Berbagi Berita Merangkai Cerita

Johan : Pemerintah Harus Jamin Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Selama PSBB Jawa-Bali

20

FOTO. Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan (tengah) saat berdialog dengan para penyuluh lapangan di wilayah Kabupaten Sumbawa, kemarin. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Anggota Komisi IV DPR RI, H Johan Rosihan, mendesak pemerintah memastikan dan menjamin stabilisasi pasokan dan harga pangan selama diberlakukannya  Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sepanjang Pulau Jawa dan Bali.

Politisi PKS asal Sumbawa itu mengingatkan terkait konsekuensi diterapkannya pembatasan. Tentunya, akan berdampak pada kapasitas beroperasinya distribusi kebutuhan pokok dan pasokan pangan ke berbagai daerah di Pulau Jawa dan Bali akan juga menurun intensitasnya.

“Maka, kita ingatkan pemerintah untuk memperbaiki rantai distribusi pangan selama PSBB Jawa Bali dengan cara menjamin pasokan dan stabilitas harga pangan melalui strategi peningkatan produksi pangan di wilayah defisit,” kata Johan dalam siaran pesan Whatsapnya yang diterima wartawan Kamis (7/1).

Ia mengaku, untuk menghindari terjadinya krisis pangan, khususnya di wilayah rentan rawan pangan yang masih banyak terdapat di sepanjang Pulau Jawa dan Bali.

Menurut Johan, perbaikan sistem diantaranya distribusi pangan, pengembangan kelembagaan dan mendorong konsumsi pangan lokal di sepanjang Pulau Jawa dan Bali harus dilakukan.

Hal ini, lanjut dia, menjadi penting dilakukan agar selama PSBB agar tidak terjadi persoalan pangan yang dapat merugikan stabilitas nasional.

“Kita minta juga pemerintah segera mengantisipasi mahalnya harga pangan selama diberlakukannya PSBB Jawa dan Bali,” ujar Johan.

Ia mengatakan, pemerintah mesti melakukan efisiensi biaya logistik dengan cara mengembangkan Kawasan Produsen Pangan (KPP). Hal ini agar dekat dengan daerah konsumen. Selain itu, pemerintah dapat menerapkan sistem pemasaran digital untuk mempermudah transaksi dan menerapkan aturan pembatasan sosial untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

Bahkan, kata Johan, pemerintah harus  memperbaiki instrumen tata niaga pangan. Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan desain untuk membuat pasar pangan yang melayani individu/keluarga dan pasar pangan yang melayani bisnis.

Sehingga, stok pangan dapat terpantau dengan harga yang terkendali. “Hal ini penting dilakukan sebagai inovasi distribusi pangan selama PSBB ini agar penyelenggaraan pangan berjalan dengan baik pada masa PSBB Jawa Bali ini,”jelas dia.

Johan memaparkan, selama PSBB Jawa Bali, dirinya mendesak pemerintah agar memperbaiki sistem logistik pangan dengan presisi tinggi. Hal ini agar mampu dijamin akurasi dalam menghitung permintaan (demand) dan pasokan (supply) secara akurat dan real-time.

“Hal ini penting dilakukan untuk menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat selama PSBB pada masa pandemi ini,” tandas Johan Rosihan. RUL.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.