Berbagi Berita Merangkai Cerita

Kabupaten Sumbawa Wajibkan Pemdes Anggarkan Pemenuhan Adminduk Warga

79

Rapat Pertemuan Koordinasi Anggaran LABKD di kecamatan Utan

SUMBAWA,DS-Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Anhuyas, M.Si, menegaskan visi misi Bupati Sumbawa salah satunya adalah memrioritaskan kepemilikan identitas hukum seluruh warga masyarakat di kabupaten setempat. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Sumbawa mewajibkan Pemdes menganggarkan pemenuhan adminduk warga di kabupaten dengan 157 desa tersebut.

Pilot project pemenuhan adminduk berbasis kewenangan desa yang diakukan sudah menyasar Kecamatan Utan dan Kecamatan Plampang. “Mungkin nanti kedepan kita akan mereflikasi  semua itu ke semua desa yang ada di Kabupaten Sumbawa (157 desa). Mudah- mudahan kita mengadvokasi teman-teman di desa untuk setiap tahunnya. Tahun 2021 di surat prioritas Bupati sudah mencantumkan semuanya harus ada pengalokasian  anggaran untuk pelayanan adminduk desa,” kata Anhuyas pada Rapat Pertemuan Koordinasi Anggaran LABKD di kecamatan Utan, Kamis (29/7). Acara dibuka Camat Utan, Ir. Nawawi.

Penganggaran pihak kecamatan sangat dibutuhkan karena pihak kecamatan adalah salah satu elemen yang akan  mengevaluasi dan memerifikasi  anggaran yang diajukan oleh desa. Anggaran APBDes itu, kata dkia, kalau belum diverifikasi oleh kecamatan maka belum dikatakan sah mengingat verifikasi dan evaluasi ada di kecamatan.

Fakta di setiap Pemdes, diakuinya ada beberapa desa yang mengalokasikan anggaran untuk pelayanan adminduk namun ada juga desa yang tidak mengalokasikan anggaran adminduk. Ada desa yang mengalokasikan itu akan tetapi tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai. Diharapkan alokasi anggaran LABKD terkait dengan layanan adminduk ini tepat sasaran.

Tujuan kegiatan itu sendiri adalah mengidentifikasi menu anggaran 2021 terkait kepengurusan Adminduk di desa; menentukan menu kepengurusan Adminduk dalam Anggaran Perubahan 2021 dan APBDes tahun 2022; Meningkatkan pemahaman aparat desa dan tokoh masyarakat tentang pentingnya kepemilikan identitas hukum masyarakat yang diwujudkan dalam perencanaan dan penganggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Anhuyas, penganggaran untuk pemenuhan adminduk desa masing-masing :

  1. UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
  2. PP Nomor 43 Tahun 2014 juncto PP Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
  3. PP Nomor 60/2014 juncto PP Nomor 22/2015 juncto PP Nomor 8/2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
  4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  5. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
  6. Permendes Nomor 13/2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa

Pada Pasal 79, UU Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan Kewenangannya, dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 6 ( enam ) tahun dan Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang di sebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu satu tahun

Adapun menu anggaran adminduk sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa masing-masing berdasarkan daftar kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa pada lima bidang program

Camat Utan, Ir. Nawawi, mengatakan advokasi terkait dengan LABKD bukan hanya di tingkat Kecamatan tetapi langsung ke desa-desa di Kecamatan Utan. Karena itu ia mengharapkan LPA-KOMPAK dan DPMD Kabupaten Sumbawa untuk terus membina di tingkat kecamatan dan di desa mengingat pihak kecamatan nantinya memilikikewenangan untuk mengevaluasi.

“Kedepan akan ada cetak di tingkat Kecamatan. Mudah-mudahan kedepan semua pencetakan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Akta Kematian di cetak di kecamatan,” ujarnya.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.