanya.

Terkait kemacetan koordinasi antarlembaga, kata Ruslan,  masalah ini tinggal dilaporkan ke Sekda mengingat lemahnya koordinasi berkenaan dengan  penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga yang diperlukan adalah tim koordinasi percepatan penanganan korban radikalisme dan terorisme. “Kekuatannya  bisa menggunakan SK gubernur sehingga tidak ada yang bisa menghalangi. Ini soal penyelenggaraan pemerintahan,” tambah Kaharuddin.ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.