Keamanan dan Kehalalan Vaksin Harus jadi Perioritas, Akhdiansyah Minta Fatwa MUI Dikedepankan

FOTO. Akhdiansyah. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Program vaksinasi lanjutan booster yang kini dilakukan di wilayah NTB, harus tetap mengedepankan kehalalan dan keamanan bagi penerimanya. Oleh karenanya, verifikasi dosis penggunaanya harus mutlak dilakukan. Sebab, Provinsi NTB akan menjadi tuan rumah berbagai event dunia. Salah satunya ajang MotoGP di Sirkuit Mandalika pada pada 18-20 Maret 2022.

“Minimal agar aman dan halal itu, sebaiknya mengacu pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 2 tahun 2021,” kata Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah pada wartawan, Kamis (13/1).

Menurut Politisi PKB itu, keamanan dan kehalalan vaksin harus menjadi perhatian serius pemerintah. Hal ini agar informasi yang menyesatkan dan menjurus soal keamanan vaksin yang memicu pada keengganan masyarakat untuk divaksin dapat diminimalisir.

Terlebih, lanjut Akhdiansyah, dengan kedatangan Presiden RI Joko Widodo ke Lombok Tengah mengecek kesiapan dan fasilitas penunjang MotoGP di Mandalika. Tentunya, hal tersebut, jelas menjadi bentuk keseriusan pemerintah menyukseskan MotoGP dan event internasional lainnya di NTB.

“Ingat, pelaksanaan MotoGP 2022, akan dihadiri puluhan ribu orang. Jadi, enggak ada jalan lain lagi. Kecuali, kita sebagai tuan rumah, harus memenuhi syarat yakni melaksanakan vaksinasi boster yang sudah menjadi ketentuan pemerintah,” jelas dia menegaskan.

“Nah disitu, Pemda NTB harus mengambil peran agar bagaimana target pusat bisa tercapainya. Tentu, ya caranya keamanan vaksin harus menjadi perioritas utama,” sambung Akhdiansyah.

Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan NTB dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM mengatakan vaksinasi booster di NTB akan diluncurkan pada 19 Januari 2021 di RS Mandalika, Lombok Tengah.

Sasarannya adalah usia 18 tahun ke atas dan sudah memperoleh vaksin lengkap minimal enam bulan lalu. Termasuk, lansia dan kelompok immunocrompomised.

Adapun vaksin yang digunakan menurut Lalu Hamzi adalah dibuat berdasarkan ketersediaan dan perkembangan hasil penelitian. Sesuai dengan BPOM, ITAGI, dan WHO. “Saat ini ada tersedia vaksin Pfizer. Ke depan bisa moderna atau AZ sesuai ketersediaan atau droping dari pusat,” ujarnya.

Gerakan untuk penggunaan vaksin halal akhir-akhir ini mulai mencuat. Bahkan, MUI melalui Sekretaris Jenderal Amirsyah Tambunan mendesak pemerintah menyiapkan dosis vaksin Covid-19 halal yang cukup untuk umat muslim di Indonesia. RUL