Kelahiran 21 Ribu Setahun, Loteng Canangkan DRPPA Kejar Kabupaten Layak Anak

Foto : Penandatanganan regulasi sistem perlindungan anak dan komitmen bersama sejumlah Kades. ian

Praya, DS-Pencanangan DRPPA (Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak) di Kabupaten Lombok Tengah berlangsung di kantor Bupati setempat, Senin (28/3). Hadir Wakil Bupati, Dr.H.Nursiah, Kepala DP3AP2KB NTB, Ketua LPA NTB, OPD, kades, dan forum anak.
Ketua Panitia, Lalu Wiranata, SP.MA, melaporkan desa yang mencanangkan DRPPA masing-masing Truwai, Rembitan, Aik Bukak, Mas-mas, Lantan, Lendang Are, dan Sukarara.
Loteng sudah percepat pembentukan forum anak sebagai salah satu unsur penunjang kabupaten layak anak (KLA).
Acara diwarnai dengan pembacaan komitmen bersama kepala desa yang dibacakan Kades Lantan.
Wabup Loteng, Dr.H.Nursiah, mengemukakan OPD memiliki amanah dalam perlindungan anak. Kata dia, sebelum anak nikah ada aturan, begitu nikah dan mengandung, pun saat lahir masing-masing memiliki tanggung jawab.
Mengevaluasi anak-anak Loteng, Wabup memaparkan rata rata kelahiran 21 ribu pertahun. “Anak-anak adalah aset yang cerdas,” katanya
Menurutnya, memberikan perlindungan anak adalah bagaimana kebersamaan menyelesaikan persoalan anak.

“Jika dilakukan terpadu insyaallah. Dukcapil, kesehatan, dan lain lain. Perlindungan anak itu luas,” ujar Nursiah
Pencanangan DRPPA, kata dia, itu artinya harus berani menjadi percontohan di desa. “Kades sudah tanda tangan dan berikrar, kita akan cek di lapangan,” cetusnya seraya menambahkan kemiskinan di Loteng kini.menurun dan IPM naik jadi 1,08 persen yang mana sebelumnya urutan 8 kini 7 di NTB. Namun, ia mengakui masih tingginya angka pernikahan anak. Karenanya Wabup menegaakan desa lain akan diusahakan jadi DRPPA yang muaranya Loteng jadi KLA.

Kadis DP3AP2KB NTB, Tri Wismaningsih, dalam sambutannya mengapresiasi Kabupaten Loteng melalui pencanangan itu karena jadi tindaklanjut penandatanganan komitmen Pemprov, Pemkab, dan lain-lain yang ditandatangani di depan Menteri PPA.
“Sudah empat kabupaten yang canangkan yakni Lotim, KLU dan Kabupaten Sumbawa. Mudahan seluruh kabupaten kota canangkan DRPPA,” ujar Wismaningsih seraya menambahkan bahwa Loteng sedang diperjuangkan meraih predikat KLA.
“Kalau semua kabupaten berpredikat KLA maka provinsi bisa meraihnya,” lanjutnya.
Ia mengemukakan DRPPA menekankan desa berperspektif gender dan pemenuhan hak anak dalam kebijakannya. Ada 10 indikator dalam DRPPA diantaranya mendorong pengasuhan anak yang berkualitas.
“Sekarang kita mengejar KLA dengan Musrenbang anak,” katanya.
Ketua LPA NTB, H.Sahan, SH, mengatakan dalam kesempatan itu memaparkan beberapa program LPA bekerjasama dengan Unicef dalam program SAFE4C

Sementara itu, Kades Mas-mas, H.Muhidin, disela-sela acara mengemukakan pihaknya telah mengesahkan Perdes Sistem Perlindungan Anak. Secara umum, pencanangan DRPPA merupakan bentuk dukungan dari Pemkab Loteng. “Hal ini bisa menjadi daya dorong untuk mencegah kasus kerentanan anak,” ujarny.
Ia mengatakan kasus yang paling menonjol di desa yakni perkawinan anak. Hal itu dipicu keluarga yang broken home yang berdampak pada kurangnya perhatian terhadap anak.
Namun, hal itu sudah disikapi melalui pondok santri dan membuka ruang bermain dan berekspresi bagi anak. Kata Kades, berbagai kegiatan dibuka untuk menciptakan terbangunnya gairah anak anak.
Ia menyebut ruang bermain seperti lapangan bola dan voley. Selain itu keterlibatan kelompok rentan dalam kegiatan ekonomi produktif seperti aktif di Pokdarwis.
“Untuk tahun ini tidak terjadi kasus perkawinan anak,” katanya.
Selama inj, kasus-kasus perkawinan anak diketahui setelah peristiwa terjadi yang disebabkan faktor kehamilan diluar nikah.
“Kami baru mengetahui setelah mereka mengurus keperluan administrasi di desa,” ujarnya. ian