Menu

Mode Gelap

Hukum · 21 Mei 2021 18:07 WITA ·

Jadi Temuan BPK Tiap Tahun, NTB Fokus Perbaiki Kekurangan Volume Pengerjaan Proyek OPD


					Jadi Temuan BPK Tiap Tahun, NTB Fokus Perbaiki Kekurangan Volume Pengerjaan  Proyek OPD Perbesar

FOTO. Sekda HL. Gita Ariadi. (FOTO. RUL/DS).

MATARAM, DS – Pemprov NTB mencermati adanya temuan volume pengerjaan proyek dan perjalanan dinas oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu, pembinaan dan peningkatan sistem pengendalian internal (SPI) akan digenjot.

Apalagi, setiap tahun selalu muncul temuan yang tersebar di sejumlah OPD lingkup Pemprov tersebut.

“Intinya, temuan BPK itu akan coba kita lakukan evaluasi secara menyeluruh. Ini agar, kondisi serupa tidak terjadi di tahun berikutnya. Minimal pembinaan secara simultan dengan peningkatan SPI di masing-masing OPD bisa berjalan kedepannya,” ujar Sekda NTB, H. Lalu Gita Ariadi pada wartawan, Jumat (21/5).

Menurut Sekda, pelaksanaan paket pekerjaan pada OPD tidak sesuai kontrak. Di antaranya kekurangan volume pekerjaan, keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang belum dikenakan denda dan perencenaan pekerjaan yang belum memadai, acap kali muncul dalam setiap LHP BPK RI sejak tahun 2019 lalu.

“Memang, itu fakta adanya temuan kekurangan volume pengerjaan proyek hampir dan perjalanan dinas hampir terjadi setiap tahun. Jadi, ini koreksi untuk kita lakukan perbaikan,” kata Gita.

Ia menegaskan, temuan kasus yang sama secara berulang meskipun terjadi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan menjadi bahan evaluasi. Setelah penyerahan LHP dari BPK, kata Sekda, Pemprov NTB maupun DPRD NTB juga mencermati temuan-temuan tersebut.

‘’Kenapa berulang. Kasusnya sama tapi tempatnya berbeda. Dulu ada di dinas ini, tapi namanya kasus seperti itu terjadi, tapi bergeser tempat. Di birokrasi itu juga ndak permanen personelnya,’’ jelas Gita

Di setiap OPD terus terjadi perubahan personel karena adanya mutasi dan lainnya. Sehingga, katanya, pembinaan terhadap pegawai menjadi sesuatu yang penting di masing-masing OPD.

‘’Perlu diberikan pembekalan supaya tak terjadi kesalahan. Bisa saja terjadi kesalahan itu akibat aturannya sudah ada, mungkin operatornya berbeda sekarang,’’ tandas Sekda.

Diketahui, berdasarkan laporan keuangan Pemprov NTB tahun 2020, BPK telah memeriksa pendapatan dengan realisasi sebesar Rp5,17 triliun dari anggaran sebesar Rp5,4 triliun. Belanja dan transfer dengan realisasi sebesar Rp5,2 triliun dari anggaran sebesar Rp5,55 triliun.

Total aset sebesar Rp12,85 triliun, ekuitas sebesar Rp12,57 triliun, pendapatan LO sebesar Rp5,26 triliun dan beban LO sebesar Rp5,11 triliun serta surplus sebesar Rp157,61 miliar.

Di mana, sejumlah temuan itu harus ditindaklanjuti selama 60 hari ke depan. Temuan tersebut antara lain penerimaan lain-lain pada Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi belum dilaporkan dan disetor ke kas daerah per 31 Desember 2020. Dan di antaranya digunakan langsung untuk membiayai operasional.

Kemudian belanja perjalanan dinas pada Sekretariat DPRD tidak sesuai ketentuan. Atas pertanggungjawaban biaya penginapan lebih besar dari realisasi pembayaran yang senyatanya. RUL.

Facebook Comments Box
Artikel ini telah dibaca 3 kali

badge-check

Redaksi

Baca Lainnya

Program NTB Zero Unprosedural Mulai Terwujud, Kadis Nakertrans NTB Atensi Kiprah Kades dan Kadus

17 Mei 2022 - 17:13 WITA

Tuding Abdul Aziz Sebar Hoaks Soal Lahan 60 Hektare, Kuasa Hukum Ali BD Ajukan Rekonpensi di PN Sumbawa

12 Mei 2022 - 16:22 WITA

Korem 162/WB Gelar Penyuluhan Hukum

26 April 2022 - 15:11 WITA

Satresnarkoba Polresta Mataram Ciduk Pengedar Sabu Jelang Lebaran

25 April 2022 - 14:29 WITA

Jangan Tinggalkan Rumah dengan Pintu Terbuka, Kejadian di Sandubaya Ini jadi Pelajaran

25 April 2022 - 14:16 WITA

Soal Kelanjutan Kasus BLUD RSUD Praya, Logis Sindir Kedatangan BPKP NTB ke Kejari Praya

23 April 2022 - 23:57 WITA

Trending di Hukum