Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kepedulian Perempuan Terkait Adminduk Menguat, Catatan Musrenbangdes Perempuan di Sumbawa

27

Musrenbangdes Perempuan serangkaian penyusunan RKPDes digelar di Aula Kantor Camat Utan

SUMBAWA,DS-Musrenbangdes Perempuan serangkaian penyusunan RKPDes digelar di Aula Kantor Camat Utan, Rabu (8/9). Pada kegiatan yang dihadiri 16 peserta itu mengemuka berbagai persoalan diantaranya masalah adminduk warga. Musrenbang dengan narasumber dari DPMD Kabupaten Sumbawa itu dihadiri PTPD kecamatan, Sekdes, PKK, BPD, kader posyandu dan Pokja Adminduk

Kegiatan penyusunan RKPDes  untuk menghimpun masukan, saran dan pendapat dari masyarakat terutama kelompok perempuan kaitan dengan pelayanan adminduk di desa, mengidentifikasi kebutuhan persoalan perempuan khususnya masalah identitas hukum serta mengetahui permasalahan dan penyebab masalah. Hal yang tak kalah penting, mendapatkan usulan prioritas sebagai pemecahan masalah serta besar dana yang diperlukan.

Fasilitator kegiatan Fathihatul Rahma,S.Pd., dalam arahannya menjelaskan tujuan program yang difasilitasi LPA-KOMPAK yaitu membantu masyarakat desa khususnya agar memiliki identitas hukum dan pengurusannya itu hanya sampai di tingkat desa.

Ia menjelaskan LPA-KOMPAK dengan berbagai macam programnya mencoba membantu masyarakat desa dengan membentuk PPKD (Petugas Pencatat Kependudukan Desa) di tingkat desa. Pun Pokja Adminduk yang tugasnya melakukan pendataan  dan memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mendapatkan identitas hukum seperti KK, KTP Akta Kelahiran, KIA dan sebagainya. Dengan cara ini masyarakat tidak mengurus sendiri identitas hukumnya di tingkat  kabupaten.

“Saat ini LPA KOMPAK juga memperkuatkan peran dari TP PKK desa yang bekerja sama dengan Posyandu,” ujarnya. Pihaknya  pernah mengundang Ketua TP PKK yang ada di 6 desa binaan LPA-KOMPAK dan sudah menyepakati bahwa layanan adminduk itu nantinya bisa diperoleh di Posyandu.

“Apabila Posyandu tidak bisa menambah meja khusus untuk layanan adminduk terkait dengan penambahan kader Posyandu dan bertambahnya honor, maka dapat dilayani di meja registrasi dan bisa bekerja sama dengan Pokja Adminduk dan PPK yang ada di Posyandu tentang apa-apa saja jenis adminstrasi yang dibutuhkan untuk mengurus salah satu identitas hukum, seperti KK, KTP, Akta Kelahiran, karena masing-masing dokumen tersebut persyaratannya berbeda-beda,” urainya.

Empat Jenis Musrenbang di Desa

Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumbawa, Anhuyas, M.Si., memaparkan dasar hukum pelaksanaan Musrenbang Khusus ini adalah Permendes Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Pendampingan Desa. Kata dia, ada empat Musrenbang Khusus yang dilaksanakan di desa  yaitu Musrenbang Khusus Anak, Musrenbang Khusus Perempuan, Musrenbang Khusus Disabilitas, dan Musrenbang Khusus Lansia.

Musrenbang Khusus Perempuan yang dihadiri Sekdes dimaksudkan agar bisa melihat dan mendengarkan langsung kemauan perempuan yang ada di desa. “Salah satu fungsi dari anggota BPD Perempuan ini adalah mengakomodir kebutuhan kebutuhan perempuan tidak hanya di dusunnya  tetapi seluruh desa,” paparnya.

Tugas dari anggota BPD Perwakilan Perempuan yang  cukup berat ini membuat mereka diibaratkan sebagai Kepala Desa Khusus Perempuan. Mengapa?  “Mereka yang mengurus segala kebutuhan untuk perempuan. Oleh karena didalam setiap pertemuan yang dilakukan di desa maupun kecamatan harus ada keterwakilan perempuan. Perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata, dalam konteks pengambilan keputusan, perempuan harus dilibatkan,” lanjut Anhuyas.

Musrenbangdes Khusus Perempuan itu selain mengidentifikasi kebutuhan persoalan perempuan khususnya berkaitan dengan identitas hukum, juga mengidentifikasi dan mengusulkan program prioritas mana yang bisa disampaikan dengan komposisi anggaran yang ada

“Program Prioritas adalah program kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Jika program itu tidak dilaksanakan maka masyarakat akan rugi, itulah makna dari skala prioritas,” katanya.

Usulan Kaum Perempuan

Dalam kesempatan itu mengemuka berbagai usulan kelompok. Perempuan dari Desa Jorok memaparkan masih ada masyarakat yang belum memiliki dokumen kependudukan seperti KK, KTP, akta kelahiran, KIA, akta kematian disebabkan tidak memiliki Akta Nikah. Ada juga karena disabilitas, ODGJ dan Lansia terlantar atau tidak punya tempat khusus.

Kelompok Desa Jorok pun membuat Usulan Prioritas yakni dibentuknya Pokja Khusus yang diwakili oleh masing-masing dusun yang di SK kan oleh kepala desa, Insentif Pokja dengan jumlah anggaran Rp. 28.800.000. Usulan lain berupa transportasi khusus petugas yang mengantar dokumen ke Dukcapil Sumbawa dengan anggaran  Rp. 1.800.000.

Selain itu, pembiayaan penyiapan formulir Rp. 1.000.000; Menyediakan formulir pendataan warga yang belum memiliki Identitas hukum Rp. 500.000; Penambahan 1 meja di masing-masing Posyandu yang diwakili oleh PKK desa dan Insentif sebesar Rp. 800.000; Buku administrasi dengan anggaran sebesar Rp. 200.000; serta Pembentukan Kelompok Dasawisma dengan dana sebesar Rp. 5.000.000.

Kelompok Desa Motong memaparkan bahwa Pokja Adminduk sudah terbentuk tetapi belum dapat melaksanakan kegiatan memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Selain itu masih ada warga masyarakat yang merasa kebingungan dalam pengurusan identitas hukum dan masih kurangnya fasilitas sarana dan prasarana posyandu dan PKK

Mereka pun memberikan usulan program peningkatan kinerja Pokja Adminduk serta peningkatan kapasitas PKK desa dengan anggaran sebesar Rp. 52.315.000. Terdapat pula usulan refresing kader Posyandu dengan dana sebesar Rp. 7.000.000, Posyandu Keluarga dengan dana Rp. 16.200.000, pengadaan sarana dan prasarana Posyandu Rp. 10 juta, dan pengadaan sarana dan prasarana PKK Rp. 30.000.000.-

Sedangkan Kelompok Desa Sabedo mengakui masih ada masyarakat yang belum memiliki identitas penduduk baik KTP, KK, Akta Kelahiran, KIA, Akta Kematian, dan BPJS. Pun diantaranya pelayanan Posyandu Lansia, Kekurangan Gizi Ibu Hamil, hambatan Program PKK, serta penerapan 5 Meja Posyandu dan administrasi Posyandu

Dalam Usulan Prioritas desa akan melakukan Tuntas Adminduk dengan anggaran Rp. 10.000.000; Mendekatkan layanan adminduk khusus lansia dan disabilitas dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000; BPJS Lansia dan disabilitas dengan anggaran Rp. 15.000.000; Pengadaan obat obatan sebesar Rp. 15.000.000; Pengaktifan Posyandu Lansia dengan anggaran Rp. 10.000.000; dan Kelas Ibu Hamil dengan anggaran Rp. 5.000.000.

Mengemuka pula usulan PMT ibu Hamil dengan anggaran sebesar Rp. 5.000.000; Tambahan anggaran PKK sebesar Rp. 15.000.000; Peningkatan Kapasitas PKK Rp. 15.000.000; Peningkatan Kapasitas/Pelatihan dan Pembinaan Rp. 3.000.000; dan Perlengkapan dan administrasi dengan anggaran Rp. 15.000.000.

Kasi Tata Pemerintahan DPMD Kabupaten Sumbawa, Anhuyas, mengharapkan usulan-usulan yang telah disampaikan  kelompok perempuan melalui Musrenbangdes khusus ini agar dapat direalisasikan oleh Pemdes,

“Pada saat Musrenbangdes nanti ibu-ibu ini harus diundang sebagai peserta agar dapat mengawal usulan-usulan itu untuk bisa masuk dalam RPJMDes dan RKPDes, agar tidak muncul gagasan baru yang tidak sesuai dengan RPJMDes,” katanya.

Kata dia, banyak usulan mengarah pada upaya kepemilikan identitas kependudukan. Peran PKK, Posyandu, Pokja Adminduk dan sebagainya  sangat sentral  dalam pelayanan kepemilikan adminduk di desa.

Anhuyas menekankan agar semua usulan ini dalam Siskuedes memiliki menu tersendiri seperti PKK dan Posyandu. Untuk kegiatan adminduk ia menegaskan agar tidak dilakukan refocusing apapun alasannya. “Karena kita sudah melakukan kesepakatan, lebih-lebih untuk Posyandu karena adanya penambahan meja dan ada Instruksi Mendagri untuk dijadikan Posyandu sebagai Posyandu Keluarga,” ujarnya.ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.