Senin , 22 April 2019
Home / Kesehatan / Stunting Dicegah, Kepala Bappenas Puji Penurunan Kemiskinan NTB
Wagub Sitti Rohmi Djalalilah didampingi Ketua DPRD Hj. Baiq Isvie Rupaedah dan Menteri PPN yang juga Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro di pembukaan Musrembang Provinsi NTB

Stunting Dicegah, Kepala Bappenas Puji Penurunan Kemiskinan NTB

MATARAM, DS – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, langkah pemprov NTB menjadikan masalah stunting atau kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronissebagai persoalan utama dalam memberantas kemiskinan, dirasa sudah tepat.

Menurut dia,  pola penanganan stunting merupakan masalah hulu dan mendasar yang jika dibiarkan tanpa ada penanganan, maka akan menjadi akar kemiskinan di masa depan.  “Pola pemda NTB yang fokus mengurangi stunting menjadi pemicu penurunan kemiskinan bisa dibawah angka 20 persen. Memang stunting penting untuk dicegah, karena jika kita telodor bisa berdampak pada kelahiran bayi yang tidak normal kedepannya,” ujar Bambang menjawab wartawan usai menghadiri Musrembang provinsi NTB tahun 2019 yang berlangsung di hotel Lombok Raya, Kota Mataram, Kamis (4/4).

Menurut dia,  selama ini masalah stunting ini tidak disadari sebagai suatu permasalahan yang serius sementara Indonesia kini sudah mulai masuk masa bonus demografi. Masa tersebut diprediksi mencapai puncaknya pada 2030 mendatang.

“Jadi persiapannya harus dari sekarang. Kalau kita tidak hati-hati, maka bonus demografi ini jadinya tidak menguntungkan bagi kita kalau kita tidak serius menangani masalah stunting,” kata dia.

Pada 2030, angkatan usia produktif (15-64 tahun) diprediksi mencapai 68 persen dari total populasi dan angkatan tua (65 ke atas) sekitar 9 persen. Sementara itu, Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013 menunjukkan 37,2 persen atau sekitar 9 juta balita di Indonesia pada 2013 mengaiami stunting, artinya satu dari tiga balita di Indonesia menderita stunting.

“Target jangka panjang kita ya mengurangi stunting. Kita berharap angka sepertiga itu harus turun drastis dan tergantung dari langkah yang kita ambil. Oleh karena itu, harus terintegrasi supaya turunnya cepat,” kata Bambang.

Pemerintah sendiri menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas nasional pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018 dan 2019. Pada 2018, pemerintah fokus melakukan pencegahan dan penurunan stunting di 100 kabupaten/kota prioritas. Angka tersebut meningkat menjadi 160 kabupaten/kota pada 2019.

“Pelaksanaan padat karya di 100 kabupaten kota diharapkan bisa mendukung pengurangan stunting. Jadi yang paling penting dalam jangka pendek ini kita melibatkan banyak pihak,” ucap Bambang.

Ia menuturkan, penurunan stunting yang juga merupakan prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasionai 2015-2019, harus sejalan dengan penurunan anemia, bayi dengan berat iahir rendah, bayi dengan berat badan di bawah rata-rata (underweight), anak dengan berat badan kurang untuk ukuran tinggi badannya (wasting), obesitas, serta peningkatan cakupan ASI eksklusif.

Bambang menilai, mencegah stunting sangat penting untuk mencapai SDM Iindonesia yang berkualitas dan pertumbuhan ekonomi yang merata, serta memutus rantai kemiskinan antar generasi. Komitmen pemerintah daerah sangat penting dalam memastikan program penurunan stunting dapat direncanakan dan dianggarkan dalam dokumen perencanaan di daerah.

“Sekarang kita akan lihat kesungguhan daerah. Kita sudah melakukan kampanye supaya stunting jadi isu di tingkat daerah. Stunting ini ada dari Sabang sampai Merauke, jadi tidak ada satupun wilayah yang tidak kena. Jadi bukan main-main, ini serius,” kata Bambang.

Dalam jangka panjang, stunting ternyata menimbulkan kerugian ekonomi sebesar 2-3 persen dari produk domestik bruto (PDB) per tahun. Berdasarkan data Bank Dunia pada 2016, jika PDB Indonesia sebesar Rp13.000 triliun, maka diperkirakan potensi kerugian akibat stunting dapat mencapai Rp260-390 triliun per tahun.

Ketika dewasa, anak yang mengalami kondisi stunting pun berpeluang mendapatkan penghasilan 20 persen lebih rendah dibandingkan dengan anak yang tidak mengalami stunting.

“Jadi, saya berpesan agar dana desa yang diterima oleh para kepala desa agar bisa disisihkan untuk mengatasi stunting. Ini penting untuk melengkapi program revitalisasi posyandu, air bersih dan infrastruktur sanitasi.  Harapannya, penanganan kemiskinan di desa bisa berkurang signifikan manakala, hal itu bisa dilakukan,” tandas   Bambang Brodjonegoro.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB Sitti Rohmi Djalilah menyatakan, jika semua bupati dan walikota, serta para kepala desa di wilayah NTB siap mendukung keberadaan program Posyandu Keluarga. Menurut Rohmi, nantinya dalam Posyandu Keluarga, selain ada pemeriksaan kesehatan dasar, mulai dari bayi sampai lansia.

Tak hanya itu, direncanakan, akan ada konsultasi (penyuluhan) dan pemberianmakananan tambahan pada Posyandu keluarga itu.

“Saya sudah ngobrol dengan para bupati/walikota serta para kepala desa. Alhmdulillah, Pak menteri mereka sudah menyetujui akan dimulainya program Posyandu Keluarga sebagai bagian dari revitalisasi posyandu itu. Bahkan, ada kepala desa yang mengusulkan pada posyandu itu sesekali di isi penyuluhan TKI oleh dinas terkait, sehingga masyarakat bisa tahu bagaimana prosedur dan mekanismeberangkat melalui jalur resmi itu,” jelas Rohmi. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Humas Bersama Forum Pewarta KLU Inisiasi Bersih-bersih Pantai Gili Trawangan

Gili Indah, DS – Sebagai bentuk kepedulian yang menjadi program sosial kehumasan serta memacu peningkatan …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *