Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kelebihan Makan Minum 20 Anggota Dewan NTB Masuk Catatan BPK RI, Mahdi : Siap Kembalikan Dana Reses

662

FOTO. Mahdi MH. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Para anggota DPRD NTB yang kegiatan resesnya menjadi temuan BPK Perwakilan NTB pada tahap 1 dan II siap mengembalikan kerugian keuangan daerah tersebut.

Sekretaris DPRD NTB, Mahdi MH, mengatakan bahwa pihaknya telah menyerahkan hasil verifikasi kerugian keuangan dari dana reses tahap I dan II pada Inspektorat Provinsi NTB.

Menurut Sekwan, dari total 65 anggota DPRD NTB, terdapat sebanyak 20 orang anggota DPRD NTB yang masuk catatan BPK RI untuk mengembalikan dana reses mereka.

“Dari jumlah itu, sudah ada lima orang yang sudah langsung melunasi tunggakannya. Sementara, sisanya akan melunasi sisa pengembalian dana reses dengan cara mencicilnya,” kata Mahdi pada wartawan, Kamis (25/2).

Temuan BPK berkaitan dengan pengalihan belanja makan dan minum untuk sembako. Di reses tahap I dan II, anggarannya masing-masing Rp 3,9 miliar. Sehingga total anggaran untuk kedua kegiatan tersebut mencapai Rp 7,8 miliar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, tercatat kelebihan pembayaran Rp 551,9 miliar untuk resese tahap I. Jumlah lebih besar terdapat di reses tahap II, yakni Rp 839,9 miliar. Setelah diverikasi, nilai yang harus dikembalikan menjadi Rp 265 juta

Sekwan Mahdi menuturkan, dari hasil verifikasi awal yang dilakukan pihaknya, umumnya sebagian besar temuan BPK terkait pengadaan dan belanja makan dan minum saat reses yang mereka lakukan.

Di mana, tempat membeli makanan, yakni  katering para anggota DPRD setempat untuk kegiatan reses memang ada seluruhnya. Hanya saja, jumlah pesanan dengan undangan tidak sesuai.

“Misalnya, di dokumen reses itu, undangannya ada 150 orang tapi anggota dewan pesannya hanya 50 kotak nasi saja. Memang ini enggak bisa kita paksakan soal jumlah undangan yang hadir, tapi kesesuaian dokumen dengan yang dipesan itu yang enggak sesuai,” jelas Sekwan.

Ia mengungkapkan, kerugian daerah dari praktik yang dilakukan para anggota DPRD setempat dari taksiran verifikasi yang dilakukan pihaknya berkisar antara Rp 200-300 juta lebih.

Hal itu diperoleh, lanjut Mahdi, setelah tim Sekretariat DPRD setempat turun langsung seperti cara yang dilakukan pihak BPK di semua daerah pemilihan di NTB.

“Kita pakai sampel yang dipakai oleh BPK. Dan syukurnya, dari verifikasi yang kita lakukan dan sudah diserahkan ke Inspektorat, para anggota dewan sebagaian besar bersedia melunasi kekurangan dana resesnya,” jelasnya.

Terkait keinginan para anggota DPRD NTB agar staf Sekretariat DPRD setempat diperbantukan mengikuti kegiatan reses selama delapan hari. Menurut Sekwan, pihaknya sudah mengerahkan sebanyak 20 orang staf DPRD untuk mengawal kegiatan para anggota DPRD selama reses tersebut.

Hanya saja, jika delapan hari kegiatan para anggota DPRD NTB diikuti oleh para staf, hal itu masuk katagori pemborosan keuangan daerah.

“Jadi, yang 20 orang staf itu kita sebar di masing-masing dapil yang berjumlah delapan di NTB. Nah, kalau satu staf untuk satu orang anggota DPRD NTB yang beejumlah 65 orang dengan waktu delapan hari, itu sulit diwujudkan karena kendala keuangan daerah yang masih terbatas. Termasuk juga SDM di Sekretariat DPRD,” tandas Mahdi Muhamad. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.