MATARAM, DS – Anggota DPR RI dapil NTB, H. Johan Rosihan, ST, mengkritisi Pemerintah terkait dengan rendahnya alokasi anggaran untuk sektor pertanian. Kata dia, dari telaahannya pada beberapa dokumen laporan pemerintah dan membandingkan kenyataan di lapangan, alokasi anggaran pertanian terjadi penurunan dari tahun ke tahun.
Anggota Komisi IV asal PKS ini mencontohkan tahun 2015, alokasi anggaran untuk Kementerian Pertanian sebesar Rp 28,679 triliun pada tahun 2016 turun menjadi Rp 27,630 triliun
Penurunan ini terus berlangsung hingga pada tahun 2019 sampai pada angka Rp 21,1 triliun. Rendahnya alokasi anggaran pertanian ini tentu berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian yang juga menyebabkan rendahnya kemampuan daya beli petani (Nilai Tukar Petani). Di sisi lain, tambahnya, inflasi di Indonesia terbesar disumbang dari sektor pertanian, khususnya pangan.
“Pemerintah perlu berupaya dengan keras, agar memperbaiki sektor pertanian ini. Kehidupan petani akan semakin sulit bila pemerintah tidak segera turun tangan. Bila terus dibiarkan, akan menjadi sebab meningkatnya angka kemiskinan di Indonesia,” ujar Johan menjawab wartawan, Selasa (22/10).
Berdasarkan dokumen BPS (September 2018), jumlah penduduk miskin kian bertambah terutama di pedesaan sebesar 13,10% sedangkan di perkotaan sebesar 6,89%. Dari tahun-ke tahun, angka kemiskinan stagnan tidak beranjak turun. Hal ini tidak dapat dibiarkan terus berkelanjutan karena kemiskinan tidak untuk diwariskan.
“Sebagai legilastor PKS, saya mendorong pemerintah agar selalu meningkatkan dan memrioritaskan anggaran pertanian yang berorientasi untuk kesejahteraan petani. Peningkatan kesejahteraan ini dilakukan dengan cara meningkatkan skala ekonomi petani, angka produksi dan produktivitas pertanian. Dengan modernisasi mekanisasi pertanian yang tepat guna, semoga produk pertanian kita mampu meningkatkan daya saing berhadapan dengan produk-produk negara lain yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tandas Johan Rosihan. RUL.
