Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kapolda Minta Paslon Kada NTB Patuhi Protokol Covid-19

15

FOTO. Irjen Pol Mohammad Iqbal.

MATARAM, DS – Kapolda NTB, Irjen Pol Mohammad Iqbal, mengingatkan pasangan calon kepala daerah (Cakada) yang akan mengikuti kontestasi Pilkada Serentak tahun 2020, agar serius mematuhi protokol Covid-19.

Iqbal menegaskan tak akan segan-segan membubarkan pertemuan paslon manakala ada temuan pelanggaran aturan tentang pencegahan penularan Covid-19 di lapangan.

“Saya sudah memerintahkan jajaran kepolisian untuk mengambil tindakan tegas. Ini karena kami pahami ini (Pandemi Covid-19) ada sebab akibatnya, kami akan sanksi (bagi yang melanggar aturan),” tegas Kapolda menjawab wartawan, Rabu (23/9).

Terkait dengan larangan konvoi masa. Menurut Kapolda, sesuai dengan Maklumat Kapolri pada 21 September 2020, masa diminta membubarkan diri usai penetapan paslon. Bila ada yang bersikeras melaksanakannya, pihak kepolisian tidak segan untuk membubarkan.

“Kami bubarkan dan kenakan sanksi. Sanksinya, sanksi administratif, sanksi denda dan sampai pidana, semua tergantung eskalasinya,” ujar Iqbal.

Namun demikian, Iqbal meyakini semua elemen yang mengikuti kontestasi Pilkada Serentak 2020 sadar dengan kondisi saat ini. Pencegahan menjadi hal utama dalam setiap melaksanakan kegiatannya.

“Baik bapaslon, timses, tim pemenangan, semuanya pasti akan lebih mementingkan keselamatan masyarakat. Jangan sampai ada klaster baru di momentum Pilkada ini,” kata Iqbal.

Bahkan sebagai upaya pencegahan dini, jajaran kepolisian di setiap daerah yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020 telah memetakan seluruh potensi kerawanan, utamanya kerumunan masa.

“Tadi pagi saja, seluruh polres bersama aparat pemerintah dan TNI yang ada Pilkada-nya sudah gelar apel kesiapan untuk pelaksanaan besok. Ada berbagai penguatan penjagaan, utamanya di kantor KPU dan juga posko pemenangan,” ujarnya.

Operasi yustisi dengan dasar Perda NTB Nomor 7/2020 tentang tentang Penanggulangan Penyakit Menular dan Pergub NTB Nomor 50/2020 yang mengatur denda administratif bagi jenis pelanggar protokol kesehatan penularan Covid-19, juga kian gencar dilaksanakan.

“Secara masif operasi yustisi terus kita laksanakan. Ini semua kami laksanakan untuk satu tujuan, menghindari klaster baru di ajang pesta demokrasi Pilkada tahun ini,” tandas Irjen Pol Mohammad Iqbal. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.