MATARAM, DS – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, H Muhammad Suruji, membuat kontroversi. Setelah memperbolehkan guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer di seluruh wilayah NTB mengikuti kampanye para paslon peserta Pilkada NTB 2018, pejabat teras ormas Nahdlatul Wathan (NW) itu juga tidak memersoalkan para guru yang berstatus PNS dan honorer melakukan kampanye di rumahnya masing-masing.
“Kalau mengkampanyekan calon tertentu di dalam kelas itu yang tidak boleh. Tapi kalau di rumahnya, ya silahkan saja. Itu gak masalah,” ujar Suruji menjawab wartawan, Kamis (22/2).
Ia merasa perlu menyampaikan pesan Gubernur NTB, TGH Muhamad Zainul Majdi yang mempersilahkan seluruh PNS mendukung siapapun. Hal yang terpenting adalah tetap menjaga silaturrahim. “Bagi ASN, siapapun yang menang kita akan tetap loyal,” tegas Suruji.
Sebagai salah satu kepala dinas di lingkup Pemprov NTB. Suruji mengaku tidak harus wajib mengurus adanya Surat Edaran (SE) Menpan RB Nomor SE/06/M.PAN-RB/11/2016 yang melarang seluruh jajaran ASN bersikap netral pada Pilgub NTB maupun Pilkada kabupaten/kota 2018.
“Saya sebagai Kadis, tidak urus yang begitu-begitu. Masak sampai diluar jam mengajar yakni di rumahnya kita harus urus detail kelakuan para guru dan honorer itu. Sekali lagi, itu hak mereka menentukan sebagai warga negara, tentunya guru-guru juga memiliki hak pilih,” tandas Suruji.fahrul
Anda harus log masuk untuk menerbitkan komentar.