MATARAM, DS – Pengetokan RAPBD Perubahan tahun 2017 diprediksi molor dari jadwal yang telah ditentukan. Pasalnya, pada rapat pendahuluan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) pemprov dan badan anggaran (Banggar) DPRD NTB yang berlangsung pada Kamis malam (27/7) di kantor dewan, hanya dihadiri oleh dua orang pejabat teras pemprov masing-masing Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Drs. H. Supran selaku Sekretaris TAPD pemprov dan Asisten III Setda NTB Bachrudin MPd.
Sementara, Sekda Dr. H. Rosiady Sayuti selaku Ketua TAPD pemprov dan Kepala Bappeda Ridwansyah selaku Wakil Ketua TAPD pemprov absen pada rapat tersebut. Dilaporkan, Sekda Rosiady tengah berada di London, Inggris mendampingi Gubernur NTB, sedangkan Ridwansyah terkonfirmasi masih berada di Labuhan Bajo, NTT.
Anggota Banggar, Johan Rosihan ST, menegaskan ketidakhadiran para pejabat utama pada rapat permulaan RAPBD-P 2017, dirasa sangat mengganggu pembahasan dalam APBD Perubahan kali ini. Apalagi, rencana awal sesuai kesepakatan sebelumnya, pembahasannya langsung ke substansi.
“Kita komitmen rapat awal ini sebenarnya hanya mencocokkan angka-angka antara KUPA/PPAS dengan RAPBDP yang diajukan, sehingga bisa kita melangkah langsung ke subtansi. Nah, jika yang mengajukan tidak hadir, bagaimana kita bisa masuk ke subtansi,” tegasnya menjawab wartawan, Jumat (28/7).
Menurutnya, sesuai tradisi rapat awal pembahasan RAPBD Perubahan selama ini, Ketua TAPD, yakni Sekda akan langsung memimpin rapat pembahasannya. Selain itu, DPRD pun biasanya lengkap Ketua dan pimpinan DPRD hadir langsung mendampingi Banggar. Namun lantaran, Ketua dan Wakil Ketua TAPD berhalangan hadir, maka pembahasan pada Kamis (27/7), belum menemukan sejumlah point-point yang krusial menyangkut tindak lanjut atas sejumlah persoalan diantaranya deviden dari PT DMB dan penjualan aset pemprov di BIL.
“Kami sudah datang ontime jam 20.00 Wita sesuai undangan, tapi kami kaget, yang hadir di TAPD pemprov hanyalah satu orang eselon tiga dan stafnya. Sementara, pejabat di TAPD pemprov baru nongol jam 22.00 Wita, itupun yang hadir hanya Sekretaris TAPD pemprov dan Asisten III. Bagi kami, ini jelas pelecehan dan main-main cara eksektif memperlakukan lembaga dewan,” ujar Johan menggerutu.
Ketua Fraksi PKS itu mengaku, sebenarnya pihaknya memaklumi jika TAPD pemprov berhalangan hadir dalam rapat tersebut, namun syaratnya harus ada pendelegasian tugas yang jelas. Terlebih, prinsip dalam penganggaran, yakni money follow program strategis harus pula dikedepankan oleh siapauan, termasuk TAPD pemprov. Sehingga, sangat wajar jika lembaga dewan merasa dilecehkan atas ulah TAPD pemprov kali ini.
“Kalau TAPD pemprov tak hadir, kan harusnya minimal Kepala Bappeda yang sampaikan pengajuannya, karena dialah yang mengorganisasikan program di seluruh SKPD pemprov. Jika melihat pembahasan kali ini, wajarlah kita menyebut KUA/PPAS APBD Perubahan merupakan program yang ngiring kepeng,” kata Johan.
Ketua Komisi III DPRD NTB itu menambahkan, merujuk jadwal yang telah termaktub di jadwal yang disusun badan musyawarah (Banmus), maka pelaksanaan paripurna pertama RAPBD Perubahan 2017 akan berlangsung pada Jumat (28/7) malam pukul 20.00 wita, sehingga bisa dipastikan pada 13 Agustus, APBD Perubahan sudah bisa diketok oleh dewan.
“Tapi, jika begini, kondisi pembahasannya, kami agak pesimis target yang sudah ditetapkan untuk mengetok palu sesuai jadwal akan bisa kesampaian,” tandas Johan Rosihan.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua TAPD pemprov Dr. H. Rosiady Sayuti belum bisa dikonfirmasi. Meski demikian dari ciutan twitter dan instagram miliknya, rupanya Sekda tengah berada di London, Inggris.fahrul
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.