Berbagi Berita Merangkai Cerita

Ketua Komisi IV DPRD Lotim: Ada Indikasi Permainan dalam Pengadaan Paket JPS, PD Agro Selaparang Membela Diri

148

SELONG, DS – Manajemen PD Agro Selaparang mengakui adanya beberapa Usaha Dagang (UD) yang terilbat dalam pengadaan paket Jaring Pengaman Sosial (JPS) Kabupaten. Padahal UD tersebut tidak bergerak dalam bidang usaha sembako.

Meskipun demikian, pihak PD Agro Selaparang tetap bersikukuh hal tersebut boleh dilakukan asalkan UD tersebut mampu mensuplai jenis barang yang dibutuhkan.

“Kenapa tidak. Yang penting mereka membuktikan mampu mensuplai ke kami. Dia yang punya UD ini, dikumpulin peternak telur tadi,” ujar Direktur Utama PD Agro Selaparang saat dijumpai wartawan usai dimintai penjelasan oleh Komisi IV DPRD Lombok Timur, Rabu (17/06/2020).

Ditambahkan oleh Direktur Operasional Agro Selaparang, Andi Putra Hendri,  dalam spesifikasi Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) yang dimiliki oleh masing-masing UD, terdapat sub bidang yang membidangi usaha yang sesuai dengan kebutuhan suplai barang untuk JPS Kabupaten.

“UD itu coba dilihat spesifikasi ijinnya. Itu kan bukan hanya bergerak pada satu bidang. Sub bidangnya ada di kolom SIUP itu,” kata Andi. Namun ia tak menampik adanya UD yang tidak memiliki spesifikasi sub bidang usaha yang sesuai. Menurutnya, jumlahnya hanya sedikit.

“Memang mungkin ada satu dua. Kalaupun misalnya ada, itu kemudian tidak menjadi sesuatu yang sangat fatal. Hanya satu atau dua saja, menurut saya. Selain dari itu, kami jamin,” ucapnya.

Ia pun menyebut pengadaan melalui UD sebagai langkah memberikan ruang bagi IKM dan UKM lokal. Karena dinilainya perlu merangkul pelaku usaha mikro yang tak memiliki ijin dengan jalan tersebut.

“Yang namanya peternak kan tidak mungkin punya legalitas. UMKM saja mereka tidak punya, apalagi UD,” sebutnya.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Lalu Hasan Rahman justru menilai langkah tersebut sebagai sesuatu yang rancu. Padahal banyak UD yang bergerak dalam bidang usaha yang sesuai dengan kebutuhan pengadaan paket JPS Kabupaten.

“Masak konter itu jadi penyedia beras. Itu kan bertentangan dengan prinsip pemberdayaan UKM. Artinya kita tidak memberdayakan IKM dan UKM kita sesuai dengan spesifikasi mereka,” pungkas Rahman.

Bahkan dinilainya ada indikasi permainan dalam pengadaan JPS Kabupaten melalui pihak ketiga. “Justru karena ada indikasi itu, kita memanggil para pihak ini. Supaya tidak ada indikasi berikutnya,” sambungnya.

Ia pun menyarankan PD Agro Selaparang untuk mengembalikan mandat ke Bupati, jika tidak mampu dalam pengadan paket JPS Kabupaten. Agar bantuan yang bentuknya barang diberikan dalam bentuk tunai.

“Kalau Agro tidak mampu mengadakan itu, serahkan saja ke Bupati, katakan tidak mampu, lebih baik di kasi dalam bentuk bantuan langsung tunai.Biar masyarakat menerima Rp. 250 tanpa potongan-potongan,” tandasnya.

Ia pun berharap dalam penyedia paket JPS tidak hanya meminjam bendera semata. Namun harus betul-betul memberdayakan IKM dan UKM yang sesuai bidangnya. Dd

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.