Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kepala BNPB :  Ribuan Fasilitator Harus Bisa Pulihkan Rumah Warga Seperti Semula

0 10

MATARAM, DS – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Doni Monardo meminta sebanyak 1.523 personil yang dikerahkan pada tahap rekonstruksi dan rehabilitasi terdampak gempa agar memiliki sikap kepedulian terhadap kondisi rumah para warga terdampak gempa yang rumahnya masuk katagori rusak berat.

Menurut dia, ribuan personil itu akan bertugas menjadi fasilitator. Oleh karena itu, sikap kepedulian untuk mendapatkan solusi, serta membantu membuat format administrasi pelaporan pada warga terdampak gempa sangat diperlukan.

“Harapan kita, percepatan penyelesaian agar warga dapat menempati rumah hunian yang layak seperti sebelum gempa harus benar-benar dapat mereka pastikan saat berada di tengah-tengah masyarakat kedepannya,” ujar Doni Monardo saat memimpin apel pelepasan ribuan fasilitator terpadu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah rusak berat di halaman kantor gubernur NTB di Mataram, Rabu (30/1).

Ia menyatakan, saat ini tercatat sudah ada sebanyak 1.500 fasilitator rumah terkatagori rusak sedang dan rusak ringan yang terdiri atas unsur TNI-Polri dan masyarakat. Kemudian,  rekrutmen dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berjumlah sebanyak 766 fasilitator. Khusus, fasilitator Kemen PUPR, mereka sudah di lapangan sejak 12 Januari 2019.

Menurut Doni, jumlah personil sebanyak 1.523 orang yang bertanggung jawab menjadi fasilitator rumah rusak berat, dirasa jumlahnya belum lengkap. Hal itu menyusul, ada beberapa diantara mereka yang masih ikut bimbingan teknis.

“Tapi, kita targetkan pada awal Februari ini, sebanyak 1.523 orang personil itu sudah tergelar semuanya, sehingga langsung action mendampingi masyarakat yang rumahnya masuk katagori rusak berat,” kata dia.

Doni menjelaskan, kebutuhan fasilitator jika merujuk angka kerusakan rumah baik terkatagori rusak sedang, ringan dan berat di wilayah NTB, idealnya harus mencapai sebanyak 3.789 orang personil. Oleh karena itu, jumlah yang ada, yakni mencapai total 2.836 orang itu masih belum mencapai jumlah ideal fasilitatornya.

“Disitu, tugas pemda NTB menambahnya. Tapi, kita bersyukur tadi ada kesanggupan menyiapkan sekitar 1000 orang tambahan personil yang akan didatangkan pemda NTB dari pasukan TNI, berkualifikasi konstruksi dan bangunan. Jadi, jumlahnya mencapai sebanyak 4.789 orang. Saya yakin ini sangat ideal,” jelasnya.

Terkait adanya penandatanganan pasca apel pelepasan ribuan personil fasilitator itu. Menurut Doni, langkah itu dilakukan pihaknya agar pembangunan rumah terdampak gempa di NTB dapat digelar secepatnya.

“Tadi itu, memang ada penandatangan tripartid antara perwakilan pokmas dan vendor, yang disaksikan seluruh pemda terdampak gempa di NTB. Ini penting agar dengan langkah maju berupa keksepakatan ini, maka pembangunan rumah bisa tuntas dengan waktu yang secepatnya-secepatnya sesuai target pemerintah pusat,” tandas Doni Monardo.

11 Model Rumah Tahan Gempa

Terpisah, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) NTB IGB Sugihartha menyatakan, terdapat 11 model rumah yang telah lolos uji tahan gempa guna merevitalisasi rumah rusak berat akibat gempa bumi di NTB.

Menurut dia, dari total 11 model rumah selain  Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) terdapat pula model Rumah Instan Sederhana Konvensional (Riko), Rumah Instan Sederhana Kayu (Rika), Risbhari, dan Rista yang telah direkomendasikan lulus uji laboratium oleh para ahli gempa saat ini.

Sugiharta menyatakan, khusus Risbhari misalnya membutuhkan waktu pengerjaan 3-4 hari, sementara Rista butuh waktu hanya dua hari. “Kalau Risha itu pengerjaanya butuh empat hari, itupun kita harus siap material dan panelnya. Jadi, adanya 11 model rumah ini tidak lain memudahkan warga terdampak gempa untuk mempercepat pembangunan rumah mereka,” kata dia.

Terkait model Risbhari. Menurut dia, prosesnya hanya memotong baja ringan. Selain itu, ketersedian material di lapangan terpantau sudah siap saat ini.  Sugiharta tidak menampik banyak masyarakat yang menghendaki Rika selama ini.

Namun lantaran, kebutuhan kayu yang berdampak pada ruskanya ekosistem hutan, nampaknya keinginan itu bakal kecil direkomendasikan oleh pemerintah maupun fasilitatornya.

“Jadi, kendala dilapangan kenapa lambat pembangunannya, hanya terletak pada kepastian pembayarannya saja oleh pihak vendor (pengusaha). Syukur, tadi ada kesepakatan dari pihak Pokmas dan vendor untuk memakai jasa mereka. Nantinya, tinggal fasilitator mencairkan dana bantuan yang sudah ada di rekening warga terdampak gempa itu,” jelas IGB Sugihartha. RUL

Leave A Reply