Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kemenkominfo pacu percepatan transformasi digital nasional, stakeholder diminta beri dukungan

25

FOTO. Dirjen SDPPI yang juga Plt. Dirjen PPI, Ismail, M.T bersama Wagub Sitti Rohmi Djalilah (tengah) aat menjadi pembicara pada Diskusi Publik Akselerasi Pembangunan Infrastruktur Digital dan Pemanfaatan Spektrum Frekuensi Radio Menuju Indonesia Maju di Mataram. (FOTO. RUL/Ds)

MATARAM, DS – Kementrian Komunikasi dan Informatika (Kemen-Kominfo) melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (Ditjen SDPPI) atau Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (Ditjen PPI) menggelar diskusi publik di Kota Mataram, Jumat (17/12).

Pada diskusi bertema akselerasi pembangunan infrastruktur digital dan pemanfaatan spektrum frekuensi radio menuju Indonesia Maju tersebut, Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah bersama Dirjen SDPPI yang juga Plt. Dirjen PPI Ismail, M.T dan Wakil Ketua ATSI, Merza Fachys didapuk menjadi pembicaranya.

Dirjen SDPPI yang juga Plt. Dirjen PPI, Ismail, M.T mengatakan, beberapa kegiatan telah dilakukan pihaknya untuk mendukung transformasi digital. Hal itu menyusul, kemajuan teknologi yang begitu pesat. Tentunya, harus juga di dukung dengan infrastruktur dan ekosistem yang mendukung dan optimal.

Oleh karenanya, peran pemerintah. Baik pusat dan daerah, sangat dibutuhkan dalam mendukung program percepatan transformasi digital Nasional sangat diperlukan.

“Salah satunya melalui pemberian standarisasi melalui regulasi dan fasilitasi dalam hal pembangunan infrastruktur digital. Baik yang infrastruktur aktif maupun pasif,” kata Ismail dalam sambutannya.

Menurut dia, antara pemerintah pusat dan daerah, harus berperan memberikan kemudahan/fasilitas dalam rangka percepatan transformasi digital. Di antaranya, melalui kemudahan berusaha melalui perubahan mendasar dan progresif terhadap pemberian izin berusaha bagi pelaku industri digital.

Apalagi, lanjut Ismail, ada lima percepatan digital yang harus dilakukan. Yakni, perluasan percepatan akses dan peningkatan infrastruktur digital, serta penyediaan layanan internet.

Selanjutnya, penyiapan roadmap transformasi digital di sektor-sektor strategis. Berikutnya, percepatan integrasi pusat data nasional, penyediaan kebutuhan SDM talenta digital.

“Serta, percepatan penyusunan regulasi dan skema pendanaan dan pembiayaannya,” ucap dia.

Ismail mendaku, perkembangan teknologi yang semakin pesat saat ini. Tentunya, akan menawarkan alternatif – alternatif baru bagi model interaksi saat ini. Termasuk, dalam hubungannya dengan aktivitas perekonomian dan perdagangan.

“Disitu jelas, digitalisasi menjadi ujung tombak pemulihan ekonomi nasional. Apalagi, ada lima leading yang menjadi cakupan ekonomi digital, yakni perdagangan secara elektronik (e-commerce), layanan transportasi online dan antar makanan online, jasa keuangan, agen perjalanan online dan media online,” tegas dia.

Ismail tak menampik, manakala ketersediaan akses broadband yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Tentunya, hal ini menjadi salah satu penghambat digitalisasi di semua sektor.

Apalagi, papar dia, dari total 83.218 desa dan kelurahan di Indonesia. Tercatat, sebanyak 12.548 desa dan elurahan yang belum terjangkau internet 4G.

Selain itu, dengan 9.113 desa dan kelurahan diantaranya merupakan wilayah 3T (non komersial), dan sebanyak 3.435 desa dan kelurahan lainnya merupakan wilayah non 3T (komersial).

“Untuk desa pada wilayah non komersial, Kemenkominfo akan menyediakan layana iinternet 4G melalui pembangunan infrastruktur-infrastruktur telekomunikasi yang dibutuhkan. Sementara, untuk desa di wilayah komersial merupakan proporsi wilayah yang perlu dibangun oleh operator telekomunikasi,” jelas Ismail.

Terkait upaya peningkatan cakupan layanan 4G ke seluruh desa. Pihaknya tengah mempersiapkan implementasi teknologi seluler konektivitas next generation (5G) di Indonesia.

Oleh karena itu, dalam rangka menyediakan layanan 5G yang berkualitas bagi masyarakat luas dan pelaku industri. Tentunya, industri dan ekosistemnya perlu dikelola secara komprehensif dengan paling sedikit diberikan dukungan melalui lima aspek kebijakan. Yakni, regulasi, spektrum frekuensi radio,nperangkat, ekosistem, talenta digital, infrastruktur dan model bisnis.

“Yang jelas, layanan 5G di Indonesia akan memberikan manfaat. Utamanya, sumber pendapatan baru, pengurangan biaya. Contohnya, biaya trafik data, user experience yang lebih baik dan kompetisi Harga,” jelas Ismail.

Ia menambahkan, tarif 5G akan semakin terjangkau seiring meningkatnya kompetisi Opsel dalam menawarkan layanan 5G ke masyarakat. Selain itu, penggelaran jaringan 5G telah dilaksanakan dibeberapa lokasi pilot project. Termasuk, penyelesaian peta jalan Pengembangan 5G Indonesia yang holistik untuk menciptakan ekosistem 5G yang optimal.

“Kami akan terus mendorong percepatan transformasi digital di antaranya melalui penyediaan infrastruktur, pengembangan SDM digital, dan hilirisasi/pemanfaatan TIK. Maka disini, kamu minta Pemda, masyarakat, UMKM, pelaku ekonomi dan stakeholder lainnya agar mendukung hal itu. Ini agar peningkatan ekonomi digital Indonesia bisa cepat dilakukan,” tandas Ismail. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.