A place where you need to follow for what happening in world cup

Kejati Panggil Warga di LAHAN GTI, Sudirsah Anggap Aneh Ada Kontrak Diatas Kontrak

69

FOTO. Sudirsah Sujanto. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Langkah Fraksi Gerindra DPRD NTB bersama sejumlah fraksi lainnya di DPRD setempat yang terus mewacanakan melakukan hak interpelasi pada Gubernur Zuliekieflimansyah, dipicu hanya untuk mencari kejelasan atas polemik kontrak PT. Gili Trawangan Indah (GTI) yang kini telah diberikan nafas perpanjangan oleh Pemprov berupa addendum.

“Sekali penggunaan hak interpelasi itu bukan karena interes atau sentimen politik kami. Tetapi semata-mata untuk mencari sebuah kejelasan, mengumpulkan kebenaran dan mewujudkan keadilan bagi daerah NTB tercinta. Utamanya, adalah demi mewujudkan kesejahteraan rakyat,” tegas Sekretaris Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsjah Sujanto pada wartawan, Senin (14/6).

Menurut Anggota DPRD NTB asal KLU itu, polemik kontrak GTI itu telah menimbulkan sejumlah pertanyaan yang harus dijawab oleh Pemprov melalui Gubernur.

Apalagi, kata Sudirsah, beberapa hari terakhir ini, warga Gili Trawangan selaku penggarap lahan di lahan GTI mulai dipanggil oleh pihak Kejati NTB.

“Beberapa warga penggarap lahan GTI yang kebetulan konstituen saya memberitahu saya, mereka di interogasi soal mengapa mereka menggarap dan dengan dasar apa menggarap. Kemudian mereka di konfrontir soal dokumen dan legal formal mereka menggarap. Ini yang mengherankan kami terkait cara-cara intimidasi yang kini mulai dilakukan aparat Kejati NTB,” jelasnya.

Sudirsah mengaku, tidak mengetahui apa maksud dan motif pihak pengacara negara yang kini menjadi kuasa Pemprov NTB ini melakukan pemanggilan dan mempertanyakan sesuatu hal yang substansinya yang justru sudah diketahui dengan jelas.

“Yang jelas, akibat pemanggilan itu, kondisi psikologis warga penggarap mulai tidak stabil dan ketakutan hingga kini,” tegasnya.

Dari hasil penelusuran. Anggota Komisi IV DPRD NTB menduga, bahwasanya pemanggilan pada warga penggarap yang sudah kadung punya usaha di lahan GTI, justru diminta menandatangani surat pernyataan dan kewajiban membayar kontrak lahan entah kepada PT GTI atau kepada Pemprov NTB.

Oleh karena itu, lanjut Sudirsah, sikap tersebut jelas makin mengherankan. Sebab, sangat aneh dan membingungkan. Yakni, mengapa warga harus mengontrak sesuatu yang tidak jelas esensinya.

“Kalau mengontrak ke PT GTI, dasar nya apa. Bukankah mereka telah menelantarkan objek lahan sewanya. Lantas pertanyaan nya, apakah secara hukum dibenarkan pihak GTI mengalihkan atau membuat kontrak diatas kontrak HGB/HGU/HPL mereka kepada pihak yang tidak punya hubungan kemitraan dengan PT GTI.?,” ungkap Sudirsah bertanya.

Selanjutnya, kata dia, jika kontrak diatas kontrak itu dibuat dan di bayarkan ke pihak Pemprov, lantas dasar hukumnya apa. “Legal kah, pemprov membuat kontrak di atas objek lahan yang telah di sewakan ke pihak lain.?. Sekali lagi, jika itu di paksa dianggap benar, lalu uang sewa itu masuk ke kas daerah dalam nomenklatur apa, karena disisi yang lain, pemprov juga ambil uang royalti dari kontrak yang pertama. Apa nama pendapatan daerah dari perbuatan tersebut.?!,”tegas Sudirsah.

Ia mendesak agar Gubernur dan jajarannya, termasuk pula oleh mitra investor. Yakni, PT GTI harus berani menjelaskannya ke publik terkait desakan dan intimidasi pada warga untuk mengontrak dan menandatangani butir perjanjian diatas lahan yang tidak jelas kedudukan hukumnya tersebut.

“Pak gubernur haruslah juga menjelaskannya ke publik. Ini agar publik tahu dan tidak berpikir buruk dan macam-macam pada gubernurnya. Karena hari ini, sikap pak Gubernur terlihat lebih memuliakan GTI yang lalai daripada membela rakyatnya,” tandas Sudirsah Sujanto. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.

Lewat ke baris perkakas