Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kapolres Minta Bapaslon Pilkada Mataram Patuhi Protokol Kesehatan

20

FOTO. Kapolres Mataram saat menyapa paslon Pilkada Mataram agar berkomitmen mematuhi protokol Covid-19 di Pilkada 2020. (FOTO. RUL/DS)

MATARAM, DS – Kapolres Mataram, Kombes Pol Guntur Herditrianto, meminta empat bakal pasangan calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada tahun 2020.

Menurut Kapolres, kepatuhan terhadap protokol Covid-19 akan bisa meminimalisir korban jiwa. Oleh karena itu, bapaslon harus mulai tidak teledor dalam mengabaikan protokol kesehatan itu. 

“Untuk apa kita memenangi kompetisi Pilkada, namun banyak pendukung kita yang menjadi korban jiwa,” tegas Guntur saat menyampaikan sambutannya pada Rakor Forkopimda Kota Mataram bersama KPU, Bawaslu dengan Bapaslon dan tim pemenangan, FKUB, tokoh masyarakat dam tokoh adat dalam rangka penerapan protokol Covid-19 pada pelaksanaan tahapan Pilkada Mataram, Kamis (10/9).

Kapolres menegaskan, perlu menekankan bapaslon dan parpol pendukungnya agar tidak teledor terkait aturan protokol kesehatan. Sebab, jika merujuk laporan Bawaslu setempat, maka keempat bapaslon tersebut terindikasi melakukan pelanggaran saat pendaftaran ke KPUD Mataram beberapa hari lalu.

“Kita jangan pernah lelah untuk ingatkan masyarakat, pendukung dan relawan kita. Ingat, penyebaran Covid-19 akan bisa kita minimilisir jika semua pihak punya kepedulian terhadap bahaya virus ini,” ujar Guntur.

Sementara itu, Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan mengatakan, saat ini, pihaknya bersama jajaran kepolisian serta pemda setempat melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram terus berjuang membuat ibukota provinsi NTB itu menjadi wilayah zona hijau.

Oleh karena itu, ia mengingatkan agar jangan sampai semua sumber daya yang cukup besar terkuras dalam penanganan Covid-19 selama ini, baik oleh pemerintah pusat, pemprov NTB juga Pemkot akan sia-sia, lantaran kerumunan masyarakat yang mengumpul dalam Pilkada kali ini.

“Mari kita jangan lupa saling ingatkan. Ingat, kasus di Kecamatan Ampenan, gara-gara keteledoran satu anak muda yang keluar jalan-jalan tidak menggunakan masker, begitu pulang ke rumahnya, ia menularkan virus Covid-19 pada seluruk keluarganya. Pokoknya, kita jangan lelah terus saling ingatkan, khususnya bapaslon,” ungkap Dandim.

Ia mewanti, agar empat bapaslon yang mengikuti kontestasi Pilkada Mataram kali ini, agar mengikuti dan mentaati aturan yang telah diatur oleh panitia pemilihan (KPU dan Bawaslu). “Kalau kita langgar, maka klusternya adalah pemilihan. Siapapun yang menang, sudah jelas kemenangannya tercedrai,” tegas Dandim.

Terpisah, Ketua Bawaslu Kota Mataram, Hasan Basri mengatakan, dalam kontestasi Pilkada kali ini, pihaknya mengutamakan pada sisi aspek pencegahan. Kata dia, semua bapaslon sebelum masa kampanye dilakukan, pihaknya tidak bisa memberikan sangsi.

“Tapi, dari pantauan kami saat pendaftaran di KPU Mataram memang banyak pelanggaran yang dilakukan empat paslon di Pilkada Mataram. Tapi, sangsi kita tidak bisa lakukan,” kata Hasan.

Ia mengaku, sebelum masuk masa kampanye maka sangsi yang bisa dijatuhkan pada bapaslon terkait aturan kerumunan adalah pada perda atau perwal dan Inpres Presiden soal kondisi gawat darurat akibat Covid-19.

“Sebelum masa kampanye, bawaslu hanya bisa mengawasi di dalam kantor KPU. Makanya, kami imbau paslon untuk sadar diri atau pre entif terkait mengatur pendukung dan simpatisannya pada kondisi pandemi ini,” ujar Hasan.

Dalam kesempatan itu. Ia mengatakan, potensi kerumunan yang bakal melanggar protokol kesehatan sebelum masa kampanye bapaslon. Yakni, pada penetapan dan pengambilan nomor urut bapaslon.

“Aturan sudah jelas soal kerumunan adalah maksimal 100 orang. Jadi, kalau lebih dari itu, kita sarankan Pak Kapolres juga Gugus Tugas Kota Mataram menggunkan perda atau perwal dan Inpres Presiden guna membubarkan kerumun massa itu,” tandas Hasan.

Dalam kesempatan itu. Ia menambahkan, pada masa kampanye dan pungut hitung, pihaknya akan benar-benar bekerja untuk fokus mengawal proses demokrasi lima tahunan ini berjalan sesuai aturan perundang-undangan.

“Jangan lupa, tolong DPT Pilkada Mataram juga diawasi dan dicatatat sama-sama. Ini penting agar kepastian warga Mataram bisa sama-sama kita kawal dan masuk pada DPS yang akan di plenokan dalam waktu dekat ini,” tandas Hasan Basri.

Usai penanda tanganan pakta integritas mematuhi protokol Covid-19 yang dilakukan empat bapaslon beserta tim pemenengannya dilanjutkan kegiatan pembagian masker di depan hotel Golden Palace di kawasan Cakranegara, Kota Mataram. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.