Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ketua RT Meronta-Ronta, Eksekusi 62 Rumah di Pondok Prasi Tegang

0 29

MATARAM, DS – Suasana tegang mewarnai eksekusi puluhan rumah milik 62 kepala keluarga (KK) RT 08 Lingkungan Pondok Prasi, Kelurahan Bintaro Jaya, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Senin (6/1). Ketua RT 08, Muhsin meronta-ronta saat rumahnya dieksekusi Pengadilan Negeri (PN) Mataram. Eksekusi ini atas permintaan Ratna Sari Dewi sebagai penggugat.

Muhsin bersama puluhan KK lainnya menangis hingga mau pingsan. Sedangkan Ratna Sari Dewi tidak terlihat pada proses eksekusi. Padahal, Muhsin bersama ratusan warga lainnya tinggal di salah satu kampung nelayan di Kota Mataram itu sejak turun temurun. Namun, rencana eksekusi berhembus sejak tahun 2008 lalu.

Muhsin dibawa ke rumah tetangga. Saat itulah tubuhnya lemas dan pingsan. Beruntung keluarganya berada di dekatnya. ”Bapak bangun, Bapak bangun. Jika pak Ketua RT lemas maka ratusan warga lainnya akan juga lemas,” kata Aril Hidayutullah, salah satu Tokoh Pemuda Lingkungan Pondok Prasi menenangkan.

Saat diberi minum air putih, Muhsin siuman. Dia masih syok. Berkali-kali dia meminta kembali ke rumah. ”Ayo warga kita kembali ke rumah. Ayo, kembali ke rumah kita masing-masing dan kita tetap tinggal disini,” katanya sambil menangis.

Aril Hidayatullah mengatakan, awal mula sengketa itu bermula saat Asambara membeli tanah sekitar 8 are tahun 1985 pada kakeknya mencapai Rp 50 ribu. Jika dikalkulasi, maka nila uang itu sekitar Rp 50 juta saat ini.

Meski demikian, pada saat pembelian itu ada manipulasi data, yakni angka 8 are diganti menjadi sekitar 80 are. Sementara, lahan warga lainnya memiliki surat kepemilikan atas nama kakeknya.

Hal serupa diungkapkan Dr Anang Husni, pendamping warga Pondok Prasi. Salah satu dosen di Fakultas Hukum Unram itu mengungkapkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Mataram sebagai dasar eksekusi Nomor 14/Pen.Eks.Pdt/2015/PN Mtr.jo Nomor 73/Pdt.g/2006/PN Mtr, dirasa ganjil.

Pasalnya, jika melihat perjalanan kasus antara warga Pondok Prasi melawan penggugat, maka putusan PN, Pengadilan Tinggi hingga Mahkamah Agung terlihat absurd alias kabur. Hal itu menyusul, Ratna Sari Dewi justru dalam dalil gugatanya sengaja tidak melampirkan nama-nama pemilik yang sah alias hidup saat ini.

Parahnya, yang digugat adalah nama-nama warga yang sudah meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 62 KK yang kini rumahnya sudah digusur justru, tidak masuk pada item nama-nama yang masuk menjadi obyek gugatanya.

“Tercatat dari sebanyak 57 KK yang digugat Ratna Sari Dewi, ada sekitar 27 KK sudah keluar dari wilayah setempat pada tahun 2008 lalu. Inilah dasar warga bertahan (62 KK), karena memang semua obyek gugatannya kabur,” tegas Anang Husni.

“Contohnya, kakeknya Aril ini, almarhum sudah ada disini sebelum Indonesia merdeka, malah di gugat. Padahal, dia punya surat-surat kepemilikan. Dan cantolan warga ada pada kakeknya si Aril,” sambung dia.

Anang mengherakan, sejak sidang pertama, penggugat selalu kalah hingga pengadilan tinggi. Namun saat kasasi Mahkamah Agung malah dimenangkan. Oleh karena itu, ia menduga MA telah mengungkapkan kebenaran secara keliru.

Mengingat, kata dia, surat masyarakat terkait permintaan salinan putusan juga tidak pernah diberikan salinannya secara lengkap hingga kini.

“Keadilan macam apa ini di Indonesia, wajar kalau kita sebut ada kesalahan hukum. Sekali lagi, masyarakat akan terus melakukan keadilan hukum sesuai kemampuan mereka. Apalagi, putusan di MA terkait kasus ini kita buka website yang memenangkan si penggugat justru tidak pernah dilampirkan sejak tahun tahun 2016 lalu hingga kini,” tandas Anang.

“Jika sampai tempat peribadatan warga berupa Musholla juga dihancurkan, maka jangan salahkan kami jika kita akan melakukan jihad. Apalagi, seluruh harta benda juga sudah dirusakkan oleh alat berat bersama rumah-rumah warga,” sambungnya.

Dalam pembacaan putusan eksekusi tertanggal 7 September 2014, hadir ketua panitera dan tim, Camat Ampenan, polisi, TNI, hingga warga RT 08 Lingkungan Pondok Prasi. Kabag Ops Polres Mataram Kompol Taufik meminta warga setempat agar mengangkat semua barang-barang yang masih ada di dalam rumahnya masing-masing.

Mengingat, proses eksekusi ini sudah ingkrah merujuk putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1638 K/Pdt/2010 tanggal 25 Februari 2011 yang membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 140/PDT/2009/PTMTR tanggal 10 Desember 2009 dan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 73/Pdt.G/2008/PNMtr tertanggal 6 Mei tahun 2009.

“Karena ini keputusan sudah ingkrah dan lebih dari 3 hari sebenarnya waktu penundaan namun kita sudah tolerensi berhari-hari. Jadi, marilah kita taat hukum. Insya Allah, aparat kepolisian akan melaksanakan eksekusi dengan humanis agar tidak ada hal-hal yang tidak di inginkan,” tandas Taufik.

“Ingat, kami selaku aparat keamanan bersama pihak pengadilan melaksanakan perintah negara dan UU. Sehingga, jika ada yang melakukan perlawanan setelah kita berikan toleransi, maka siap-siap akan kami tindak tegas,” sambungnya.

Hingga berita ini diturunkan pada pukul 16.00 Wita, proses eksekusi menggunakan alat berat masih berlangsung. Sementara, warga yang rumahnya belum di ekseksi terlihat tengah berkemas-kemas mengambil barang-barang milik mereka. RUL.

Leave A Reply