Jumat , 19 Juli 2019
Home / Kesehatan / Masih Banyak Jurnalis Tak Masuk Program Jaminan Kesehatan
Diskusi publik bertajuk "Menuju Jaminan Kesehatan Semesta, Capaian dan Tantangan" di Hotel Jayakarta

Masih Banyak Jurnalis Tak Masuk Program Jaminan Kesehatan

LOBAR, DS – Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) mengaku prihatin lantaran masih banyak jurnalis di Indonesia yang belum dilindungi program jaminan kesehatan. Padahal, jika merujuk regulasi, sudah diatur ketentuan agar perusahaan pers memberi perlindungan dari risiko gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja.

“Jaminan itu penting, sebab jurnalis juga pekerja. Tapi sayangnya, ada banyak jurnalis tidak mendapat (program) ini,” ujar anggota DJSN, Rudy Prayitno saat mengahadiri diskusi publik bertajuk “Menuju Jaminan Kesehatan Semesta, Capaian dan Tantangan” di Hotel Jayakarta, Senggigi, Kabupaten Lombok Barat, Selasa (30/4) petang.

Ia menyatakan, sebenarnya tidak ada perbedaan soal kewajiban antara perusahaan umum dengan perusahaan pers. Perusahaan media punya tanggungan yang sama untuk perlindungan jurnalis. Apalagi, kata Rudy, jurnalis juga merupakan salah satu profesi yang berisiko mengalami gangguan kesehatan atau kecelakaan kerja lainnya yang bisa diakomodir pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), terutama BPJS Kesehatan dan BPJSKetenagakerjaan.

“Maka dari itu, seharusnya semua karyawan perusahaan media itu menjadi peserta BPJS Kesehatan, termasuk BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.

“Setidaknya dua program ini wajib diikuti. Apabila terjadi masalah saat meliput, capek, kecelakaan. Apalagi mohon maaf, sampai terjadi kematian. Dengan program JKN ini sangat membantu mengurangi beban dari segi pembiayaan,” sambung Rudy.

Rudy mengatakan, keyakinannya tidak ada yang menginginkan kecelakaan apalagi sampai terjadi kematian. Tapi sangat penting dilakukan antisipasi dan partisipasi sejak dini dalam program BPJS untuk mengurangi beban bagi jurnalis yang mengalami kecelakaan atau mendapat perawatan medis.

“Hanya dengan premi Rp 16.800 sebulan. semua dibiayai BPJS. Apabila saat aktivitas kerja, tiba tiba terjadi kecelakaan, tidak punya uang, itu bisa langsung ditangani rumah sakit dengan gratis,” ucapnya.

Ia mengungkapkan, kerja jurnalis sangat rentan dengan berisiko gangguan kesehatan dan kecelakaan kerja selama beraktivitas memburu informasi untuk fungsi kontrol sosial. “Maka saya pikir perlu adakerjasama antara teman-teman di BPJS dan jurnalis, apalagi didukungFriedrich Ebert Stiftung(FES),” tandas Rudy.

Perusahaan pers yang tidak mendaftarkan medianya, maka sama saja dengan melanggar sederet aturan. Karena jurnalis dalam menjalankan profesi dilindungi Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Dalam kaitan JKN, jurnalis juga dilindungi sebagaimana masyarakat lainnya.

Regulasi tertinggi pada Undang Undang Dasar Tahun 1945, pasal 28 huruf h, bahwa setiap warga negara berhak mendapat perlindungan sosial.

Diskusi publik digagas DJSN kerjasama dengan FES, melibatkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram.

Sementara itu, Ketua AJI Mataram, Sirtupillaili mendorong semua perusahaan pers memberikan jaminan sosial kepada para jurnalisnya. Hal itu sangat penting karena risiko bekerja sebagai jurnalis juga cukup tinggi.

Dengan adanya jaminan sosial, maka jurnalis mendapatkan kepastian perlindungan dari perusahaan. “Memberikan jaminan sosial adalah bagian dari upaya menyejahterakan jurnalis,” ungkapnya.

Rina Julvianty selaku Program Coordinator FES juga mendorong jurnalis mendapat manfaat dari program BPJS. Sebagai bagian dari lembaga kontrol, pers tidak hanya aktif menyoroti persoalan sosial seperti masalah kesehatan. RUL.

Tentang Duta Selaparang Redaksi DS

Baca Juga

Revitalisasi Posyandu, Untuk NTB Sehat Cerdas

MATARAM,DS-Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu program unggulan yang dicanangkan Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan misi …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: