Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kemiskinan NTB Turun, Gubernur Tak Bangga

0 4

LOTENG, DS – Kendati angka penurunan kemiskinan di NTB mengalami tred penurunan sesuai hasil BPS, hal itu tidak membuat Gubernur Zulkieflimansyahterlalu berbangga atau berpuas diri. Sebab, indikator penurunan angka kualitif belum berarti apapun jika warga NTB belum mampu menjadi tuan rumah di wilayahnya sendiri.

“Secara pribadi kita patut syukuri adanya penurunan jumlah tingkat kemiskinan di NTB. Tapi saya selalu katakan kita tidak boleh selalu terpaku hanya pada  hal-hal kuantitatif, apa gunanya turun tapi kita tidak menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri,” ujar Gubernur menjawab wartawan, Jumat (18/1).

Zul menegaskan, seharusnya penurunan angka kemiskinan juga diikuti dengan peningkatan kemampuan masyarakat. Oleh karena itu, Ia menyambut positif usulan proyek-proyek dari Pusat di NTB yang sebaiknya dikerjakan para pengusaha lokal yang ada di NTB.

“Saya kira usulan bagus, semisal proyek-proyek dari Pusat di NTB dikerjakan pengusaha-pemgusaha lokal juga, jangan sampai proyeknya besar tapi yang kerjakan orang luar,” tegasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat (NTB) merilis angka kemiskinan NTB. Kepala Bidang Statistik Distribusi, BPS NTB, Lalu Putradi, mengatakan jumlah penduduk miskin di NTB Barat pada September 2018 mencapai 735,62 ribu orang atau 14,63 persen. Angka tersebut mengalami penurunan 1,84 ribu orang atau 0,12 persen jika dibandingkan pada Mei 2018 yang sebanyak 737,46 ribu orang atau 14,75 persen.

Sementara itu, persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di NTB yang pada Maret 2018 sebesar 15,94 persen juga turun menjadi 15,66 persen pada September 2018. Pun dengan penduduk miskin di daerah perdesaan NTB yang mengalami penurunan dari 13,72 persen pada Maret 2018 menjadi 13,69 persen pada September 2018.

“Perkembangan jumlah dan persentase penduduk miskin NTB terus mengalami penurunan. Namun kalau diamati setiap periode, penurunan penduduk miskin bersifat fluktuatif dan poin penurunannya bervariasi,” ujar Putradi di Kantor BPS NTB.

Putradi menjelaskan, jumlah penduduk miskin di NTB pada 2009 sebanyak 1,050,948 atau 22,78 persen dari total penduduk NTB. Putradi mengungkapkan sejak 2009 sampai 2018, persentase penduduk miskin di NTB terus mengalami penurunan, kecuali pada periode September 2014 sampai Maret 2015 dan September 2016 sampai Maret 2017.

Ia menyampaikan, penurunan angka kemiskinan pada periode Maret 2017 sampai September 2017 merupakan yang tertinggi semenjak penghitungan angka kemiskinan dilakukan sebanyak dua kali setahun pada 2012.

Putradi juga mencatat adanya perubahan garis kemiskinan pada periode Maret 2018  sampai September 2018 di NTB. Dia menjelaskan, garis kemiskinan dipergunakan sebagai batas menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Dimana,penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.

Ia menjelaskan, garis kemiskinan di NTB mengalami kenaikan, dari Rp 365.901 per kapita per bulan pada Maret 2018 menjadi Rp 373.566 per kapita per bulan pada September 2018. Sehingga, dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), serta memperlihatkan peranan komoditi makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan seperti perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

“Peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan,” kata dia.

Putradi melanjutkan, pada periode Maret 2018 sampai September 2018, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) di perkotaan maupun di perdesaan di NTB mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 3,241pada Maret 2018 menjadi 2,346 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menurun dari 2,448 pada Maret 2018 menjadi 2,411 pada September 2018.

“Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan cenderung mendekat dari garis kemiskinan,” ucap Putradi.

Selanjutnya, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) untuk perkotaan maupun perdesaan juga mengalami penurunan. Untuk perkotaan, Indeks Keparahan (P2) menurun dari 0,905 pada Maret 2018 menjadi 0,509 pada September 2018. Untuk perdesaan, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,601 pada Maret 2018 menjadi 0,589 pada September 2018.

“Dengan meningkatnya P2 berarti kesenjangan diantara penduduk miskin di perkotaan maupun di perdesaan semakin melebar,” tandas Lalu Putradi. RUL.

Leave A Reply