Rabu , 16 Oktober 2019
Home / Kesehatan / Revitalisasi Posyandu Upaya NTB Buat Masyarakat Bahagia
Gubernur didampingi Wagub Sitti Rohmi Djalilah saat memimipin rakor kepala OPD Pemprov NTB

Revitalisasi Posyandu Upaya NTB Buat Masyarakat Bahagia

MATARAM, DS – Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, jumlah Posyandu di NTB mencapai sebanyak 7.207 buah, belum mampu berkolerasi optimal pada peningkatan ketahanan keluarga dan kesehatan hidup anggota keluarga.
Akibatnya, meski di setiap desa bisa ditemukan ada sekitar 3-4 Posyandu, jumlah itu belum mampu memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat di wilayah NTB.

“Kondisi ini disebabkan karena kualifikasi dan mutu Posyandu kita lebih banyak (58 persen) masih dalam kriteria strata pratama dan madya (pasif/kurang aktif),” ujar Wagub saat memberikan arahannya padaa rakor kepala OPD lingkup Pemprov NTB, Rabu (10/7).

Ia menegaskan, agar peran Posyandu dapat memberi kontribusi pada kebahagian keluarga di NTB maka perlu dilakukan upaya revitalisasi Posyandu sebagai salah satu program unggulan daerah. “Makanya, kita canangkan program revitalisasi Posyandu itu tidak lain agar perwujudan misi NTB Sehat Cerdas sesuai RPJMD NTB tahun 2019-2023 bisa terwujud,” kata Rohmi.

Menurut Wagub, program revitalisasi Posyandu yang kini digiatkan pihaknya akan fokus dikerjasamakan dengan PKK serta seluruh stakeholder lainnya. Sasarannya akan difokuskan pada upaya merevitalisasi Posyandu pasif menjadi aktif. Kata Rohmi, fungsi Posyandu yang selama ini hanya bergerak pada pelayanan menimbang berat bayi, memeriksa ibu hamil, dan ibu menyusui akan direvitalisasikan menjadi posyandu keluarga.

“Posyandu keluarga itu adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan, dengan cakupan 5 Program utama. Yakni KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare,” jelas Wagub.

Kegiatan pada revitalisasi Posyandu akan diintegrasikan dengan program dari lintas sektor diantaranya, Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja (PUP), program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif Tokoh Agama (Dai Kesehatan).

Bahkan, OPD yang memiliki program yang sama ditingkat desa juga akan disinergikan untuk mendorong terwujudnya inovasi pelayanan posyandu mandiri tersebut. “Nantinya, program revitalisasi Posyandu akan fokus pada peningkatan kelas Posyandu ke strata yang lebih baik.Yakni, peningkatan status dari Posyandu Purnama dan Mandiri menjadi Posyandu Keluarga. Satu posyandu keluarga untuk satu desa atau kelurahan,” tandas Wagub Sitti Rohmi Djalilah.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A menambahkan Posyandu merupakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM). Menurut dia, Posyandu itu dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Tujuannya adalah memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan dalam memperoleh pelayanan kesehataan dasar. “Sekaligus kita upayakan mendukung percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB),” kata Nurhandini.

Kadikes mengakui, angka gizi buruk (stunting) di NTB masih relatif tinggi. Yakni, pada tahun 2017 lalu angkanya masih mencapai 150 ribu anak, atau sekitar 37,2 persen. Meski mengalami penyusutan hingga 32 persen. Namun menurut dr. Eka, angka kasus sebanyak itu termasuk katagori buruk.

“Sehingga upaya merevitalisasi posyandu-posyandu yang ada, perlu dipercepat guna memberi pembinaan dan pemantauan,” ujarnya.

“Bahkan, diperlukan Advokasi dan sosialisasi pemanfaatan dana desa untuk posyandu. Mengingat, dukungan anggaran dari dana desa sangat efisien guna mendukung segala kebijakan pelayanan kesehatan posyandu di desa,” tambah Kadikes.

Sementara itu, Kepala Dinas BPMPD NTB Dr. Ashari berjanji akan memperkuat intervensi dana desa demi terwujudnya program reviltalisasi posyandu ini. Apalagi, dana desa telah diberikan secara luas untuk peningkatan kesehatan dalam hal penguatan pokjanal posyandu.

Meski demikian, kata Ashari, saat ini terpantau dibeberapa kecamatan dan kabupaten, anggaran untuk penguatan pokjanal tidak terealisasi dengan baik. Hal itu menurut Azhari dikarenakan belum adanya regulasi sebagai landasan dari setiap kebijakan anggaran untuk memperkuat kegiatan pokjanal Posyandu kesehatan.

“Kita sudah membuat surat gubernur yang dilayangkan kepada bupati dan walikota, agar revitalisasi posyandu terkait honorarium kader pokjanal Posyandu dapat berjalan. Sehingga program itu dapat berjalan dengan baik melalui anggaran dari desa,” tandas Ashari. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Malu Harus Ditumbuhkan Ketika Tak Peduli Sampah

MATARAM,DS-Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Siti Rohmi Djalillah, M.Pd menegaskan pahala dibalik menyelamatkan lingkungan sangatlah besar. Untuk …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: