Menu

Mode Gelap

Pemerintah · 29 Sep 2022 12:47 WITA ·

Jurus Baru Pemprov NTB Cegah Stunting


					Iswandi.kmf Perbesar

Iswandi.kmf

Mataram,DS-Pemerintah Provinsi NTB menggalang masyarakat yang berkemampuan untuk menjadi orang tua asuh guna mencagah stunting (gizi buruk) pada anak.

“Gerakan masyarakat ini diharapkan dapat menjadi salah satu strategi efektif dalam penanganan masalah stunting di Provinsi NTB,” ujar Kepala Bappeda Provinsi NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., Rabu (28/9) di Kantornya.

Dijelaskannya, selain mengoptimalkan posyandu keluarga yang tersebar diseluruh kabupaten/kota se-NTB, bahwa permasalahan stunting di NTB sangat membutuhkan banyak peran dan inovasi.Oleh karenanya, walaupun belum berjalan, diharapkan gerakan orang tua asuh ini kedepan dapat menjadi salah satu solusi penanganan masalah stunting.

Terkait pernyataannya sebelumnya tentang keterlibatan ASN dalam gerakan ini, ia mengatakan bahwa tidak ada pemotongan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN lingkup Pemprov NTB.

“Ini hanya imbauan bagi ASN untuk dapat berpartisipasi untuk menjadi orang tua asuh. Jadi tidak ada pemotongan TPP,” tegasnya.

Ditambahkan, ini pun murni merupakan usulannya untuk bersama berkolaborasi menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen secara nasional pada tahun 2024.

“InsyaAllah program-program dan inovasi yang diupayakan tidak akan menimbulkan resistensi bagi pihak manapun,” pungkas Iswandi.kmf

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 11 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Sekda NTB Menerima Majelis Wali Amanat UNS

26 November 2022 - 15:22 WITA

Peringatan Hari Guru, Ini Janji Pemprov NTB

26 November 2022 - 15:13 WITA

Gubernur NTB Terima Penghargaan Upakarya Wanua Nugraha Tahun 2022

25 November 2022 - 16:37 WITA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah NTB (21)

25 November 2022 - 07:23 WITA

Alasan Pacuan Kuda HUT 64 NTB, Pertahankan Kearifan Lokal dan Persiapan PON 2028

24 November 2022 - 20:49 WITA

Ini Beberapa Ikhtiar NTB Ramah Disabilitas

24 November 2022 - 07:30 WITA

Trending di Pemerintah