Membangun Masyarakat Cerdas dan Berwawasan Luas

Ketua DPRD di Gugus Tugas KLU Mundur, DPRD NTB Minta Pemkab KLU Transparan Tangani Covid-19

8

MATARAM, DS – Anggota DPRD Provinsi NTB Raden Nuna Abriadi meminta pada Pemkab KLU agar maksimal, terukur dan bertanggung jawab dalam penanganan Virus Corona atau Covid-19.  Menurut dia, mundurnya Ketua DPRD KLU, Nasrudin, dalam kepengurusan Gugus Tugas Penanganan Covid-19 KLU beberapa waktu lalu, terus menjadi perhatian warga di wilayah kabupaten termuda di NTB.

Sebagai wakil KLU di level Provinsi NTB,  tentunya pihaknya merasa prihatin atas kondisi itu. “Bisa jadi memang ada persoalan koordinasi hingga tidak ada transparansi dalam mengelola anggaran Covid-19 oleh jajaran Pemkab KLU. Sehingga, pak Ketua DPRD setempat mundur ditengah-tengah kerja kemanusian yang kini berjalan,” ujar Nuna menjawab wartawan, Kamis (21/5).

Ia mengatakan mundurnya Ketua DPRD KLU itu jelas sangat berpengaruh ke sosial ekonomi warga KLU. Pasalnya, fungsi pengawasan dan pembahasan anggaran penanggulan Covid-19 jelas terganggu. Apalagi, ada kabar yang bermunculan jika memang DPRD KLU tidak dilibatkan sama sekali dalam pengelolaan anggaran tersebut. Oleh karena itu, Pemkab setempat wajib transparan dalam mengelola anggaran yang cukup besar tersebut.

Kata Nuna, anggaran penanggulangan Covid-19 tidak saja bersumber dari APBD KLU. Namun juga berasal dari Pemerintah Pusat, pemprov NTB dan kalangan swasta.“Pemkab KLU melalui Gugus Tugasnya wajib transparan supaya semua elemen bisa mengawasi kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemda. Termasuk, pembelian APD dan dana pihak lain juga harus dipublikasikan, sehingga jelas arah dan tujuannya,” tegasnya.

Nuna menyoroti keterlambatan pemkab KLU dalam menyalurkan program paket bantuan sembako JPS kabupaten KLU yang hingga kini belum didistribusikan pada masyarakat terdampak pandemi Covid-19.Padahal, program lainnya yang berasal dari Pemprov, yakni JPS Gemilang, BLT, PKH dan BNPT sudah mulai dibagikan pada masyarakat.

“Aneh, seharusnya kuota yang terkover itu sudah jelas karena data itu sudah ada seluruhnya. Masak alasannya terus perbaiki data, sementara program lainnya sudah jalan,” kata dia seraya menekankan agar Pemda  dapat mengelola anggaran itu dengan baik. Sehingga dalam penyalurannya bisa efektif dan tepat sasaran.

“Gunakan anggaran tersebut dengan tepat sasaran, jangan sampai ada OPD mengajukan hal-hal yang tidak penting apalagi sebatas hanya protap seremoni belaka saja,” tandasnya. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.