A place where you need to follow for what happening in world cup

Keterlibatan PKK Desa Luar Biasa Dorong Kepemilikan Adminduk

61

Salah sat pertemuan berkenaan dengan kepemilikan adminduk warga di Kabupaten Sumbawa

Mataram,DS-Salah satu komponen penting di desa yaitu PKK yang memiliki peran aktif di lembaga desa seperti posyandu. Sebagai tempat pertemuan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, keberadaan posyandu dengan peran PKK di dalamnya akan menjadi pendorong percepatan pemenuhan dokumen adminduk masyarakat. Karena itulah, LPA NTB-Kompak menginisiasi integrasi peran komponen yang sangat berpengaruh di desa itu dalam Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD).

PKK dalam melakukan kegiatannya memiliki anggaran tersendiri di desa. Namun, PKK juga masuk dalam kepengurusan Pokja Adminduk yang dibentuk sebagai komponen penting dalam alur Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD). Penambahan peran dan tanggung jawab PKK dalam keterlibatannya pada pemenuhan dokumen adminduk warga turut serta mendorong capaian yang diharapkan.

Nurhasanah dari TP.PKK Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, menuturkan pihaknya selama ini sudah turun melakukan pembinaan ke desa-desa dengan membina dasawisma. Karena, di dasawisma terdapat semua adminduk warga. Setiap dasawisma bertanggung jawab atas 20 KK di lingkungannya.

Dalam kaitan  perannya, dasawisma memiliki  tiga buku yang menjadi pedoman, yaitu tentang daftar kependudukan, kelahiran dan pindah.  Kades Belo, Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima, Ahmad Fansuri, mengemukakan keberadaan PKK terorganisir lebih baik sehingga perlu didorong terus perannya bagi warga. “Jika pihak lain begantung pada kegiatan,   PKK  kerja tanpa bergantung pada kegiatan rutin. PKK membuka ruang dalam integrasi kegiatan,” katanya.

Ketika diberi peran khusus pemenuhan adminduk warga, dasawisma melakukannya secara maksimal. Jika dibandingkan komponen di desa lainnya, kata Ahmad, keterlibatan PKK di Desa Belo sangat besar. Sebutlah din sektor pelayanan  pada Posyandu Asparagus Desa Belo yang rutin menggelar kegiatan setiap bulan. Layanan Posyandu Asparagus meliputi  kesehatan bayi balita, penimbangan, pemberian vitamin, dan kelas gizi. Layanan ini diintegrasikan dengan adminduk.

Menurut Ahmad, disaat diberi peran khusus dalam pemenuhan dokumen adminduk  melalui Pokja 4 (posyandu), PKK melakukan pelayanan terpadu dengan adminduknya. Pada setiap kegiatan posyandu PKK selalu menanyakan kepemilikan dokumen adminduk kepada warga. Warga yang belum memiliki dokumen akan diuruskan dengan berbagai persyaratan yang kemudian diverifikasi di PPKD setempat.

Setidaknya peserta layanan posyandu sekitar 100 untuk setiap layanan.  Terdapat pelayanan untuk remaja dan lansia serta layanan adminduk bagi beserta baik berupa kepemilikan/perubahan KK, Akta Kelahiran maupun dokumen lainnya.

“Kami memang sedang mendukung program integrasi layanan di posyandu termasuk untuk layanan Adminduk bagi peserta posyandu berupa KK, Akta Kelahiran dan lainnya sehingga kami juga bisa memastikan kepemilikan Adminduk peserta posyandu,” ungkap Nurjanah, S.Pd Ketua Posyandu Asparagus sekaligus KPM Desa Belo. Ia  menambahkan bahwa pihaknya ingin memastikan  pelayanan posyandu keluarga betul-betul maksimal dengan layanan adminduk.

Kegiatan layanan posyandu yang terintegrasi ini melibatkan tenaga kesehatan dari Puskesmas Palibelo, peserta posyandu, kader posyandu, Pokja Posyandu, Pokja Adminduk, TPKK, dan BPD Desa Belo.

“Inilah peran integrasi yang dimaksud, dengan sekali datang untuk memeriksakan bayi misalnya, warga juga bisa telayani adminduknya,” kata Ahmad. Pihak desa bahkan memberi meja khusus kepada PKK di Kantor Desa setempat dengan istilah PLANIT-D.

Sementara itu, PKK Desa  Motong Sumbawa melakukan pelayanan langsung dan memiliki buku register tentang adminduk. Mereka melayani warga, membawa dokumen persyaratan itu ke PPKD untuk menerima pelayanan langsung dari pihak Dukcapil pada momen “Jango Desa”.

Kades Motong, A.Wahab, mengakui dasawisma  memerlukan dana cukup besar. Alhamdulillah Desa Motong tahun ini untuk anggarannya sudah berjalan tinggal kami pembinaan dan memberikan motivasi terhadap Pokja – pokja Adminduk  tersebut,” cetusnya.

Kasi Tata Pemerintahan Desa Dinas PMD Kabupaten Sumbawa, Anhuyas, menilai eksistensi PKK Desa luar biasa dalam mendukung program-pogram pembangunan yang ada di desa. “Kalau saya melihat PKK desa  anggarannya dialokasikan terkait PKK desa itu tersendiri. Ada sekitar Rp 10 juta yang dialokasikan untuk PKK desa setiap tahun, apalagi ditambah dengan keterlibatan PKK desa itu dalam Pokja Adminduk,” cetusnya.

Ia berharap tahun 2022 semua desa mengalokasikan anggaran untuk PKK karena keberadaan lembaga ini sangat membantu proses perencanaan dan proses-proses kependudukan.

Pemangkasan Anggaran

Satu persoalan yang sering dihadapi adalah dibalik besarnya peran dasawisma menyusul prioritas pertama dalam NTB Gemilang, masih dijumpai pemangkasa anggaran PKK di desa.

Sekdes Sabedo, Yudianto, mengemukakan pada saat APBDes pihaknya sudah menganggarkan semua kegiatan PKK. Namun, pada saat perubahan sempat dipangkas  Berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, anggaran  untuk PKK itu bersifat  global sebab atau tidak ada rincian anggaran ataupun advokasi anggaran dari PKK tersebut. Karena itu ia berharap ditahun 2022 ada rincian kegiatan dari PKK agar semua kegiatan  bisa ter-couver didalam APBDes

Menurut Sekdes jorok, Hasanuddin, terjadinya perubahan penganggaran sering disebabkan adanya intervensi dari kabupaten. Ia mencontohkan salah satu instansi pada tahun 2020  menyodorkan rencana kegiatan instansi tersebut. Rancangan anggaran ini dibebankan kepada desa yang menyebabkan terjadinya pergeseran penganggaran.

“Ketika anggaran ini sedang berjalan ada saja yang dianggarkan untuk kegiatan yang baru. Untuk tahun kedepan kemungkinan ada sedikit keringanan untuk kami, janganlah kami dibebankan segala sesuatu  yang tidak menjadi prioritas dari instansi – instansi tersebut,” ungkapnya.

Nurhasanah dari TP.PKK Kecamatan berharap pada setiap Musdes pihaknya diundang agar bisa konsultasi dengan TP.PKK Desa terkait apa yang dibutuhkan dalam tahun itu sehingga bisa dianggarkan dalam APBDes.  “Karena setiap pertemuan kami juga tetap mengundang BPD supaya kami bisa tahu ada tidak dana PKK nya,” ujarnya. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas