Berbagi Berita Merangkai Cerita

Jadi Urusan Wajib, Dukcapil Kabupaten Bima Genjot Pemenuhan Adminduk Warga via Daring

24

Zoom meeting via daring

BIMA,DS-Pemenuhan dokumen adminduk merupakan urusan wajib untuk syarat utama dalam pelayanan dasar seperti mendapatkan bansos  baik melalui APBN, APBD dan APBDes. Karena itu, Pemdes mesti menganggarkannya. Bahkan ditengah pandemic C19, Dinas Dukcapil Kabupaten Bima sudah menyikapinya melalui pelayanan daring yang membahagiakan.

“Jadi syarat utama harus memiliki kartu keluarga atau identitas keluarga itu sendiri. Karena itu desa diharapkan menganggarkan pada ADD untuk mengurus adminduk warga terutama yang berbasis kewenangan desa,” kata Salahuddin, Kadis Dukcapil Kabupaten Bima pada zoom meeting Advokasi APBDes untuk Layanan Adminduk Berbasis Kewenangan Desa (LABKD) yang difasilitas LPA NTB-Kompak di Kecamatan Bolo, Rabu (21/7). Acara dihadiri DPMD Kabupaten Bima, camat dan beberapa kades dan kader desa.

Sebagian Kabupaten Bima kini  berstatus zona merah sehingga dilakukan PPKM yang berakibat dalam setiap kegiatan tetap disiplin prokes C19.

Menurutnya, pelayanan dapat dilakukan melalui online dan bisa secara langsung dalam desa atau cetak dokumen di desa. “Belakangan masyarakat sudah banyak yang tahu tidak berkerumun dan cukup di kantor desa. Namun ada yang masih tetap ke Dukcapil karena faktor kekurangpercayaan. Namun kami memahamkan bahwa desa pasti akan membantu pelayanan dokumen lewat online,” ujarnya.

Ia mengatakan, dibanding penganggaran untuk fisik, penganggaran pemenuhan adminduk warga jumlahnya tak seberapa. “Dimasa pandemic banyak anggaran yang diatur pemerintah desa. Semua numpuk tapi jangan abaikan untuk pemenuhan adminduk seperti Rp 10 juta atau ke bawah,” kata Salahuddin.

Ia mengakui desa dampingan LPA NTB-Kompak tidak banyak yang perlu dibenahi karena datanya sudah baik. Masalah yang perlu dibenahi seperti kelahiran baru yang memerlukan perubahan KK, pun yang meninggal dunia, pindah dan menikah. Hal ini menyebabkan banyak perubahan data. Karena itu, ia berharap warga tidak menyimpan KK lama terus-menerus. Mau perubahan apapun, kata Salahuddin,  harus mulai dari KK karena dokumen ini merupakan hulu dari segala dokumen. Artinya, kalau hulu sudah dibenahi maka hilirnya akan ikut.

“Mau mengubah nama dan status, semuanya harus diubah dulu di kartu keluarga,” kata Salahuddin seraya menambahkan bahwa perubahan harus menggunakan dokumen asli disebabkan sering kali warga menggunakan dokumen fotocopy.

Salahuddin memaparkan data kependudukan ada yang bersifat de fakto danada  de yure. De fakto berada di desa, sedangkan di Dukcapil sifatnya de yure. Ia mencontohkan terdapat warga Bima yang bercocok tanam di Sumbawa, data in tidak serta merta hilang di desa karena masih  tercatat di desa. Hanya saja pada saat survei data ini tidak tercatat petugas sensus karena secara riil datanya tetap ada akan tetapi secara fisik sudah pindah ke luar daerah. “Sehausnya tidak terjadi perbedaan karena harus matching,” ujarnya.

Namun ia bersyukur  kondisi perbedaan data tidak terlalu jauh walau jumlahnya mencapai puluhan ribu. Hal ini disebabkan anak-anak yang kuliah dan mereka yang bekerja di daerah lain tidak mengurus surat pindah sehingga namanya masih tercatat di desa. Kedepan diharapkan satu data antara BPS dan Dukcapil.

Kesamaan data menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan.  Selama ini jumlah ADD di masing-masing desa terjadi perbedaan karena jumlah penduduk yang berbeda-beda.

Dalam kaitan ini diharapkan peran serta Pokja Adminduk dan PPKD sesuai kewenangan desa. Masyarakat cukup terlayani sampai di desa atau tidak perlu lagi ramai-ramai ke Dukcapil.sehingga mereka yang rentan pun bisa terbantu.

Salahuddin mengharapkan LABKD berperan dalam pengurusan adminduk warga desa. Ia yakin sistem ini mempermudah pengurusan, mempercepat dan murah. “Insyaallah masyarakat akan bahagia dan ini merupakan ruh pelayanan Dukcapil,” katanya. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.