Berbagi Berita Merangkai Cerita

Jadi Prioritas di Kabupaten Sumbawa, Pemdes Diharapkan Anggarkan Layanan Adminduk dan Bentuk Perdes

20

Sumbawa, DS-Layanan adminduk (administrasi kependudukan)  merupakan program yang yang diprioritas,  tidak hanya di Desa Binaan LPA-KOMPAK bahkan semua desa yang ada di Kabupaten Sumbawa (157 desa). Karena itu  desa ditekankan untuk menganggarkan layanan ini.

Hal itu dikemukakan Kepala Seksi Tata Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Sumbawa, Anhayus, M.Si, pada Rapat Finalisasi Draf Perbup tentang LABKD di Aula Kantor Camat Utan, Rabu (7/7). Acara yang berlangsung dengan mengedepankan prokes Covid 19 itu dihadiri Camat setempat, Kades TPPKK, PPKD dan Pokja Adminduk.

“Kedepan juga kami pemerintah daerah sebagai langkah untuk menguatkan bagaimana layanan adminduk ini dilaksanakan kita membuat sebuah regulasi sebuah rancangan peraturan Bupati terkait dengan pedoman fasilitasi layanan  dokumen kependudukan desa,” katanya.

Sebagai turunan  dari Perbup itu ia mengharapkan kepada Pemerintah Desa membuat sebuah Peraturan Desa (Perdes). “Artinya sebuah Peraturan yang dibuat berdasarkan kerjasama dengan BPD sehingga menghasilkan sebuah Regulasi Perdes. Bukan Perkades tapi Perdes yang didalamnya mengacu kepada Peraturan Bupati,” tandasnya seraya menambahkan jenis peraturan di desa masing-masing Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.

Peraturan Desa berisi materi pelaksanaan Kewenangan Desa dan Penjabaran peraturan yang lebih tinggi. Peraturan bersama Kepala Desa berisi materi kerjasama Desa. Sedangkan Peraturan Kepala Desa berisi materi pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan bersama Kepala Desa atau Peraturan yang lebih tinggi.

Pertemuan serupa dilakukan pula di Kantor Camat Plampang yang menekankan hal yang sama.

M.Yusuf mewakili Camat Plampang, mengemukakan Perdes tentang LABKD akan menjadi pedoman dalam mempercepat pemenuhan adminduk yang ada di desa.

“Saya berharap kepada pemerintah desa terutama kepala desa agar ini lebih diperkuat, lebih dipertajam untuk pelaksanan capaian adminduk kepada masyarakat miskin dan rentan. Mudah – mudahan dengan adanya Perdes ini nanti kelembagaan administrasi kependudukan yang namanya LABKD ini dapat terlembaga dengan baik dan lebih kuat baik pendataan maupun tentang pemberian pelayanan kepada masyarakat terutama yang rentan dan miskin,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Anhayus memaparkan pula tiga landasan pembuatan perundang-undangan masing-masing :

Landasan filosofis yang berkaitan dengan dasar atau ideology negara yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila

Landasan Sosiologis yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (living law).

Landasan Yuridis  yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan perundang – undangan

Ia pun merinci hierarki penyusunan undang-undang masing-masing : UUD 1945, TAP MPR, PERATURAN PEMERINTAH, PERATURAN PRESIDEN, PERDA PROVINSI, PERDA KABUPATEN / KOTA

Sedangkan asas-asas pembentukan peraturan meliputi

  1. Kejelasan tujuan
  2. Lelembagaan / organ pembentuk yang tepat
  3. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan
  4. Dapat dilaksanakan
  5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan
  6. Kejelasan rumusan, dan
  7. Keterbukaan

Dalam acara tersebut disepakati pembuatan LABKD sebagai sebuah regulasi yang sah di desa dengan melibatkan BPD. ian

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.