Senin , 17 Juni 2019
Home / Kesehatan / Peserta BPJS Lotim Capai 969.000
I Gusti Ngurah Aria Mayanugraha

Peserta BPJS Lotim Capai 969.000

SELONG,DS-JKN merupakan program pemerintah dalam bidang kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, adil, dan merata. Dalam penyelenggaraannya dikelola oleh BPJS  (Badan Penyeenggara Jaminan Sosial) Kesehatan yang telah ditunjukk oleh pemerintah. Hingga 1 Maret 2019, jumlah peserta BPJS di Lombok Timur (Lotim)  tercatat sebanyak 969.000 jiwa.

Kepesertaan BPJS ini ada 2 (dua) jenis yaitu PBI dan Non PBI. Jenis PBI merupakan kepesertaan BPJS yang mendapat bantuan dana iuran dari Pemerintah Pusat (APBN) dan Pemerintah Daerah (APBD). Sedangkan  Jenis BPJS Non PBI  merupakan kepesertaan BPJS bagi yang mampu.

“Dari sejumlah 969.000 jiwa tersebut, sebanyak 780.106 jiwa sebagai peserta BPJS model PBI yang didanai Pemerintah Pusat (PBI/APBN) dan 32.000 jiwa merupakan kepesertaan BPJS jenis PBI/APBD. Ini berarti bahwa ada sejumlah 156.894 jiwa sebagai peserta BPJS  Non PBI,”  ujar I Gusti Ngurah Aria Mayanugraha, Kepala Bidang (Kabid) Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Cabang Selong, Senin (8/4/19).

Kepesertaan PBI (APBN maupun APBD) diperuntukkan bagi kaum fakir miskin dan tidak mampu, sementara Non PBI bagi masyarakat yang mampu. Kata dia, kepesertaan Non PBI itu termasuk di dalamnya PNS, pensiunan dan mandiri.

Jumlah iuran perbulan bagi kepesertaan PBI adalah Rp 23.000 perjiwa. Sedangkan untuk kepsertaan BPJS Non PBI tergantung dari tingkat pelayanan berdasarkan kemampuan peserta JKN. Untuk Kelas 1 Rp 80.000 perbulan, kelas II Rp 51.000, dan kelas III Rp. 25.500 perbulan.

“Berdasarkan Peraturan Presiden No.82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, semua warga Negara Indonesia wajib menjadi peserta JKN. Karena itu menjadi sangat penting kinerja dari Pemdes selaku penyelenggara Pemerintahan tingkat bawah untuk melakukan pencatatan bagi warga masyarakatnya,” katanya. “Pun demikian juga partsipasi masyarakat untuk peduli melaporkan diri dan  jika ada anggota keluarga baru seperti bayi yang baru lahir harus segera dilaporkan dan didaftarkan sebagai peserta JKN. Mengenai jenis JKN PBI atau Non PBI bagi masyarakat, pihak  desa yang sudah mengenal detail kondisi warga masyarakatnya,” terang Aria.

Karena itu, sangat dibutuhkan kesadaran masyarakat secara menyeluruh hingga ke tingkat akar rumput.

Pola penyelenggaraan JKN yang dikelola oleh BPJS merupakan sebuah ikhtiar menjaga kesehatan dan adanya saling kepedulian terhadap sesama. Dana iuran dari peserta JKN tersebut menjadi sangat bermanfaat bagi peserta JKN itu sendiri.

Menurutnya, dari sistem ini seluruh komponen masyarakat dengan ragam status sosial, pekerjaan dan tingkat perekonomian sama-sama mendapat pelayanan kesehatan dengan menyeluruh dan merata.

“Orang miskin tak mampu terbantu iuran Non PBI. Itu artinya, iuran dari peserta JKN Non PBI bersifat kegotong-royongan dan bernilai Ibadah,” tandas Aria, sembari menambahkan bahwa, Peraturan Presiden yang mewajibkan semua warga Negara menjadi peserta JKN agar betul-betul diperhatikan.

“Masyarakat harus memastikan diri dan keluarganya menjadi peserta JKN, karena kalau tidak, akan mendapat kesulitan dalam pelayanan kesehatan. Di antara bagian dari aturan tersebut adalah akan dikenai denda sesuai aturan yang telah diberlakukan dalam sistem BPJS,” imbuhnya (Kus).

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

NTB Pasang Thermoscanner Antisipasi Cacar Monyet di Bandara Lombok

MATARAM, DS – Temuan kasus cacar monyet atau monkeypox yang dibawa warga Nigeria ke Singapura …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: