Berbagi Berita Merangkai Cerita

Terkait Raperda Pencegahan Perkawinan Anak, Ketua DPRD Yakin Masyarakat KLU Patuh pada Regulasi

24

KLU, DS-Masyarakat KLU patuh pada regulasi di daerahnya. Hanya saja, peran berbagai pihak dalam menyosialisasikannya perlu ditingkatkan agar masyarakat mengetahui aturan main dan konsekuensi hukum dari regulasi yang diberlakukan.

Hal itu dikemukakan Ketua DPRD KLU, Nasrudin, menjawab media Rabu (13/8), berkenaan dengan Raperda Pencegahan Perkawinan Anak yang sedang digodok lembaga legislatif setempat menjadi Perda menyusul tingginya kasus perkawinan anak.

Nasrudin mengatakan banyak peraturan pemerintah yang perlu disosialisasikan yang jika itu berjalan baik masyarakat KLU akan mematuhinya. Terkait penyebab kasus perkawinan anak, ia mengakui dari aspek SDM memang masih menjadi persoalan. Sebutlah faktor SDM orangtua. “Jika sumber daya tinggi akan lebih mudah menyosialisasikan,” katanya.

Bagi Nasrudin, kasus perkawinan anak yang melibatkan siswa lebih banyak berkaitan dengan lemahnya sosialisasi. Dalam hal ini, kata dia, hal yang penting adalah memberi gambaran pada dampak yang ditimbulkan. Untuk itu pihak sekolah harus terlibat sejak anak-anak masuk bangku SD mengingat perkawinan anak yang berusia SD sudah terjadi.

Ia mengakui sangat banyak dampak yang ditimbulkan oleh terjadinya kasus perkawinan anak meliputi aspek kesehatan, pendidikan maupun ekonomi. Hal yang tak kalah penting adalah dampak sosial seperti tercerabutnya hak-hak sebagai warga negara. Pasalnya, untuk mengurus administrasi kependudukan akan menjadi sulit jika perkawinan anak terjadi.

Khusus angka DO atau tidak melanjutkan sekolah, lanjut dia, di KLU cukup banyak, baik untuk tingkat SD, SMP maupun SMA. Untuk tingkat SMA misalnya, kata Nasrudin, angkanya mencapai 54 persen. “Karena itu peran Raperda dengan penegasan regulasi yang kita buat, itu yang kita dorong agar dinas pendidikan mencerdaskan anak bangsa,” ujarnya seraya menambahkan bahwa Perda menjadi milik bersama sehingga peran stakeholders sangat penting untuk segera menyosialisasikannya.

Penyebab perkawinan anak itu sendiri selain faktor kehamilan di luar nikah, juga ada anggapan disebabkan dorongan dari orangtua itu sendiri untuk melepas beban ekonomi. Kata Nasrudin, semua orangtua tiak menginginkan adanya perkawinan anak, apalagi hamil di luar nikah. Bahkan orangtua yang SDM nya lemah ingin anaknya sukses.

Langkah yang terpenting adalah memberikan motivasi kepada para orangtua dan anak mengingat SDM masyarakat KLU masih lemah. “Kita sama-sama menjaga anak-anak sejak dia lahir sampai menjadi dewasa. Intinya kerjasama baik orangtua, anak maupun NGO yang terlibat di dalamnya,” paparnya.

Nasrudin menargetkan setiap regulasi ditaati atau tidak sekadar menjadi catatatn, melainkan ditindaklanjuti. Jangan buat banyak aturan tapi tak disosialisasikan. “Peran kita adalah menurunkan angka perkawinan anak dan menjadi jawaban tidak lagi ada perkawinan anak,” ujarnya.ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.