BSK Samawa

Jangan Pandang Pengadilan Solusi Terbaik bagi Anak, Dari Rakor Program SAFE4C di Lobar

Lobar, DS-Masih dijumpai peristiwa kenakalan anak berakhir di kepolisian. Kendati kenakalan anak semakin canggih, penjara maupun pengadilan bukan solusi terbaik bagi anak.

Hal itu mengemuka pada Rapat Koordinasi Penguatan Jaringan Layanan Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial bagi ABH di Lombok Barat – yang merupakan rangkaian dari program SAFE4C di lima kabupaten kota di NTB- Senin (24/1).

Acara yang dihadiri  DP2KBP3A Lombok Barat, DPMD, Bapas, Balai Paramitha, dan sejumlah kepala desa itu diantaranya bertujuan menyatukan persepsi terkait layanan perlindungan anak menyusul program SAFE4C LPA yang bekerjasama dengan Unicef. Khusus di Lombok Barat program menyasar Desa Gunung Sari, Kediri, Lembah Sari, dan Golong.

Sekretaris DP2KBP3A Lombok Barat, Erni Suryana, mengakui kasus kekerasan anak apakah sebagai korban maupun pelaku makin marak. Ia menilai salah satu penyebab karena sudah munculnya kepedulian berbagai pihak sehingga peristiwa yang semula diabaikan mulai diperhatikan.

“Hal ini bukan hanya tugas institusi melainkan urusan bersama. Apapun itu ketika duduk bersama akan bisa diselesaikan,” katanya.

Ketua LPA NTB, H.Sahan SH, menceritakan sejumlah kasus anak hingga dilaporkan ke polisi, termasuk salah satunya kasus pencurian. Gegara mencuri burung kecial, anak dipolisikan. Hal ini sangat memprihatinkan sehingga layak menjadi perhatian semua pihak mengingat dampaknya yang  cukup kompleks bagi anak.

Menurut Manajer Program SAFE4C, Sukran Hasan, program dirancang agar stakeholders terlibat dalam perlindungan anak. Di Lombok Barat konsentrasi program menekankan pada penguatan jaringan di tingkat desa agar masyarakat dikuatkan kapasitasnya dalam menangani tindak kekerasan — termasuk kemana rujukannya.

Dalam kaitan ini, masyarakat mulai dari tingkat desa akan didampingi. Dengan cara ini kasus anak tidak serta merta dilaporkan kepada pihak berwajib tetapi dimediasi terlebih dahulu. Desa juga diharapkan bisa berkoordinasi dengan stakeholder lain.

Menurut fasilitator Ruli Ardiyansah, persoalan kerentanan anak tidak bisa diselesaukan sepihak melainkan perlu keterpaduan antar lembaga layanan. Selain di dinas juga lembaga di luar dinas yang tidak bisa dipisahkan peran sertanya.

“Perpaduan layanan sangat diutamakan di Lobar dan Kota Mataram akan spesifik pada penanganan ABH. Bagaimana desa bisa menjadj tempat reintegrasi yang paling ideal,” lanjutnya.

Pelibatan desa diharapkan membuat penanganan ABH bisa berjalan maksimal. Sehingga, tidak terjadi kasus anak setelah penanganan, anak yang bersangkutan mengulang lagi perbuatannya.

Samsul Hadi dari Balai Paramitha Mataram berharap persoalan anak diselesaikan secara restorative justice di desa. Permasalahan kecil di lapangan, kata dia, jangan sampai berlanjut ke kepolisian.

Disisi lain, Paramitha juga melakukan upaya reintegrasi penyiapan keluarga mengingat kadang anak sulit diterima kembali oleh keluarganya.

 “Ini yang jadi permasalahan di lapangan,” ujarnya seraya berharap dukungan ketika anak dititip dan Paramitha  menerima maka ketika dikembalikan mesti mendapat sambutan serupa.

Sekretaris DPMPD Lobar, Supaka, menekankan perlunya SOP dalam perlindungan anak agar jelas siapa mengerjakan apa mulai dari pencegahan hingga penyelesaian masalah.

“Dari pengalaman yang ada bisa dipelajari dimana kekurangannya sehingga tahu permasalahannya. Itu perlu digali sehingga bisa merumuskan SOP,” katanya seraya mengaku mendorong pembentukan Bale Mediasi di desa.ian

Facebook Comments Box

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.