Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kadis PUPR Didesak Diganti, Sekda Sebut Gubernur Atensi Aduan Masyarakat

557

FOTO. Sekda NTB HL. Gita Ariadi saat bersama dengan Kepala OPD lingkup Pemprov di kediamannya di Puyung, Lombok Tengah. (FOTO. rul)

MATARAM, DS – Kinerja dua kepala OPD lingkup Pemprov NTB yang kini menjadi sorotan publik lantaran kebijakannya dianggap merugikan dan menjerumuskan Gubernur NTB Zulkieflimansyah masih menjadi pengkajian.

Sekda NTB HL. Gita Ariadi, mengakui Gubernur berterima kasih atas adanya masukan terkait kinerja Kepala Dinas PUPR H. Syahdan dan Kepala Dinas Pariwisata HL. Muhamad Faozal yang telah masuk ke meja Gubernur.

Ia menegaskan, masuknya aspirasi penggantian dua kepala OPD tersebut menjadi kewenangan kepala daerah.

“Prinsipnya, masukan dari masyarakat termasuk para anggota DPRD NTB menjadi bahan evaluasi kinerja OPD lingkup Pemprov. Dan, kalau soal kinerja buruk, bukan saya yang bisa menilainya. Karena suratnya sudah di Pak Gubernur,” kata Gita pada wartawan, Minggu (28/3).

Menurut Sekda, laporan yang diadukan masyarakat misalnya soal kinerja Kadis PUPR terkait pembangunan jalan sepanjang lima kilometer Lenangguar-Baturotok di Kabupaten Sumbawa, karena diduga telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) 12 tahun 2019 tentang Proyek Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak, juga telah direspon Gubernur.

Bahkan, soal kinerja Kadis Pariwisata terkait kisruh pengangkatan BPPD NTB dan masalah di internal pariwisata lainnya juga telah menjadi atensi khusus pimpinan daerah.

“Kisruh dan kegaduhan, serta masukan publik itu benar-benar jadi atensi pimpinan. Tunggu saja, sekarang proses pembinaan tengah berjalan tapi kalau soal penggantian, bukan saya yang berhak menjawab karena itu kuasa Pak Gubernur dan Bu Wagub,” ungkap Sekda berkilah.

Sebelumnya, pembangunan jalan sepanjang lima kilometer Lenangguar-Baturotok di Kabupaten Sumbawa disorot sejumlah pihak. Itu menyusul, karena pembangunanya diduga telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) 12 tahun 2019 tentang Proyek Percepatan Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

“Bagaimana, mungkin proyek yang tidak masuk dalam dokumen Perda tiba-tiba dimasukkan,” kata Anggota Komisi IV DPRD NTB H Ruslan Turmudzi di Mataram beberapa hari lalu.

Komisi IV DPRD NTB yang membidangi infrastruktur dan pembangunan menilai sikap Kadis PUPR itu berpotensi akan menimbulkan persoalan hukum karena ruas jalan Lenangguar-Baturotok sepanjang lima kilometer dari panjang awal 46 kilometer di wilayah Kabupaten Sumbawa, tidak masuk dalam program pembiayaan yang tertuang dalam dokumen Perda nomor 12 tahun 2019.

Ruslan menegaskan, alasan diskresi yang dijadikan sikap resmi oleh Kadis PUPR NTB, sehingga memindahkan ruas jalan yang ada di wilayah Kabupaten Bima ke dalam satu ruas jalan kabupaten di Sumbawa, yakni Lenangguar-Baturotok, dirasa tidak tepat.

Hal itu karena diskresi dalam Perda yang sudah ditetapkan memiliki beberapa kriteria. Salah satunya tidak menimbulkan konflik kepentingan.

“Jika mau pakai diskresi harus rasional, jangan karena kepentingan. Ingat, kalau mau anggarkan satu ruas jalan di Sumbawa itu, silahkan pakai dana rutin Dinas PUPR,” tegas Ruslan.

Selain itu, belasan anggota LSM Rudal NTB menggelar hearing dengan Komisi II DPRD NTB terkait polemik penunjukan Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) NTB, Ari Garmono yang dinilai cacat prosederul.

Rudal menilai pengangkatan pegawai Pos Mataram sebagai Ketua BPPD NTB yang dilakukan Kadis Pariwisata setempat terkesan dipaksakan.

“Bagaimana program pariwisata NTB bisa maju jika Ketua BPPD masih nyambi sebagai karyawan Kantor Pos Mataram,” ujar Koordinator Rudal NTB Kusuma Wardhana saat menyampaikan pendapatnya dalam hearing itu, Senin (22/3) lalu.

Kusuma yang biasa dipanggil Dodek itu mengkhawatirkan, lembaga BPPD selaku mitra strategis Pemda NTB dalam hal pengembangan pariwisata akan terbengkalai manakala dipimpin oleh seorang Ketua yang masih memiliki pekerjaan lain. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.