KAMMI Apresiasi Kinerja Ekonomi NTB

Mataram, DS- Kesatuan Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Provinsi NTB mengapresiasi kinerja ekonomi di daerah NTB yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Ketua KAMMI NTB, Muhammad Amri Akbar, mengapresiasi pertumbuhan ekonomi NTB tahun 2022 sebesar 6.95 % (c to c). Hal ini merupakan gambaran kemampuan daerah dalam meningkatkan aktivitas perekonomian atau memproduksi barang dan jasa dimana pada saat pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan maka di dalamnya terdapat kegiatan ekonomi yang berkembang yang harapannya akan berdampak kepada kesejahteraan masyarakat.

“Dari capaian ini terlihat komitmen dan kinerja pemerintah provinsi dalam mempercepat pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat di tengah berbagai macam hantaman tantangan dan cobaan sejak awal memerintah sampai menjelang tahun ke – 5 pemerintahan,” ungkapnya, Selasa (11/04/2023).

Menurut Amri Akbar, dibawah kepemimpinan Gubernur Zulkiefliemansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalillah diawali dengan tantangan reovery pasca benana dan gempa 2018 silam. Tidak berhenti disitu bencana Covid-19 juga melanda dunia sejak 2020. Dan alhamdulillah NTB bisa melewatinya dengan baik.

Terkait dengan hutang, Amri mengatakan harus melihat dengan kacamata bijak.

“APBD tahun anggaran 2020 ini kan disusun dengan pendekatan asusmsi normal, dengan target PAD naik normal pula. Namun akibat pengaruh Covid-19 terjadi recofusing anggaran dimana terjadi perubahan arah belanja kegiatan dari belanja barang jasa umun menjadi belanja kebutuhan untuk penanganan covid – 19 sedangkan pada saat bersamaan dalam kurun waktu 4 bulan terhitung sejak januari sampai dengan april pemerintah bersama mitra pihak ketiga telah banyak mengerjakan program kegiatan pembangunan, terutama sarana prasarana dan infrastruktur publik serta pemerintahan,” paparnya.

Di sisi lain tahun 2021 Pemerintah Pusat juga masih memberikan edaran untuk fokus anggaran pada penangan covid – 19 serta memberikan jaringan pengamanan sosial serta pemulihan ekonomi dengan mengoptimalkan pemberdayaan UMKM lokal.

“Pemerintah pusat pada tahun 2021 masih menegaskan untuk anggaran fokus kepada penanganan covid-19 serta pengamanan jaringan ekonomi masyarakat, hal inilah yang menjadi penyebab penundaan pembayaran atau Hutang Pemprov NTB. beban penundaan bayar tersebut tidak bisa dipenuhi sehingga harus diluncurkan pada tahun anggaran 2022 seterusnya hingga tahun 2023,” paparnya seraya menambahkan bahwa APBD TA 2023 terjadi kenaikan anggaran yang berpeluang untuk dijadikan penyelesaian terkait permasalahan utang.

“Kalau kita lihat di APBD TA 2023 terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp. 240 M dari APBD-P 2022 pada Belanja Barang & Jasa dimana kenaikan ini disebabkan karena adanya alokasi anggaran untuk penyelesaian hutang tahun adendum kontrak. Ya kita berharap saja realisasi apbd kita sesaui dengan target, agar apa yang menjadi harapan kita semua terkait hutang ini agar segera beres dapat tercapai,” ungkapnya.md